Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Media Hukum Indonesia (MHI)
Dida Oktavian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tantangan Dalam Pencatatan Pernikahan Yang sah Menurut Agama dan Negara Di Indonesia Elyassin Firdaus; Panjaitan, Janter; SyahputraAditya Kursin Surbakti; Rafli Akbar R; Dida Oktavian; Aldi Rizal S; Afaza Hadian P; Yehezkiel Musa Y A; Muhammad Razaq Firdaus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1485

Abstract

Pencatatan pernikahan merupakan aspek fundamental dalam menjamin keabsahan hukum hubungan perkawinan serta perlindungan hak-hak sipil pasangan dan anak-anak mereka. Meskipun Indonesia telah menetapkan kewajiban pencatatan pernikahan melalui regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 24 Tahun 2013, praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan administratif, hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pencatatan pernikahan dari perspektif hukum agama dan negara. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara hukum agama dan negara, minimnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan akses akibat faktor geografis dan ekonomi menjadi hambatan utama dalam implementasi pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara sistem hukum agama dan negara, penguatan peran KUA dalam edukasi hukum, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjamin pencatatan pernikahan yang inklusif dan adil. Implikasi dari studi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan dan layanan pencatatan demi menjamin perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara
Konseptualisasi Peradilan Agama Sebagai Family Court Dalam Sistem Peradilan Indonesia Mohammad Arya Dharmaputra; Ahmad Zangim; Rosita Adelia Putri; Nian Puspita Permatasari; Nanda Patmawati; Nicholas Adi Kusuma; Siska Habibah; Dida Oktavian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2911

Abstract

Penelitian ini mengkaji Konseptualisasi Peradilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga (Family Court) dalam Sistem Peradilan Indonesia. Dengan menyoroti urgensi pembentukan peradilan keluarga terpadu akibat tingginya volume dan kompleksitas perkara keluarga, serta tumpang tindih yurisdiksi antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri yang berdampak pada kepastian hukum dan konsistensi putusan. Secara empiris, Peradilan Agama telah menunjukan kapasitas kelembagaan yang matang melalui putusan - putusan terkait perceraian, hak asuh anak, status anak, waris, dan nafkah yang mampu mengisi kekosongan regulasi dan mendorong perkembangan hukum keluarga islam. Secara normatif landasan pembentukan Family Court sudah terakomodir dalam UUD 1945, UU Kehakiman, dan UU Peradilan Agama. Disebutkan bahwa peradilan harus berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa transformasi Peradilan Agama menjadi Family Court dapat memperkuat integrasi sistem peradilan. Serta, meningkatkan profesionalitas aparat melalui kebutuhan kompetensi khusus dalam penanganan perkara keluarga. Konsep ini juga memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui pendekatan multidisiplin, layanan ramah anak, mediasi keluarga, dan penerapan prinsip the best interest of the child. Secara keseluruhan pembentukan Family Court berbasis Peradilan Agama sebagai langkah evolutif yang logis dan mendesak terciptanya penyelesaian perkara keluarga yang lebih fokus, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Analisis Efektivitas Kebijakan Penyaluran Beasiswa KIPK Aspirasi di Indonesia Rohmatul Jannah; Dida Oktavian; Aldi Rizal Syahputra
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17925878

Abstract

Education is a constitutional right of citizens that must be fulfilled by the state, as mandated in Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the policy instruments used by the government to ensure equitable access to higher education is the Indonesia Smart Card for Higher Education (Kartu Indonesia Pintar Kuliah/KIP-K) Program, including the KIP-K Aspirasi scheme, which is distributed through recommendations from members of the House of Representatives (DPR). Although normatively KIP-K Aspirasi aims to expand access to higher education for students from underprivileged families, its implementation across various universities indicates a gap between policy objectives and practices in the field.This study aims to analyze the effectiveness of the KIP-K Aspirasi scholarship distribution policy in Indonesia and to identify supporting factors, inhibiting factors, and policy improvement efforts from the perspective of public policy law. The research method employed is a descriptive qualitative approach based on a literature review, with data sources consisting of laws and regulations, policy documents, and relevant previous research findings. The analysis uses the theoretical framework of public policy implementation and policy effectiveness indicators.The results show that the effectiveness of KIP-K Aspirasi still faces several obstacles, particularly in terms of transparency, targeting accuracy, and the smooth disbursement of funds. In addition, the absence of specific legal regulations governing the KIP-K Aspirasi mechanism raises issues of legal certainty, accountability, and the potential politicization of the policy. Therefore, this study recommends strengthening regulations, increasing transparency, and reinforcing oversight systems so that the KIP-K Aspirasi policy can be implemented more effectively and equitably as an instrument for fulfilling the right to higher education.
Co-Authors Afaza Hadian P Ahmad Zangim Aldi Rizal S Aldi Rizal Syahputra Elyassin Firdaus Mohammad Arya Dharmaputra Muhammad Razaq Firdaus Nanda Patmawati Nian Puspita Permatasari Nicholas Adi Kusuma Panjaitan, Janter Rafli Akbar R Rohmatul Jannah Rosita Adelia Putri Siska Habibah SyahputraAditya Kursin Surbakti Yehezkiel Musa Y A