Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pencurian Data Pribadi: Perspektif Hukum di Indonesia, Inggris, dan Singapura Raja, Andreas Bintang; Hakim, Irfan; Allan, Giovano; Anggraini, Lioni; Tombeg, Meiraate L. L.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.27352

Abstract

Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital, di mana pencurian data pribadi semakin marak dan berisiko merugikan individu, perusahaan, dan bahkan negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi di tiga negara, yaitu Indonesia, Inggris, dan Singapura, dengan fokus pada hukum yang mengatur pencurian data pribadi serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku. Perbandingan ini mencakup kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan hukum, cakupan regulasi, serta prosedur penanganan kasus pencurian data pribadi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ketiga negara memiliki regulasi yang ketat, Inggris dan Singapura memiliki kebijakan yang lebih matang dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi dan penguatan lembaga pengawas. Pemerintah di ketiga negara memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi, baik melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, maupun edukasi kepada masyarakat dan sektor swasta.
Keefektifan Fungsi PTUN Sebagai Lembaga Peradilan Penjamin Kebenaran Masyarakat Wijaya, Garren Octo; Hanggono, Kevin Chandra; Pratama, Marcell Tirta; Fajar, Aldif Raja Putra; Anggraini, Lioni; Zebua, Johan Kristian
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4876

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif pejabat publik. PTUN memiliki fungsi untuk menguji keabsahan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak masyarakat. Artikel ini mengkaji keefektifan PTUN sebagai lembaga yang dapat melindungi hak-hak masyarakat melalui pemahaman faktor hukum, politik, dan sosial yang mempengaruhi kinerjanya. Selain itu, peran hakim PTUN dalam menjaga independensi dan objektivitas juga menjadi fokus utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PTUN memiliki banyak kelebihan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat, namun tantangan seperti ketidaktahuan hukum di kalangan masyarakat, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengadilan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat independensi hakim, serta menyediakan dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan keefektifan PTUN dalam melindungi hak-hak masyarakat.
Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Kasus JAK TV & Dua Advokat dalam Perspektif Hukum Perdata Anggraini, Lioni; Fernando Lim; Kurnia Tanu Putra; Muhamad Bintang Guntoro
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12467

Abstract

Pembuktian merupakan aspek sentral dalam hukum acara perdata, dan perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru berupa bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, menelaah penerapannya pada kasus JAK TV & dua advokat, serta mengidentifikasi problematika yang muncul dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah memperoleh legitimasi hukum melalui UU ITE, Perma No. 1 Tahun 2019, serta diperkuat dengan yurisprudensi yang menerima percakapan WhatsApp, email, maupun kontrak digital sebagai bukti sah. Dalam kasus JAK TV, bukti elektronik berupa invoice, kontrak kerja sama, rekaman siaran televisi, dan unggahan daring menjadi kunci untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) serta kerugian yang timbul. Namun, praktik penggunaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait autentikasi, integritas data, keterbatasan kapasitas hakim, dan risiko manipulasi teknologi. Oleh karena itu, meskipun bukti elektronik telah diakui sah, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat peradilan agar lebih efektif dalam mewujudkan keadilan substantif di era digital.
Penguatan Kesadaran Hukum Peserta Didik tentang Jenis Kekerasan Fisik dan Mekanisme Sanksi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Anggraini, Lioni; Lioni; Raja Sihombing, Andreas Bintang; Marpaung, Michelle Evelyn; Siregar, Nathasya Jhonray; Gani, Maria Minerva; Tanwijaya, Patrisia; Frananda Siregar, Tasya Amira; Yudhistira, Aghastyar; Wirananto, Radityo; Loway, Giovano Alan; Fathoni, M Almer; Ginting, Yuni Priskila
Jurnal Pengabdian West Science Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpmws.v5i03.3289

Abstract

Kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya kekerasan fisik, masih menjadi persoalan yang sering diabaikan akibat rendahnya kesadaran dan literasi hukum peserta didik. Padahal, pemahaman yang memadai mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan konsekuensi hukumnya sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum peserta didik mengenai jenis-jenis kekerasan fisik serta mekanisme sanksinya berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif dengan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis dan nilai-nilai karakter. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis Google Forms menggunakan Skala Likert (skor 1–5) kepada 22 responden. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan penilaian sangat memuaskan terhadap pelaksanaan kegiatan, menyatakan bahwa tujuan kegiatan tercapai, serta menilai sesi diskusi interaktif berjalan efektif. Selain itu, minat peserta untuk mengikuti kegiatan serupa tergolong tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum yang dialogis dan kontekstual efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Kegiatan ini juga berhasil mengubah paradigma peserta yang sebelumnya menganggap kekerasan fisik ringan sebagai hal yang wajar, menjadi pemahaman bahwa setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum. Disimpulkan bahwa penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan partisipatif mampu menjadi strategi efektif dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.