Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Analisis UU No. 23 Tahun 2006 terhadap Pelayanan Pencatatan Kelahiran Oleh Pemerintahan Desa: Implementasi, Tantangan, dan Faktor Pendukung Saliro, Sri Sudono; Tamrin, Tamrin; Eny Kurnia; Mintarsih, Endah; Evametha Vitranilla, Yudith
WELFARE STATE Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/welfarestate.v4i1.3920

Abstract

The village government has a responsibility to encourage the community to be orderly in administration, one of which is orderly in making birth certificates. This study aims to analyze the implementation of birth registration services in the village government, and to reveal the supporting and inhibiting factors in the implementation of these services. The results of the study found that the implementation of birth registration services in the jurisdiction of Sambas Regency is not only carried out by the Population and Civil Registry Office but can also be carried out by the village and sub-district governments. Services are carried out online through the SIAK and PELAKAT applications of the Sambas Population and Civil Registry Office. Supporting factors for birth registration services are the existence of clear legal regulations, human resource factors, and facilities and infrastructure factors. While the inhibiting factors are the lack of public awareness and participation, other obstacles that are not smooth internet networks and PELAKAT or SIAK applications that are under maintenance, so that it will have an impact on the length of time to complete birth registration documents.
Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Drainase Guna Mengendalikan Banjir di Kota Pontianak berdasarkan Perda Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Kusryat, Dheanita; Mintarsih, Endah
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4283

Abstract

The rapid physical development, especially in Pontianak Tenggara District, has resulted in a reduction in water catchment areas because open land is covered by concrete and asphalt. This study aims to reveal and analyze the implementation of drainage systems in overcoming flooding in Pontianak City and to determine the factors that influence the implementation of drainage systems in Pontianak City. This research applies a legal review directly to the field by conducting direct observation. Based on the research results, the Pontianak City drainage system has been regulated through Regional Regulation Number 5 of 2016 which covers technical and non-technical aspects with the aim of creating a healthy environment, free from flooding, and supporting water conservation. Its implementation includes the planning, construction, operation, supervision, and evaluation stages carried out by the PUPR Service and reported to the Mayor. Implementation is hampered by low public awareness and limited human resources and infrastructure. Furthermore, law enforcement against violations of regional regulations is inconsistent, and overlapping sanctions persist, preventing optimal achievement of drainage management goals.
Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hamdani, Hamdani; Syafei, Muhammad; Mintarsih, Endah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i1.2421

Abstract

Perkembangan otonomi desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi desa untuk mengelola wilayahnya sendiri. Fokus pembangunan desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam mendukung ini, desa diberikan kewenangan lokal berskala desa, termasuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Meskipun memiliki potensi besar, implementasi BUM Desa di Desa Madu Sari, Kabupaten Kubu Raya, menjadi polemik. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUM Desa dan keterbatasan teknis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menciptakan hambatan. Oleh karena itu, diperlukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai metode memecahkan masalah dengan memberikan pelatihan legal drafting, penyusunan materi Perdes, dan latihan simulasi kepada pemangku kepentingan desa. Metode ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membentuk Perdes tentang BUM Desa, sehingga desa dapat lebih efektif mengelola potensinya demi kesejahteraan bersama. PKM direncanakan berlangsung pada 21 Oktober 2023 di Desa Madu Sari, Kubu Raya, dan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan unsur organisasi kemasyarakatan. penyampaian materi diikuti dengan Tanya Jawab, Diskusi, Simulasi/Latihan Penyusunan Perdes dilakukan Evaluasi. Dalam Evaluasi ini dilihat kemampuan para peserta dalam memahami dan menerapkan materi legal drafting yang diberikan dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah memahami mengenai BUM Desa dan tata cara membentuk Peraturan desa tentang BUM Desa.
Eksistensi Peraturan Pemerintah (PP) Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Saptomo, Priyo; Subiyatno, Subiyatno; Mintarsih, Endah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10955

Abstract

Undang-Undang (UU) adalah peraturan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menjelaskan lebih lanjut materi UUD 1945. UU mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Sebelum dijalankan, UU harus memenuhi Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU. Presiden memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tanpa DPR. Jika PP belum ditetapkan, UU tidak dapat dilaksanakan. Namun, seringkali PP diterbitkan terlambat, bahkan bertahun-tahun setelah UU disahkan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan penelitian ini adalah implikasi dan konsekuensi hukum jika PP diterbitkan melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh UU yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus.
Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Peraturan Bersama Kepala Desa Aprilsesa, Tri Dian; Mintarsih, Endah; Damayanti, Alfina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10958

