Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keterbatasan Transparansi DPR Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Legislasi : Analisis Partisipasi Publik Dalam Kasus UU Cipta Kerja Syafiqa Nadhira Kusuma; Janter Panjaitan; Unggul Pamekas; Adhirajasa Shidqi Muhamad; Rafli Akbar Rafsanjani; Fidanzani Zulfadikhan Azhar; Kuswan Hadji
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i4.2686

Abstract

This article examines the limitation of transparency within the Indonesian House of Representatives (DPR) during the formulation of the Job Creation Act (Law No. 11 of 2020) and its implications for legislative performance and public participation. Transparency represents a fundamental requirement in a democratic legal system as it ensures accountability, public oversight, and the legitimacy of legal products. However, the legislative process of the Job Creation Act demonstrated significant procedural issues, including inconsistent draft versions, restricted access to essential documents, accelerated deliberation, and the marginalization of meaningful public participation. This study highlights how these limitations hinder the public’s constitutional rights, weaken legislative oversight, and create asymmetrical power relations that enable elite dominance in policymaking. The lack of transparency also led to procedural defects acknowledged by the Constitutional Court, reflecting a systemic decline in democratic legislative practices. Using a normative juridical method supported by legislative analysis and doctrinal studies, this paper argues that the absence of transparency not only reduces the quality of participation but also erodes the legitimacy and accountability of the DPR. The findings emphasize the urgent need for open access to legislative documents, inclusive public consultation, and strengthened accountability mechanisms to ensure democratic and lawful policy making.
Optimalisasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak Hasrinda Rizqi Pramassari; Vanesa Alexandra Caniago; Rajwa Al Imtiyaz; Adinda Berliana Rizkita Anjani; Tedy Irawan; Rafli Akbar Rafsanjani; Muhammad Razaq Firdaus; Diah Ajeng Pangestu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2912

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan ex-officio oleh hakim di Pengadilan Agama Indonesia dalam perkara hukum keluarga dengan fokus pada perlindungan hak perempuan dan anak. Studi ini menyoroti tantangan dalam penerapan kewenangan tersebut secara konsisten akibat perbedaan penafsiran prinsip hukum acara, khususnya asas ultra petita, yang sering membatasi tindakan hakim di luar permohonan formal para pihak. Selain itu, penelitian menyingkap kesenjangan antara keadilan prosedural formal dan keadilan substantif, dengan menekankan pentingnya judicial activism untuk melindungi kelompok rentan pasca perceraian. Penelitian ini mengusulkan penerapan konsep Family Court sebagai model holistik yang mengintegrasikan dukungan hukum, sosial, dan psikologis untuk meningkatkan penegakan dan monitoring putusan pengadilan. Pendekatan terpadu ini, didukung oleh reformasi kelembagaan dan tenaga profesional, berpotensi meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta mengubah Peradilan Agama menjadi sistem peradilan keluarga yang responsif.