Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Artemis Law Journal Petitum Law Journal
Ratu Udju, Hernimus
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA KUPANG) Bekak, Ruben Yulisto Thertius; Stefanus, Kotan Y; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13333

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. (2) Untuk mengetahui kandala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Penelitian normativ yaitu penelitian yang datanya diambil dari peraturan perundang-undangan, (2) Penelitian empiris yaitu bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Fungsi yang didapatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk melaksanakan penetapann hak atas tanah dan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.Serta sosialisasi tentang pendaftaran tanah, data fisik dan yuridis sudah dijalankan dan faktor masyarakat pada saat melakukan validasi dan pendataan ulang tanah mengalami kesulitan karena pemilik tanah berdomisili di luar lokasi tanah tersebut, serta kendala karna faktor sarana prasarana yaitu pada anggaran yang dialokasian unuk penanganan di masa pandemi yang mengakibatkan berkurangnya dana pennerbitan sertifikat. Adapun kesimpulan penulis (1) Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan PTSL di kota kupang sudah menjalankan fungsinya dalam penetapan hak atas tanah dan penaftaran tanah sesuai dengan PERMEN ATR/BPN No 16 Tahun 2022. (2) Kendala pertama karena pemilik tanah berdomisisli di tempat yang berbeda dengan tanah yang akan divalidasi, serta kendala kedua yaitu pengalokasian dana yang kurang untuk penerbitan sertifikat pada masa pandemi. Adapun saran penuis : (1) Bagi Kantor BPN Kota Kupang diharapkan agar kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kota kupang dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan target yang ditentukan agar kepastian hukum serta kepemilikan hak atas tanah dapat terwujud dengan baik.(2) Bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang sebaiknya sering melakukan kegiatan sosialisasi menyangkut pengurusan sertifikat tanah dan juga melakukan pengkoordinasian dengan pemerintah setempat
Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Payon, Siti Mariana Benga; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13350

Abstract

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur pada bulan Juni 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanag Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dan faktor-faktor penghambatnya dalam Pelaksanaan Pemilihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Teknik data dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, Coding, dan Tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur dari tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan sampai tahapan penetapan tidak sejalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu kurangnya sosialisasi terkait pilkades yang berakibat pada banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, panitia tidak melakukan pemuktahiran data penduduk dan tidak opitmal melakukan pendataan terhadap pemilih, minimnya keterlibatan masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa kolilanang serta jangka waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kolilanang.
Pengaturan Keuangan Desa Dan Pengelolaanya di Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Baunsele, Gerson Alexander I; Stefanus, Kotan Y; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13362

Abstract

The law regulates village areas so that they can handle and control their administration. Behind it are government focused programs identified with decentralization and local independence. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government determines villages, the main problem formulation raised is as follows (1) How are village finances and their management regulated in Kupang Regency? (2) What are the factors inhibiting village financial management in Merbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency? This research method uses a normative juridical research method (nommative legal research method) which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of the research show that the residents of Merbaun village already know the work system of the Tempel village government in financial management of the village income and expenditure budget (APBDesa). There is evidence that development in 2021 has been realized in accordance with the community's aspirations, which are prioritized. The most triggering factor is the inhibitor is the source of funds. This means that the sources of funds provided by the APBN, district administration, grants and others are not in accordance with the plans detailed by the Merbaun village government institutions. The Merbaun village government should apply the principle of transparency in every expenditure and purchase so that all activities related to village government administration can be accessed by the entire community.
Fungsi Badan Usaha Milik Desa Bumdes Dalam Mendukung Kesejahtraan Masyarakat Di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata Goran, Andreas; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13414

Abstract

BUMDes merupakan salah satu usaha desa dalam bentuk lembaga yang pengelolaanya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa atau termasuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa, namun dalam pelaksanaanya tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. (1) Bagaimanakah fungsi badan pengurus dalam pengelolaan BUMDes di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare , Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata? (2) Sejauh manakah peran pemerintah Desa Hadakewa dan Desa Dikesare ,Kecamatan Lebatukan , Kabupaten Lembata dalam mendukung kinerja BUMDes di Deas Hadakewa dan di Desa Dikesare. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode observasi, metode interview, dan metode kepustakaan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1. Kehadiran unit bisnis pariwisata ini tentunya berdampak baik buat masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 25 orang dengan penghasilan rata-rata 1 juta rupiah per bulan. Pantai Hadakewa dilengkapi restoran, juga terdapat fasilitas café kapal, banana boat, camping ground, kayak dan SUP (Stand Up Paddleboard-papan dayung berdiri), sedangkan pantai dikesare dilengkapi café lamadike, warung yang tersedia ketupat dan ikan bakar, rumah apung yang terdapat di tenga luat dan berbagai spot untk berpose. 2. Peran pemerintah desa dalam mendukung kinerja BUMDes dari kedua desa adalah melindungi masyarakat dalam pertumbuhan ekonmi, dan mengawasi dan mendukung kinerja bumdes di desa.
Implementasi Tugas Camat Dalam Koordinasi Pengawasan Pembangunan Desa di Kecamatan alor Barat Laut, Kabupaten Alor Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah DJawa, Fuad DJ; Montero, Josef Mario; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13438

