Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Systematic Literature Review: Kebijakan Dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Banjir Alvin Yuswan; Hieronymus Soerjatisnanta; Budiyono; Muhtadi; Triono, Agus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1368

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis kecenderungan dan pola dalam literatur akademik terkait kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mitigasi banjir. Pendekatan yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis bibliometrik berbantuan perangkat lunak VOSviewer. Data diperoleh dari database Scopus dengan kriteria inklusi seperti publikasi tahun 2018–2024, relevansi topik, dan kelengkapan naskah. Dari proses seleksi, diperoleh 92 artikel yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik efektivitas kebijakan, efisiensi, pembangunan regional, dan koordinasi kelembagaan merupakan tema dominan. Secara geografis, Tiongkok menjadi negara dengan kontribusi publikasi tertinggi, diikuti oleh Inggris dan Amerika Serikat, sedangkan Indonesia juga menunjukkan partisipasi yang cukup signifikan. Visualisasi jaringan, overlay, dan kepadatan kata kunci menunjukkan adanya kecenderungan multidisipliner dan pergeseran isu menuju tema digitalisasi dan desentralisasi dalam kebijakan mitigasi banjir. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat landasan empiris dalam penyusunan kebijakan publik yang responsif terhadap tantangan perubahan iklim dan urbanisasi
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinda Ariandini; Hieronymus Soerjatisnanta; Firmansyah, Ade Arif; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1461

Abstract

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok merupakan isu publik yang terus berulang dan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah daerah menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang pokok secara adil dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama penyebab kenaikan harga bahan pokok serta mengevaluasi kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya permintaan, gangguan distribusi, praktik penimbunan, dan lemahnya pengawasan pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menjalankan berbagai kebijakan seperti operasi pasar murah, pengawasan harga secara rutin, dan kerja sama dengan distributor lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pasar yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat
Legal Implications Access and Benefit-Sharing of Genetic Resources to Supporting the SDGs Susanti, Susi; Hieronymus Soerjatisnanta; Ria Wierma Putri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1879

Abstract

The protection of genetic resources is fundamental for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), especially in supporting food security, conserving biodiversity, and fostering global partnerships. As Indonesia possesses vast biodiversity, including high-value genetic resources, their preservation has become increasingly important. The Access and Benefit-Sharing (ABS) mechanism, regulated under the Nagoya Protocol, provides a legal framework that balances access to genetic resources with fair and equitable benefit-sharing. ABS directly supports SDG 2 (Zero Hunger) by enhancing food resilience, SDG 15 (Life on Land) by preserving ecosystems, and SDG 17 (Partnerships for the Goals) by fostering international cooperation. However, the implementation of ABS in Indonesia faces significant challenges, such as fragmented national policies, complex inter-ministerial coordination, and the lack of a unified regulatory system. These challenges necessitate strategic recommendations to strengthen ABS, including improving national policies, enhancing coordination, and promoting international partnerships. Strengthening ABS frameworks can better safeguard genetic resources from exploitation, ensure fair benefit distribution to local communities, and promote sustainable innovation and environmental practices. This study analyses the relationship between genetic resource protection, food security, and the critical role of ABS in achieving SDGs. It concludes that addressing legal, institutional, and policy gaps in ABS implementation is essential for harnessing the full potential of genetic resources in supporting the 2030 SDGs. Recommendations include developing comprehensive national legislation, fostering collaboration, and strengthening enforcement to ensure long-term sustainability and global equity in genetic resource management.