Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Artemis Law Journal Petitum Law Journal
Ratu Udju, Hernimus
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENUNJANG HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN ALOR Koda, Taufik Sulaiman; Stefanus, Kotan Y; Ratu Udju, Hernimus
Petitum Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 1, November 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i1.21540

Abstract

This study examines the authority of the General Election Commission in supporting the voting rights of voters with disabilities during the 2018 Alor Regency Election. The General Election Commission effectively fulfilled its role through close coordination with ad hoc bodies and other stakeholders, focusing on improving accessibility at polling stations and conducting inclusive outreach programs. However, the Alor Regency General Election Commission faced various challenges in enhancing accessibility for voters with disabilities, including voter data changes, geographical conditions, and family attitudes toward individuals with disabilities. Additionally, internal challenges included a lack of understanding among Polling Station Working Group officers and limited resources. Despite these obstacles, the participation of voters with disabilities in the election was relatively satisfactory. These findings highlight the importance of continuous evaluation, capacity-building at the local level, and stronger support to ensure more inclusive elections in the future.
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Bili Agus, Yosefiani Margaretha; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
Petitum Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 1, November 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i1.22470

Abstract

This study examines the efforts of the General Election Commission of Manggarai Regency to increase voter turnout for the 2024 Election through fact-based legal strategies. Data were gathered via interviews and document analysis at the KPU Manggarai office. The study identified six key steps: (1) technological voter data management (WhatsApp, Sidalih); (2) inclusive registration (e-KTP access, Voting Rights Guard Post); (3) diverse socialization channels (Goes to School/Campus, social media, billboards); (4) political education targeting new voters, women, and persons with disabilities; (5) creative programs (e.g., Colour Run) and inter-institutional collaboration; and (6) accessible polling stations (facilities for the elderly and disabled, Braille templates). Despite these efforts, four main obstacles emerged: (a) limited human resources (Pantarlih competence); (b) infrastructure issues (road access, polling station shortages, weak electricity/network); (c) unbalanced budget allocation (only 0.35% or IDR 161 million for socialization out of IDR 45.3 billion); and (d) suboptimal participation (average 75.36%, below the 80% national target). Gaps between electoral districts (lowest in District 3: 73.39%) and minimal DPK/DPTb usage highlight persistent challenges related to geography, administration, and resource limitations.
Fungsi Pemerintah Kelurahan Waso Dan Kelurahan Bangka Leda Dalam Mendukungpertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemic Tapuk Parus, Albertus; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1071

Abstract

Penelitian ini berjudul: Fungsi Pemerintahan Kelurahan Waso Dan Bangka Leda Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai?,2) Apa saja upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19?. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan 1) Fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, 2) Upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dan Pembahasan : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan Daerah pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dari pemberdayaan masyarakat sedangkan pembangunan fisik selama masa pandemik untuk sementara dihentikan. Upaya dari Pemerintah Kelurahan Waso dan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan Daerah di era Pandemic Virus Covid-19. Pada umumnya berfokus pada peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pengembangan ekonomi produktif.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum di Indonesia Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1095

Abstract

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta dampak kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) yang didukung oleh fakta empirik yang penulis dapatkan di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis mengkaji data-data,buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu yang penulis angkat. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu Pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fudamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi. Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap demokrasi di Indonesia, didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum.
Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Dor, Siprianus; Ratu Udju, Hernimus; Lamataro, Cyrilius W.T.
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1097

Abstract

Telah dilakukan studi dengan judul “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupeten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan Sosiologis Hukum (Socio Legal). Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa terdapat pandangan mengenai fungsi pengawasan BPD dalam Pembangunan Desa bawasanya fungsi pengawasan BPD terhadap pertanggungjawaban pembangunan desa harus lebih ditekankan pada kepatuhan kepala desa atas ketentuaan peraturan perundangan yang berlaku.kepala desa tidak boleh mengambil tindakan hanya berdasarkan kebijakan aatau kebaikan tanpa memperhatikan ketentuaan peratuaran perundangan-undngan yang berlaku. Bagi masyarakat banyak kasus kepala desa atau aparatur desa lainya di tempaat lain terjebak kasus korupsi bukan karena makan uang Desa tetapi disebakan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuaan peraturan yang berlaku.Dalam menjalankan fungsi pengawasan juga disebabkan oleh ketidakmampuan anggota BPD dalam memahami peranya sebagai anggta badan permusyawaratan desa.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014) Mesa, John Buni; ratu udju, Hernimus
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.621

Abstract

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup manusia, dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Proses pembangunan infrastruktur di desa melibatkan perubahan yang direncanakan dan disadari melalui tahapan pembangunan. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian empiris di bidang hukum yang menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum. Dalam rangka penelitian ini, informasi diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah desa di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat belum mampu membagi peran mereka secara efektif dalam merencanakan pembangunan desa. Hal ini menyebabkan masih banyak acara desa yang belum selesai tepat waktu dan banyak rencana pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana. Pemerintah  Desa Soba Rade dan  Pu’u Mawo telah berperan relatif baik karena pembangunan yang dilakukan telah sinkron menggunakan perencanaan pembangunan.  
Kedudukan Dan Peran Fungsionaris Adat Dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Ahmad, Samsida; Yohanes, Saryono; Ratu Udju, Hernimus; Kholipah, Siti Ainul
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.627