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat Implementasi tugas camat dalam koordinasi pengawasan pembangunan desa. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana penulis menganalisis data dan fakta di lapangan secara langsung mengenai ruang lingkup tugas Camat yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan gambaran bahwa Camat telah menjalankan tugas pengawasan pembangunan, namun masih belum maksimal dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas camat banyak faktor penghambat antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. Saran Implementasi tugas Camat dalam koordinasi pengawasan pembangunan Desa diharapkan Camat bisa memposisikan dirinya dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan aparatur pemerintah Desa/kelurahan dalam memberikan pedoman dan pembinaan, arahan serta bimbingan kepada masyarakat serta Aparatur Pemerintah Desa tentang pembangunan yang ada di wilayah.
Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin Di Kota Kupang Tari, Ronaldo Ameta Putra; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13504

Abstract

Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Reklame pada pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Reklame Adalah Rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perijinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Satpol PP memegang peranan penting dalam penegakan pemasangan reklame sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yakni mengkaji hukum dalam implementasinya (law in books and law in action) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui penelusuran langsung di lokasi penelitian. Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin di Kota Kupang menujukkan bahwa kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam menertibkan papan reklame liar yang tersebar di berbagai titik. Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dapat disarankan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban papan reklame agar dapat bekerjasama lebih efektif lagi untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi sehingga dalam penertiban dapat berjalan secara efektif dan efisien supaya dapat dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat.
Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Umauta Kecamatan Bola Kabupaten Sikka Teddy, Yosef; Stefanus, Kotan Y; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13613

Abstract

The village consultative body is one of the elements in the village government, which is expected to help realize the formation and implementation of village regulations in accordance with the aspirations of the community. However, in carrying out its duties and authorities, the village consultative bady in Umauta village has not been optimal submitting draft village regulation, poor coordination between members of the village consultative body and the village government in the formation of village regulations, education level of village government officials. Low and inadequate facilities and infrastructure. This study usesan empiricial juridical approach, namely the methods and procedures used to solve problems, this research first examines secondary data, then proceeds with conducting research on primary data in the field and the sample from this study includes the village head and Umauta village apparatus, namely the chairman and members of the village consultative body in community leaders of Umauta village. The results of the study indicate that the Umauta village consultative body in carrying out its duties has not succeeded in establishing village regulations, from the results of this study it can be concluded that the Umauta village consultative body and the Umauta village government apparatus require special upgrading or training so that they can carry out their duties and powers in accordance with law Number 6 of 2014 concerning villages.
Hubungan Kekuasaan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Mundinggasa dan Desa Natanangge Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jalo, Fransiska Godhi; Tupen, Rafael Rape; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.13761

Abstract

The purpose of this study, conducted by the author, is to generally understand and analyze the relationship between the village chief and the village deliberative body (Badan Permusyawaratan Desa) in the implementation of development in Mundinggasa and Natanangge Villages. It aims to identify and examine the obstacles that hinder the relationship between the village chief and the village deliberative body in the implementation of village development in Mundinggasa and Natanangge Villages, using an empirical juridical method and analyzing qualitative descriptive data. The research focus includes the relationship between the village chief and the village deliberative body, development planning, implementation, supervision, and the impact of the relationship on the administration of the village. Data were directly obtained from the research location involving 12 respondents. The results of the study conducted by the author show that the relationship between the village chief and the village deliberative body in development planning is generally good. However, the main issue lies in the lack of communication and coordination between the village chief and the village deliberative body, resulting in the implementation of village development not proceeding smoothly and being vulnerable to exceeding the specified time frame in the development plan. A positive relationship can bring about beneficial changes in village governance, but a lack of harmony in the relationship, due to insufficient transparency from the government institutions, can lead to negative impacts.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Hambatannya di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Edon, Bernad; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.14820

