Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review
Mulyeni, Yulfa
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Ketidakwajaran Tagihan Air dengan Perusahaan Daerah Air Minum oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Solok Ammazis, Rian; Aermadepa, Aermadepa; Mulyeni, Yulfa
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.26880

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Solok berwenang menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan atau non litigasi. Adapun penyelesaian sengketa konsumen yang telah dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Solok salah satunya yaitu adanya tagihan air yang tidak wajar yang diterima konsumen sedangkan air yang mengalir tidak lancar. Penyelesaian ini menarik untuk diteliti karenapenelitian ini dapat membantu konsumen dalam memahami hak-hak konsumen, dan juga dapat membantu memahami kebijakan publik mempengaruhi penyelenggaraan jasa air minum, tentu apa yang telah terjadi dapat merugikan konsumen dikarenakan tidak tercapainya hak-hak konsumen oleh pelaku usaha seperti yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penyelesaian sengketa konsumen terhadap ketidakwajaran tagihan air dengan Perusahaan Daerah Air Minum oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Solok? Dan bagaimana tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum terhadap putusan yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Solok? Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan melakukan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan Sekretaris BPSK Kabupaten Solok selain melakukan wawancara peneliti juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu bentuk penyelesaian sengketa konsumen terhadap ketidakwajaran tagihan air yaitu dengan cara mediasi, tanggung jawab PDAM terhadap putusan yang dikeluarkan BPSK yaitu pihak PDAM menera ulang meteran air tanpa dikenakan biaya.
Penertiban Terhadap Pelajar yang Berada di Luar Lokasi Sekolah Pada Jam Sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Laila, Febi Rahmattul; Mulyeni, Yulfa; Arianto, Eri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.27615

Abstract

Terjadinya pelanggaran terhadap pelajar yang berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah dilakukan di wilayah Kabupaten Solok, tentu apa yang dilakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum positif seperti yang telah diatur dalam pasal 26 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi setiap pelajar dilarang berada diluar lokasi sekolah pada jam belajar kecuali dengan izin kepala sekolah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Upaya penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum? Dan Apa kendala yang dihadapi dalam penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada Kepala seksi bidang Penindakan Peraturan Satpol PP Kabupaten Solok, selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu upaya penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1) Bekerjasama dengan pihak sekolah, 2) Pembinaan dan dialog dengan guru dan orang tua siswa, 3) Penertiban langsung ke lapangan, 4) Membuat surat pernyataan, dan kendala yang dihadapi dalam penertiban terhadap pelajar berada di luar lokasi sekolah pada jam sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu 1) Tidak ada sanksi yang diberikan sekolah 2), Orang tua tidak bekerjasama 3) Informasi akan dilakukan razia diketahui oleh pelajar 4), Kurangnya anggota disaat melakukan razia 5), Tidak adanya kerjasama pihak luar.
PENATAAN RUANG KAWASAN NAGARI DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PARIWISATA DI NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM Arianto, Eri; Mulyeni, Yulfa; Nizwana, Yulia; Aermadepa, Aermadepa
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.500

Abstract

Regional development is one of the efforts to utilize all the potential of the area in supporting development activities. Regional potential is the basic capital for the development of a society in improving its welfare. The existence of the area's potential is a means of supporting various development activities, both in terms of infrastructure potential, natural potential, population potential and business potential of the population as well as the potential of integrated cultural areas that can be exploited and used to improve development results in the context of justice and equity in an area . An area that is developed and developing is greatly supported by the existence of regional potential. The regional area is the geographical condition of an area which provides various opportunities for an area to manage the potentials of the area within a region. Community business activities also include potential productive areas in contributing to development activities and their results. The existence of sources of livelihood and employment owned by a community in an area, will make a major contribution to development activities, especially in the economic sector which has the potential to increase the ability of an area to become self-sufficient. Based on the description above, it becomes a concrete reference that every spatial planning activity carried out by the Regional Government of West Sumatra, always refers to the whole life of the people, including their economy, to build a just and prosperous society, it is necessary to regulate the development of appropriate integrated cultural areas. with the regional spatial plan. The supporting and inhibiting factors that must be disseminated to the community so that the development of integrated areas according to the regional spatial layout plan can be applied properly, namely socializing the factors of understanding legal substance, institutional structure, local wisdom culture, community knowledge, facilities and infrastructure available to community members know and understand the application in setting regional spatial planning in a region of West Sumatra, which directly or indirectly contributes greatly in participating in developing regional spatial planning in their region.
Co-Authors Aermadepa Aermadepa, Aermadepa Ammazis, Rian Arianto, Eri Laila, Febi Rahmattul Nizwana, Yulia