Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Moh. Rivaldi Moha
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dicky Andika Rauf; Ahamd; Moh. Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1104

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum dalam mengatur aktivitas di ranah digital di Indonesia ternyata menimbulkan persoalan baru, yakni terbatasnya ruang demokrasi untuk berekspresi di dunia maya. Berdasarkan data yang dihimpun, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, kerap kali disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana keseimbangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik dapat diterapkan secara adil dan proporsional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, serta pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif serta perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tidak memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Meskipun telah terjadi perubahan dari ketentuan sebelumnya, berbagai persoalan tetap muncul, seperti rumusan pasal yang bersifat multitafsir, serta ancaman pidana yang tergolong tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan efek jera chilling effect terhadap ekspresi publik. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, pedoman implementatif, serta putusan pengadilan yang lebih tegas dan jelas guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang.
Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Sebagai Akibat Dari Wanprestasi di Kota Gorontalo Fellycha Velonica Kandouw; Zamroni Abdussamad; Moh. Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4213

Abstract

Perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perikatan yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha jasa transportasi. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum berupa wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil rental dalam perjanjian sewa-menyewa di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha rental mobil serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada umumnya dilakukan melalui jalur nonlitigasi dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama, seperti pemberian denda keterlambatan dan ganti rugi atas kerusakan kendaraan. Jalur nonlitigasi dipilih karena dianggap lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga hubungan baik antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Namun demikian, dalam hal wanprestasi yang bersifat berat, seperti penggelapan kendaraan atau tidak dikembalikannya mobil sewaan, penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental sangat bergantung pada tingkat pelanggaran, kejelasan isi perjanjian, serta itikad baik para pihak.
Co-Authors Ahmad Ahmad Dicky Andika Rauf Fellycha Velonica Kandouw Zamroni Abdussamad