Muhammad Hilal Nurazizi Saleh
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konsep Pajak dan Relevansinya Terhadap Perekonomian Islam Menurut Abu Yusuf Muhammad Hilal Nurazizi Saleh; Wulan Safitri; Andini Oktavia Widayanti; Lina Marlina
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2025): Juni
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v2i5.4442

Abstract

 Tulisan ini mengulas konsep perpajakan dari sudut pandang ekonomi Islam dengan menitikberatkan padapemikiran Abu Yusuf, seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik. Sebagai muridutama dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf memainkan peran signifikan dalam merumuskan danmengembangkan prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam, terutama terkait pajak dan peran negara dalampengelolaan keuangan publik. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis bagaimana gagasan Abu Yusuftentang pajak, khususnya yang tertuang dalam karyanya Kitab al-Kharaj, dapat diaplikasikan dalam konteksekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana relevansi pemikirannya dalammenghadapi tantangan fiskal modern, seperti kebutuhan akan sistem perpajakan yang adil, transparan, danberorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Dalam pandangan Abu Yusuf, pajak bukan hanyakewajiban finansial semata, melainkan merupakan instrumen strategis untuk mencapai keadilan sosial dandistribusi kekayaan yang merata. Instrumen pajak seperti al-kharaj (pajak atas tanah) dan usyur (pajakperdagangan) dipandang sebagai sarana penting bagi negara untuk memperoleh pendapatan yang kemudiandigunakan demi kemaslahatan publik. Namun, Abu Yusuf juga menekankan pentingnya keadilan danmoderasi dalam pelaksanaan pajak agar tidak membebani rakyat secara berlebihan. Abu Yusufberpandangan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antarakepentingan fiskal negara dan hak-hak ekonomi masyarakat. Negara dituntut untuk bersikap adil dalammenetapkan besaran pajak dan menjamin bahwa hasil pajak digunakan untuk kepentingan umum, sepertipembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Kajian ini dilakukandengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka terhadap karya-karya Abu Yusufdan berbagai literatur sekunder yang relevan. Analisis terhadap Kitab al-Kharaj menunjukkan bahwa AbuYusuf telah meletakkan dasar-dasar teoritis yang kuat dalam hal etika fiskal dan peran negara dalamekonomi. Ia menekankan perlunya kebijakan fiskal yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi jugamengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwapemikiran Abu Yusuf tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam merancang sistem perpajakan Islam di eramodern. Prinsip-prinsip yang ia ajukan dapat dijadikan pijakan normatif dalam pengembangan kebijakanfiskal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Negara-negara Muslim masa kini dapat mengadaptasi kerangkapemikiran Abu Yusuf untuk menciptakan sistem perpajakan yang mendukung keadilan ekonomi,memberdayakan masyarakat, dan memperkuat peran negara sebagai pelayan publik yangbertanggung jawab. 
Dinamika lapangan general insurance dalam asuransi syariah Putri Amelia Sofjan; Aldiva Oriana Hermawan; Fariz Abdul Hammam; Muhammad Hilal Nurazizi Saleh; Joni; Raihani Fauziah
Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) Vol. 3 No. 2 (2025): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jemb.v3i2.5962

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika lapangan general insurance dalam asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta’awun) dan keadilan, berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi pada profit. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik asuransi umum syariah beradaptasi terhadap perkembangan pasar dan tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data berupa jurnal, fatwa DSN-MUI, serta artikel akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan asuransi umum syariah dipengaruhi oleh tingkat literasi, regulasi, inovasi produk, dan digitalisasi layanan. Faktor-faktor tersebut turut membentuk daya saing dan keberlanjutan industri asuransi syariah di tengah perubahan sistem keuangan global. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi masyarakat, penguatan tata kelola, serta transformasi digital menjadi strategi penting dalam mendorong kemajuan asuransi umum syariah di Indonesia. Implikasinya, keberlanjutan industri ini sangat bergantung pada inovasi, transparansi, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.
EFEKTIVITAS REGULASI SERTIFIKASI HALAL DALAM MENJAMIN KEPERCAYAAN KONSUMEN MUSLIM Muhammad Hilal Nurazizi Saleh; Revalina Ellisya Putri; Rafa Rinayah; Lina Marlina
Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) Vol. 3 No. 2 (2025): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jemb.v3i2.6106

Abstract

Pertumbuhan industri halal di Indonesia menunjukkan akselerasi signifikan, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen Muslim dan regulasi pemerintah, khususnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim serta mengidentifikasi hambatan implementasi dan strategi peningkatannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dari sumber-sumber relevan seperti jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan riset. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi halal memberikan jaminan syariah, keamanan, dan nilai tambah produk, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti birokrasi yang panjang, tingginya biaya bagi UMKM, serta keterbatasan auditor halal. Penelitian merekomendasikan penyederhanaan proses, bantuan pembiayaan untuk pelaku usaha kecil, peningkatan literasi halal, dan kolaborasi antar lembaga. Regulasi halal perlu dilihat tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi perlindungan konsumen dan penguatan daya saing industri halal nasional.