Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Trubus Rahadiansyah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Konflik Sosial Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Kasus Lumpur Lapindo Haekal Amalin Firdany Putra; Trubus Rahadiansyah; Maya Indrasti Notoprayitno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1170

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konflik sosial yang ditimbulkan oleh bencana industri memperburuk problematika penegakan hukum, dengan fokus pada kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang melibatkan PT Lapindo Brantas. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam kasus ini dan sejauh mana konflik sosial yang terjadi dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis sosial. Data diperoleh melalui studi literatur, dokumen hukum, dan sumber media, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum berkontribusi besar terhadap muncul dan berlarutnya konflik sosial di masyarakat. Meskipun hukum lingkungan mengatur tanggung jawab korporasi (UU No. 32 Tahun 2009), proses hukum terhadap Lapindo tidak dijalankan secara optimal. Penanganan yang lebih menonjolkan aspek administratif dan politis dibanding pidana menimbulkan kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dengan realitas yang terjadi (das sein), serta memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan negara
Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Firwanda Sandi Pradipta; Trubus Rahadiansyah; Maya Indrasti Notoprayitn
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1297

Abstract

Fenomena konflik antar organisasi massa (ormas) di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menjadi tantangan serius yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan menghambat proses pembangunan. Konflik sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan latar belakang budaya dalam ormas perlu ditangani melalui kebijakan yang komprehensif dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik antar ormas serta mengevaluasi penerapan pendekatan Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dalam pemulihan pascakonflik. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi dokumen, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, dan literatur terkait untuk memahami dinamika konflik serta strategi pemerintah yang diimplementasikan melalui Bakesbangpol sebagai aktor utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah mengakomodasi dua pendekatan, yaitu preventif dan represif, yang meliputi dialogis, mediasi, dan rekonsiliasi. Namun, implementasi GESI dalam penanganan pascakonflik masih belum optimal dan membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal rehabilitasi sosial dan rekonstruksi yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kapasitas aparat, pengarusutamaan nilai keadilan restoratif, serta pelibatan aktif masyarakat dan ormas sebagai upaya untuk menciptakan sistem penanganan konflik yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan konflik antar ormas dapat mendukung terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan dan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Konflik Sosial Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Kasus Klitih di Yogyakarta Jeremy Arnold Christian Bangun; Trubus Rahadiansyah; Maya Indrasti Notoprayitno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1374

Abstract

Fenomena kekerasan remaja berupa klitih di Yogyakarta mencerminkan kegagalan sistemik dalam menerapkan prinsip negara hukum dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus klitih dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta mengidentifikasi hambatan yuridis, struktural, dan sosiologis dalam implementasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan sosiologis, data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan artikel media, lalu dianalisis secara deskriptif dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA dan praktik represif di lapangan, yang diperparah oleh ketiadaan pedoman teknis, lemahnya kapasitas lembaga seperti Bapas dan LPKA, serta faktor sosial seperti disfungsi keluarga, ketimpangan pendidikan karakter, dan pengaruh media. Penegakan hukum yang tidak konsisten ini telah menimbulkan ketegangan sosial, krisis legitimasi negara, dan memperburuk stigmatisasi terhadap anak pelaku kekerasan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor agar sistem hukum lebih mampu menjamin keadilan yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan serta rehabilitasi anak
Co-Authors Firwanda Sandi Pradipta Haekal Amalin Firdany Putra Jeremy Arnold Christian Bangun Maya Indrasti Notoprayitn Maya Indrasti Notoprayitno