Abstract

Desa Ondorea merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakui keberadaan Fungsionaris Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam memelihara dan  memanfaatkan  kekayaan desa dalam pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  lapangan (kualitatif)  yang dalam penelitian  disebut penelitian yuridis  empris yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kedudukan fungsionaris adat Desa Ondorea sebagai pembantu pemerintah desa, sebagai wadah permusyawaratanuntuk membantu menyelesaikan persoalan dan sebagai pihak yang mengambil bagian dalam pembangunan desa, sertaterdapat duafungsionaris adat di Desa Ondorea didalamnya yakni  kepala suku dan mosalaki, dimana kedua fungsionaris adat ini memiliki peran  masing-masing dalam pembangunan desa, kepala suku menjalankan perannya sebagai pihak yang ikut bagian dalam musyawarah pembangunan desa dan ikut sertadalam pelaksanaan pembangunan desa sedangkan mosalaki yang memiliki peran dalam mengurus tanah ulayat, pemimpin ritual adat dan penyelesaian konflik dalam masyarakat.(2)Faktor penghambat peran fungsionaris adat saat pembangunan desa adalah kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya partisipasi fungsionaris adat.
Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat Di Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Rambu Amma, Elsy Sonastry; Meyners, David Y.; Ratu Udju, Hernimus
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.629

Abstract

Hasil Penelitian ini menunjukan bahsa sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) di Kampung Raja Prailiu sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, karna adanya sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) sehingga adanya kontraversi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) yang memiliki aturan dan mekanisme adat tersendiri sehingga belum adanya pembebasan Hak Asasi Manusia yang utuh dalam hal ini belum adanya kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama. Keberadaan kasta ini masih sangat kental sehingga membuat pemerintah masih sangat sulit untuk merespon masyarakat adat dan membuat pemerintah masih kesulitan untuk melakukan penyuluhan kemasyarakat setempat.
Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota DPRD Kota Kupang Periode 2019-2023 Alessandro Nedi, Joy Albert; Masu, Reny Rebeka; Kosmas, Ebu; Ratu udju, Hernimus
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.630

Abstract

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui dan menganalisis asa transparansi penggunaan dana ress anggota DPRD Kota Kupang maka diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui apa itu reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses dilakukan dan bagaimana agar masyarakat memahami dan mengerti tentang reses. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif yang menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan kenyataan dalam hal ini menyangkut transparansi penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024. Hasil penelitian adalah Melalui Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024 Dapil Maulafa cukup efektif, pertanggungjawaban penggunaan dana reses dan pengawasan pelaksanaan kegiatan reses. Merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara tehnis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Dampak dari asas transparansi menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses anggota DPRD sudah terakomodir sehingga masyarakat sudah merasakan realisasi dari reses sebagai wadah aspirasi mereka. Fenomena ini menjadikan tingkat kehadiran masyarakat semakin bertambah karena menganggap reses itu penting.
Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur) Banunaek, Novita Anastasia; Tuba Helan, Yohanes; Ratu Udju, Hernimus
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.635

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, regulasi penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian bertujuan: (a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur; (b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana Desa di Desa Baumata Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu: (a) Rendahnya sumber daya Manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga dalam perencanaan pengelolaan hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap program-program yang ada pada desa. (b) Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
Co-Authors Ahmad, Samsida Alessandro Nedi, Joy Albert Baari, Harianto Lele Banunaek, Novita Anastasia Baunsele, Gerson Alexander I Bekak, Ruben Yulisto Thertius Belaga, Nurul Alfiah Benu, Yonas S O Bili Agus, Yosefiani Margaretha Bria, Frederikus Dion DJawa, Fuad DJ Dor, Siprianus Edon, Bernad Ermalinda, Jenny Fallo, Markus Faot, Kristin Valentin Foenay, Jeniefer Gita Marchlina Goran, Andreas Jalo, Fransiska Godhi Kalang, Thomas Boli Kholipah, Siti Ainul Koda, Taufik Sulaiman Kosmas, Ebu Kota, Adrianus A Kotan Y Stefanus Kuhurima, Angelique Rosalia Lahal, Josvia Ekomardih Lamataro, Cyrilius W.T. Lamataro, Cyrilius Wilton Taran Lawung, Mario A Liong, Hironimus Mangngi, Fivin F Mario Monteiro, Yosef Masu, Reny Rebeka Matau, Charol Primus Mesa, John Buni Meyners, David Y. Monteiro, Yosef M Monteiro, Yosef Mario Montero, Josef Mario Mooy, Fiona Bellania Nafie, Indra Apriliando Nahak, Geraldo Mayella Ndun, Ivan Payon, Siti Mariana Benga Radji, Megi O Rambu Amma, Elsy Sonastry Rivaldo Ata Banafanu, Julius Ricky Saleh, Saptian Haryanto Muhammad Saryono Yohanes Sulun, Esebius Syukur, Yohanes Paulus Tapuk Parus, Albertus Tari, Ronaldo Ameta Putra Teddy, Yosef Terfena Leoh, Fesly Tuba Helan, Yohanes Tupen, Rafael R Tupen, Rafael Rape Usu, Benedikta Yosenda, Firminus R