Abstract

This paper aims to discuss to what extent the management of village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village, west Sabu District, Sabu Raijua Regency in realizing community welfare and to examine the inhibiting factors for managing village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village, west Sabu District, Sabu Raijua Regency. The research is Empiris juridical research, namely: to approach the problem under study with a real legal nature or by the reality experienced by the community. The research emphasizes the implementation and obstacles faced in carrying out the roles and functions of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Menia Village, West Sabu District, Sabu Raijua. The results of this research show that the management of village-owned enterprises (BUMDes) in Menia Village is not running well and is not in accordance with the established rules. This is because the initial funds or capital for micro small businesses (kiosan) are smaller than the capital for social and other development in Menia villages. So the management of kiosk businesses experiences bottlenecks due to goods that have been purchased and resold by BUMDes members setting prices higher than market prices. The impact of this stalled kiosk business is making it difficult for people to meet their needs amidst activity restrictions (Covid-19) andd also losses in funds that have been provided by the the villagee for initial capital in running BUMDes. Inhibiting factors that occur in the management of BUMDes are divided into two parts, namely: human resources. Minimal budget, leadership, and governance, while the external factor was an unexpected disaster (COVID-19). This shows that in managing BUMDes there must be careful management and preparation so that the expected results can be achieved for the welfare of the Menia village community
Pelaksanaan Tugas Disperindag Dalam Melakukan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Nafie, Indra Apriliando; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.16266

Abstract

In the current era, cases are increasing due to consuming alcoholic drinks, both in the community and among teenagers, one of which is in the city of Kupang. So the Kupang city government must handle cases of free distribution of alcoholic drinks among the public, one of which is by giving the Kupang city government duties and responsibilities to the Department of Industry and Trade. This research aims to determine the duties and responsibilities of the industry and trade department in supervising alcoholic beverages, and the obstacles that exist in supervising alcoholic beverages. The type or types of research used in this research proposal is empirical juridical research, namely research carried out by going directly into the research field to collect information as a required legal fact, using an interview approach from the required sources. The research results found that before the supervision was carried out, the Department of Industry and Trade formed a supervision team, place and time for supervision, checked the completeness of business permits, carried out an assessment, and ultimately imposed sanctions on those who violated them. and Obstacles: lack of community cooperation in government efforts and lack of strict sanctions given to sellers, which only take the form of warnings. The proposed lack of outreach by the Department of Industry and Trade in conducting outreach to sub-districts in Kupang City regarding the sale of alcoholic drinks to the public, business actors should comply with existing regulations.
Co-Authors Ahmad, Samsida Alessandro Nedi, Joy Albert Baari, Harianto Lele Banunaek, Novita Anastasia Baunsele, Gerson Alexander I Bekak, Ruben Yulisto Thertius Belaga, Nurul Alfiah Benu, Yonas S O Bili Agus, Yosefiani Margaretha Bria, Frederikus Dion DJawa, Fuad DJ Dor, Siprianus Edon, Bernad Ermalinda, Jenny Fallo, Markus Faot, Kristin Valentin Foenay, Jeniefer Gita Marchlina Goran, Andreas Jalo, Fransiska Godhi Kalang, Thomas Boli Kholipah, Siti Ainul Koda, Taufik Sulaiman Kosmas, Ebu Kota, Adrianus A Kotan Y Stefanus Kuhurima, Angelique Rosalia Lahal, Josvia Ekomardih Lamataro, Cyrilius W.T. Lamataro, Cyrilius Wilton Taran Lawung, Mario A Liong, Hironimus Mangngi, Fivin F Mario Monteiro, Yosef Masu, Reny Rebeka Matau, Charol Primus Mesa, John Buni Meyners, David Y. Monteiro, Yosef M Monteiro, Yosef Mario Montero, Josef Mario Mooy, Fiona Bellania Nafie, Indra Apriliando Nahak, Geraldo Mayella Ndun, Ivan Payon, Siti Mariana Benga Radji, Megi O Rambu Amma, Elsy Sonastry Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky Saleh, Saptian Haryanto Muhammad Saryono Yohanes Sulun, Esebius Syukur, Yohanes Paulus Tapuk Parus, Albertus Tari, Ronaldo Ameta Putra Teddy, Yosef Terfena Leoh, Fesly Tuba Helan, Yohanes Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Usu, Benedikta Yosenda, Firminus R