Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Sosial dan Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)
Vidya Devia Ardania
Universitas PGRI Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tinjauan Kritis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Lingkup Perguruan Tinggi Dari Kacamata Teori Hukum Feminis Ardania, Vidya Devia
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i6.32370

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi merupakan fenomena yang memerlukan analisis mendalam melalui perspektif teori hukum feminis. Penelitian ini bertujuan menganalisis akar penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi, mengevaluasi efektivitas satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kasus-kasus belum terungkap sepenuhnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif hukum feminis efektif mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dan struktur patriarki sebagai akar penyebab kekerasan seksual di perguruan tinggi. Satgas PPKS menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, sehingga efektivitasnya belum optimal. Kasus-kasus yang belum terungkap disebabkan oleh ketakutan korban akan stigma, ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan, dan upaya menjaga reputasi institusi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi teori hukum feminis dalam kebijakan anti kekerasan seksual, peningkatan kapasitas Satgas PPKS, dan pembentukan budaya kampus yang mendukung korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.
Dinamika Perubahan Regulasi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dan Problematika Dalam Penerapannya Bagi Notaris Ardania, Vidya Devia; Gupita, Febria; Damayanti, Suci; Savira, Karina Amanda
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.14702

Abstract

Notaris merupakan kepanjangan tangan negara yang berwenang untuk membuat produk hukum berupa akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu akta Notaris adalah akta pendirian perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena saat ini terdapat aturan baru mengenai pengaturan perseroan terbatas perorangan maka Notaris harus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (disebut juga UUCK). Karena kehidupan masyarakat yang sangat dinamis maka Notaris juga harus selalu mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan baru yang menjadi dasar Notaris agar selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena pada dasarnya terdapat adagium hukum “het recht hinkt achter de feiten aan” yang artinya: hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, akan tetapi hukum itu bersifat memfasilitasi atau menjembatani perkembangan zaman saat ini dan peradaban di masa depan bukan malah berjalan statis (stagnan). Oleh karena itu, DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas membuka peluang usaha dan investasi. Disamping ada kelemahan pasti ada kekurangannya yang menjadi problematika karena saat ini pendirian perusahaan perseorangan bisa dilakukan tanpa akta notaris, padahal akta notaris dapat memberikan kepastian hukum bagi para pendirinya. Adanya pembaharuan regulasi mengenai perseroan perorangan mengubah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai pendirian badan hukum dapat dilakukan oleh satu pihak dan tanpa ada minimal modal di setor (diserahkan kepada pendiri atau berdasarkan kesepakatan para pendiri) mengubah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai akta pendirian badan hukum dengan kriteria tertentu dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui registrasi elektronik tanpa melalui akta notaris.
Kedudukan Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Kontrak Indonesia Vidya Devia Ardania; Suci Damayanti
Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) Vol. 5 No. 1 (2025): SEMNASTEKMU
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/tqd5q337

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam berbagai bidang kehidupan turut memunculkan persoalan baru dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam sistem kontrak di Indonesia. Sistem hukum Indonesia hanya mengenal manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, sedangkan AI diposisikan sebagai alat atau objek hukum. Namun, meningkatnya kemampuan AI dalam melakukan analisis, pengambilan keputusan, hingga memproses kontrak elektronik menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan AI memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI memiliki kecerdasan operasional, AI belum memenuhi unsur kecakapan hukum dan kehendak bebas sebagaimana disyaratkan dalam kontrak. Kedudukan AI dalam sistem hukum kontrak Indonesia saat ini masih sebagai objek hukum atau agen elektronik yang bertindak berdasarkan instruksi manusia. Meski demikian, perkembangan teknologi membuka peluang perlunya pengaturan khusus mengenai tanggung jawab, akuntabilitas, dan potensi subjektivitas hukum AI di masa mendatang. Oleh karena itu, kerangka hukum baru dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi para pihak dalam penggunaan AI dalam sistem kontrak.
Tax Clearance as an Administrative Instrument in the Dissolution of Cooperatives: Tax clearance sebagai Instrumen Administrasi dalam Upaya Pembubaran Koperasi Damayanti, Suci; Devia Ardania, Vidya; Amanda Savira, Karina; Handoko, Sigit
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 7 No. 1 (2026): (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v7i1.52903

Abstract

This study aims to provide a juridical analysis of the dissolution of cooperatives as legal entities in relation to the fulfillment of tax obligations, particularly concerning cooperatives that do not possess a Tax Identification Number and have failed to perform tax obligations since their establishment. The focus of this research lies in examining the normative tension between the cooperative law regime, which does not explicitly require tax compliance as a formal prerequisite for dissolution, and administrative practices that nevertheless require the settlement of outstanding tax obligations through a tax clearance mechanism. This research adopts a normative legal method employing a statutory approach and a case approach, with specific reference to the case of Cooperative “X” in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. The findings demonstrate that the absence of an Tax Identification Number does not legally prevent the dissolution of a cooperative, yet it does not eliminate the cooperative’s status as a taxable legal subject, thereby causing all existing tax obligations to remain legally binding and subject to settlement, including potential administrative sanctions. This study affirms that tax clearance should not be regarded merely as an additional administrative requirement, but rather as an essential instrument of administrative law that ensures tax compliance, safeguards the state’s fiscal interests, and provides legal certainty in the process of dissolving cooperatives as legal entities.
Budget Participation and Managerial Performance in Local Government: Leader–Member Exchange as Relational Governance Mediator Sri Widodo; Wiyasto Dwi Handono; Vidya Devia Ardania; Tri Siwi Nugrahani
Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ) Vol. 7 No. 2 (2026): June
Publisher : Yayasan Darussalam Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62159/sembj.v7i2.2299

Abstract

Background: Managerial performance in local government organizations remains a persistent governance challenge, as formal administrative reforms and participatory budgeting mechanisms have demonstrated limited and inconsistent capacity to produce effective organizational outcomes. Existing literature has predominantly conceptualized budget participation and information asymmetry as isolated technical variables, leaving the relational governance mechanisms connecting these constructs to managerial effectiveness substantially underexplored. Method: This study employs a quantitative explanatory design using cross-sectional survey data collected from 178 officials within Local Government Organizations (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) in Bantul Regency, Indonesia. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) via SmartPLS 4, with Leader–Member Exchange (LMX) positioned as a relational governance mediator. Results: Budget participation positively affects managerial performance (β = 0.210) and LMX quality (β = 0.675), while information asymmetry exerts significant negative effects on both managerial performance (β = −0.179) and LMX (β = −0.536). LMX strongly influences managerial performance (β = 0.650) and significantly mediates both relationships, confirming its role as a primary relational governance mechanism. Conclusion: Governance effectiveness in local government is fundamentally relational rather than procedural. The findings resonate with Islamic governance principles of shura, amanah, and adalah, suggesting that participatory, transparent, and trust-based governance practices are essential for sustained managerial effectiveness in public sector institutions.
Co-Authors Amanda Savira, Karina DAMAYANTI, SUCI Gupita, Febria Handoko, Sigit Karina Amanda Savira, Karina Amanda Sri Widodo Suci Damayanti Tri Siwi Nugrahani Wiyasto Dwi Handono