Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
HS Tisnanta
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Systematic Literature Review: Dampak Kebijakan Perumahan Subsidi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Rahmat Perdana Rasuanto; Agus Triyono; HS Tisnanta; FX Sumarja; Satria Prayoga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1388

Abstract

Dalam konteks pembangunan perkotaan dan pengentasan kemiskinan, akses terhadap perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dampak kebijakan perumahan subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan literatur ilmiah global. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 634 artikel dari database Scopus periode 2020–2025, serta analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer untuk mengidentifikasi tren dan tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perumahan subsidi efektif meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan kondisi ekonomi, rasa aman, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah dengan tata kelola dan infrastruktur yang baik. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek distribusi dan kualitas bangunan. Penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan perumahan subsidi dapat lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengurangan kesenjangan sosial dan pembangunan kota yang berkeadilan.
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana Ade Kusmanto; HS Tisnanta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2064

Abstract

Pelaksanaan pembinaan narapidana merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan harkat kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana yang berkeadilan dalam mewujudkan filosofi pemasyarakatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi overcrowding, dan diskriminasi terhadap narapidana tertentu, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Namun, terdapat peluang penguatan melalui pengembangan program berbasis pendidikan, keterampilan, dan nilai keagamaan, serta sinergi dengan masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan asas nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan standar internasional. Implikasinya, pembinaan yang berkeadilan akan memperkuat efektivitas pemasyarakatan dan menurunkan potensi residivisme.   
Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi Handoko, Bambang; HS Tisnanta; Rinaldy Amrullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2298

Abstract

Profesi advokat memiliki kedudukan strategis sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas moral. Penelitian ini bertujuan menelaah akar kelemahan struktural dan kelembagaan dalam mekanisme pengawasan advokat di Indonesia serta merumuskan model reformasi yang akuntabel dan independen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan teoretis, dengan analisis berbasis teori Regulatory Capture. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegagalan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menegakkan disiplin, dualisme organisasi yang menimbulkan fragmentasi standar etika, dan keterbatasan kewenangan Mahkamah Agung menjadi faktor utama yang menghambat akuntabilitas profesi. Reformasi yang diusulkan mencakup pembentukan Badan Pengawas Advokat (BPA) yang bersifat independen, penerapan Minimum Continuing Legal Education (MCLE) secara nasional, serta pembatasan rangkap jabatan politik pimpinan organisasi advokat. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi sistem pengawasan merupakan langkah mendesak untuk menyeimbangkan independensi profesi dengan tanggung jawab publik, sehingga martabat officium nobile dapat diwujudkan secara substantif
Dilema Yuridis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Militer: Konstruksi Konflik Norma dan Urgensi Peran Jampidmil Adhi Akbar Idianto; HS Tisnanta; Rini Fathonah; Heni Siswanto; Muhtadi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3834

Abstract

The dualism of prosecution authority between the Attorney General's Office and the Military Oditurat creates a conflict of norms within the Indonesian criminal justice system. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches to examine the construction of this conflict of norms and the urgency of the role of the Junior Attorney General for Military Crimes (Jampidmil). The findings indicate a contradiction between the single prosecution system principle adopted by the Law on the Attorney General's Office and the exclusive prosecution authority of the Oditurat based on the Law on Military Courts. This conflict impacts legal uncertainty and the fragmentation of law enforcement. Jampidmil serves as an instrument for coordination and harmonization; however, it has not been able to substantively eliminate the dualism of prosecution authority. Therefore, strengthening regulatory harmonization is required to ensure legal certainty in the prosecution practice of military criminal cases.
Co-Authors Ade Kusmanto Adhi Akbar Idianto Agus Triyono Bambang Handoko FX Sumarja Heni Siswanto Muhtadi Rahmat Perdana Rasuanto Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Satria Prayoga