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur tempat pengundangan Peraturan Bersama tentang Kepala Desa. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yang merupakan perintah langsung pasal 89 PP No 43 Tahun 2014 dalam pasal 25 ayat (3) menegaskan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sejak tanggal diundangkan. Eksistensi Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 mempunyai kekuatan hukum mengikat berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (pasal 8 ayat 2). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri sebagai peraturan yang kedudukannya lebih rendah, menerima pendelegasian secara tegas peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi (mendelegasikan).a
ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA Mintarsih, Endah; Aminah, Siti
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.26233

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Status dan Kedudukan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan komparasi pengaturan kriteria pembentukan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Hasil analisis menunjukan bahwa pada daerah yang bersifat khusus atau istimewa mempunyai 2 (dua) otonomi yaitu otonomi yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan otonomi khusus atau istimewa yang berdasarkan Undang-Undang Kekhususan atau Keistimewaan. Kriteria kekhususan suatu daerah didasarkan pada penghormatan dan pengakuan yang sifatnya politis untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kriteria tersebut, Status dan Kedudukan DKI Jakarta Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara masih tetap berstatus Daerah Khusus.
Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perwali Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Di Kota Pontianak) budisulistyani, nabila inayati; Syafei, Muhammad; nafsiatun, nafsiatun; mintarsih, endah; hamdani, hamdani
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.59001

Abstract

Abstract  In this thesis, raises the issue of the implementation of the provisions of Article 15 Paragraph (1) of Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags (Study of Modern Retail Business Actors in Pontianak City). This thesis aims to find out the implementation of the provisions of Article 15 Paragraph (1) of the Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019, the obstacles faced by modern retail business actors in Pontianak City and the role and efforts made by the Environmental Service in implementing these regulations.In this study, the method used is an empirical method with a descriptive analysis approach. Collecting legal materials through interviews, observations, questionnaires, and literature studies. Based on the research conducted by the author, the results and conclusions are obtained: first, Article 15 Paragraph (1) of the Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Pontianak City as a whole has not been going well as it should. There are still some modern retailers in Pontianak City experiencing obstacles in implementing this Mayoral Regulation, including many consumers who complain and protest, the lack of consumer interest in bringing their own shopping bags so that it becomes one of the considerations for modern retailers not to provide plastic bags and the difficulty of raising consumer awareness in carrying your own shopping bag. Second, the Pontianak City Environment Service has carried out its role properly and has made efforts that are also in accordance with the responsibilities it carries, but it is not quite optimal because it experiences several obstacles in implementing this mayoral regulation, especially in terms of human resource instruments which are still very limited. Efforts that have been made include putting up banners and giving appeals to stakeholders in each retailer.Keywords: Regulation Implementation, Mayor, Modern Retail.    Abstrak  Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Terhadap Pelaku Usaha Ritel Modern Di Kota Pontianak). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha ritel modern yang ada di Kota Pontianak dan mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan peraturan tersebut.Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan: pertama, Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak secara keseluruhan memang belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Masih ada beberapa ritel modern di Kota Pontianak mengalami kendala-kendala dalam menerapkan Peraturan Walikota ini, diantaranya yaitu konsumen banyak yang mengeluh dan protes, kurangnya minat konsumen untuk membawa tas belanja sendiri sehingga menjadi salah satu pertimbangan ritel modern untuk tidak menyediakan kantong plastik dan susahnya untuk menumbuhkan kesadaran konsumen agar membawa tas belanja sendiri. Namun secara perlahan pastinya akan terus berkembang kearah yang positif yang nantinya akan menjadi kabar yang menggembirakan apabila dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang ada. Kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan peran dengan sebagaimana mestinya dan telah melakukan upaya yang juga sesuai dengan tanggung jawab yang diemban , namun memang belum cukup maksimal karena mengalami beberapa kendala dalam menerapkan peraturan walikota ini terutama dalam hal instrumen sumber daya manusia yang masih sangat kurang. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan himbauan kepada stakeholder dimasing-masing ritel dan memasang banner di pusat-pusat perbelanjaan.Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Walikota, Ritel Modern.