Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Firwanda Sandi Pradipta
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum Haekal Amalin Firdany Putra; Jeremy Arnold Christian Bangun; Firwanda Sandi Pradipta; Elsi Kartika Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1256

Abstract

Budaya hukum yang kuat menjadi fondasi penting dalam mendukung supremasi hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia, karena budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat dalam mematuhi dan menghormati hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan budaya hukum dalam mendukung supremasi hukum di Indonesia serta mengidentifikasi upaya-upaya strategis untuk membangun budaya hukum yang kokoh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-deskriptif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang baik dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam mencegah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, sedangkan lemahnya budaya hukum tercermin pada fenomena ketimpangan penegakan hukum, rendahnya keteladanan aparat, dan tingginya praktik permisif masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Implikasinya, penguatan budaya hukum harus dilakukan melalui pendidikan hukum yang komprehensif, keteladanan aparat penegak hukum, pemanfaatan media massa dan teknologi informasi, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar tercipta sistem hukum nasional yang demokratis, adil, dan berintegritas
Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Firwanda Sandi Pradipta; Trubus Rahadiansyah; Maya Indrasti Notoprayitn
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1297

Abstract

Fenomena konflik antar organisasi massa (ormas) di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menjadi tantangan serius yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan menghambat proses pembangunan. Konflik sosial yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan latar belakang budaya dalam ormas perlu ditangani melalui kebijakan yang komprehensif dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik antar ormas serta mengevaluasi penerapan pendekatan Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dalam pemulihan pascakonflik. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi dokumen, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, dan literatur terkait untuk memahami dinamika konflik serta strategi pemerintah yang diimplementasikan melalui Bakesbangpol sebagai aktor utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah mengakomodasi dua pendekatan, yaitu preventif dan represif, yang meliputi dialogis, mediasi, dan rekonsiliasi. Namun, implementasi GESI dalam penanganan pascakonflik masih belum optimal dan membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal rehabilitasi sosial dan rekonstruksi yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kapasitas aparat, pengarusutamaan nilai keadilan restoratif, serta pelibatan aktif masyarakat dan ormas sebagai upaya untuk menciptakan sistem penanganan konflik yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan konflik antar ormas dapat mendukung terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan dan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Pendekatan Keadilan Restoratif: (Suatu Rekonstruksi Hukum) Haekal Amalin Firdany Putra; Firwanda Sandi Pradipta; Ermania Widjajati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2814

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan teori justice as fairness dari John Rawls. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, melalui studi literatur dan analisis kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, penerapannya masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Kelemahan tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas aparat, serta belum optimalnya perlindungan sosial dan psikologis bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dengan merevisi ketentuan Pasal 7, 8, dan 9 UU SPPA agar keadilan restoratif menjadi mekanisme utama, bukan sekadar alternatif penyelesaian perkara. Integrasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sesuai sila kedua dan keempat Pancasila, bersama prinsip justice as fairness, diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Co-Authors Elsi Kartika Sari Ermania Widjajati Haekal Amalin Firdany Putra Jeremy Arnold Christian Bangun Maya Indrasti Notoprayitn Trubus Rahadiansyah