Riyandra, Kania Putri
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PEMERATAAN DAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN Afifah, Zahrotul Afifah; Maulana, Darma Ista; Utami, Rita Fitri; Kamajaya, Andika Putra; Riyandra, Kania Putri
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4561

Abstract

Pemekaran wilayah di Provinsi Banten, seperti pembentukan Kota Serang dan KotaTangerang Selatan, adalah bagian dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan mempercepatpembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Meskipun diharapkan mampu meningkatkankesejahteraan dan efisiensi, studi menunjukkan pemekaran tidak selalu langsung berhasil dan bahkandapat menimbulkan ketimpangan serta perselisihan baru, terutama terkait keuangan daerah danlayanan antarwilayah. Keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan tata kelolapemerintahan, termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meski daerahotonom baru ini menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitaslayanan, penting untuk mengevaluasi dampak nyata pemekaran secara komprehensif agar tujuandesentralisasi tercapai dan tidak hanya menjadi agenda politik atau kepentingan Elit lokal.Kata kunci pemekaran wilayah, desentralisasi, pelayanan publik, pemerataan.
Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Jannah, Rohmatul; Riyandra, Kania Putri; Widyaningrum, Najwa Aulia; Yazdaniar, Athalla Fikra
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15307326

Abstract

The crime of money laundering poses a serious threat to Indonesia’s economic stability and the integrity of its financial system. Although Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering has been enacted, the effectiveness of its implementation continues to face various challenges, such as the complexity of financial transactions, limitations in law enforcement resources, and low public awareness. This study aims to analyze the effectiveness of the mechanisms for preventing and eradicating money laundering from the perspective of Indonesia’s positive law. The research method employed is normative juridical, using a statutory and case analysis approach. The results of the study indicate that although a legal framework is in place, its effectiveness needs to be enhanced through inter-agency coordination, capacity building of human resources, and adaptation to technological developments.