Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ima Nur Syamsiah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Strategi Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu Legeslatif Berdasarkan Demokrasi Pancasila Menuju Pemilu Yang Berintegritas Dhamar Djati Sasongko; Ima Nur Syamsiah; Aurellia Mirabel Fredlyna; Theo Reksa Sadewa; Deriel Pratama Putra; Kuswan Hadji
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i3.3179

Abstract

This article discusses strategies for handling money politics in legislative general elections using the Pancasila Democracy approach as a foundation for general elections with integrity. By referring to the principles of Pancasila which emphasize social justice, people's sovereignty,unity and balance between rights and obligations, this article identifies concrete steps that can be taken to overcome the practice of money politics which undermines democracy. Writing is carried out using normative juridical methods, namely research on secondary data or library materials. To realize elections with integrity, primary legal materials will guide the writing of strategies for handling political money in legislative elections based on Pancasila democracy. These steps include law enforcement, political education, financial transparency, independent oversight, active participation, public disclosure of the campaign, and use of technology. By implementing these strategies holistically and based on Pancasila values, it is hoped that Indonesia can overcome the challenges of money politics and strengthen integrity in the legislative election process, as well as build a stronger foundation for a healthy democracy and integrity.
Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik Aura Zahra Rizkillah Latif; Basuki; Badriyah ‘Izatul Isnaini; Ima Nur Syamsiah; Tania Febrianti; Melati Harmia Putri; Bemby Navita; Luqman Hakim Ansori
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1049

Abstract

Hibah merupakan instrumen penting dalam hukum islam yang mencerminkan nilai-nilaisosial dan ekonomi melalui pemberian harta  secara  sukarela tanpa imbalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hibah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, termasuk rukun, syarat, serta tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan hukum positif lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an,  hadist, dan ijtihad ulama, dengan rukun utama meliputi pemberi hibah (wahib), penerima hibah (mawhub lahu), barang yang dihibahkan (mawhub bih), ijab, dan qabul. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hibah diatur secara rinci dalam KHI dan KHES untuk memastikan legalitas serta keadilan dalam penerapannya. Meskipun praktik hibah telah lama diterapkan, terdapat tantangan seperti sengketa keluarga dan penyalahgunaan hibah untuk menghindari kewajiban hukum tertentu. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan penerapan hibah yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi ketentuan legal di Indonesia. Dengan pemahaman mendalam tentang hibah, diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam praktiknya dan memperkuat penerapannya sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan.
Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata: (Analisis Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg) Ima Nur Syamsiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3662

Abstract

Penelitian ini bermula dari banyaknya penggunaan surat di bawah tangan dalam hubungan perdata masyarakat Indonesia. Dokumen sederhana seperti ini memang praktis, namun sangat rentan menimbulkan lapisan hukum, karena kekuatan pembuktiannya yang tidak menjamin akta autentik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana posisi dan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan, serta sejauh mana dokumen tersebut dapat mempengaruhi kepastian hukum para pihak ketika menjadi alat bukti di konferensi. Penelitian ini dilakukan ,menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg. Dalam putusan yang dijelaskan, hakim menjadikan satu surat di bawah tangan (bukti T-25) sebagai dasar pertimbangan, meskipun surat tersebut lemah secara formil maupun materiil karena dibuat sepihak, tanpa saksi, dan tanpa pengakuan pembuat surat di konferensi. Penggunaan bukti yang tidak ideal ini justru berakhir pada kesimpulan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga pokok perkara tidak diperiksa dan menimbulkan izin hukum, terutama bagi pihak yang sebenarnya berhak atas SHM yang disengketakan.
Co-Authors Aura Zahra Rizkillah Latif Aurellia Mirabel Fredlyna Badriyah ‘Izatul Isnaini Basuki Bemby Navita Deriel Pratama Putra Dhamar Djati Sasongko Kuswan Hadji Luqman Hakim Ansori Melati Harmia Putri Tania Febrianti Theo Reksa Sadewa