Nasirun, Indrasatya Octavianus
Unknown Affiliation

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum Indonesia di Era Digital: Jaminan Konstitusional, Pembatasan yang Sah, dan Arah Reformasi Regulasi Indrasatya Octavianus Nasirun; Yolanda Salainti; Hendrasari B. Rawung; Lutfia Harimu; Ridho Pakaya
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i3.2605

Abstract

Freedom of opinion is an essential constitutional right for democratic accountability, citizen participation, and the exchange of ideas in digital public spaces. This right is guaranteed by the 1945 Constitution and various international human rights instruments that Indonesia has ratified. However, the expansion of social media, disinformation, hate speech, doxing, cyberharassment, and inconsistent law enforcement have made its protections even more complex. Tensions arise between the need to maintain order and protect the dignity of individuals on the one hand, and the state's obligation not to silence legitimate expressions on the other. This article examines the legal position of freedom of opinion in Indonesia, the validity of its restrictions in the digital environment, and the direction of reform after the amendment of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) in 2024 and the latest Constitutional Court ruling. Using normative juridical methods through legislative, conceptual, case, and comparative approaches, this study analyzes how positive legal norms are applied in practice and how arrangements in other countries can be referenced. The results of the study show that multi-interpreted articles have the potential to cause excessive criminalization and a chilling effect on freedom of expression. Therefore, this article emphasizes the need to shift from a multi-interpretive and punitive model to a governance based on rights, proportionality, and transparency, so that the protection of freedom of opinion can run in balance with the protection of the rights of other citizens in the digital era.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM E-COMMERCE YANG MENERIMA PRODUK TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN Fadila Doris Sarira; Arthur Novy Tuwaidan; Indrasatya Octavianus Nasirun
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.83

Abstract

Pesatnya internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor yang menjadi pendorong berkembangnya e-commerce di Indonesia. Adanya aplikasi ecommerce, pelaku usaha bisa dengan bebas dan sangat mudah untuk memasarkan produknya, Namun aplikasi e-commerce memiliki sisi buruk yaitu para pelaku usaha dapat menawarkan barang yang tidak sama dengan gambar yang ditawarkan pada halaman toko, sehingga para konsumen merasa mereka ditipu atau dirugikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaturan hukum tentang perjanjian jual beli pada aplikasi e-commerce? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi pembelian pada aplikasi ecommerce? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meniliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi ecommerce. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perjanjian jual beli pada aplikasi e-commerce masih menghadapi tantangan dalam hal pembuktian perjanjian elektronik dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli pada aplikasi e-commerce masih lemah karena terdapat berbagai masalah seperti barang tidak sesuai dengan deskripsi pembelian serta kebocoran data pribadi.