Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Resistensi Masyarakat Pada Penggusuran Studi Kasus Kota Bandar Lampung Hermansyah, Herbiyansa; Bagus Putra Setiawan; Agus Ananda; Abdul Halim; Umi Wahyutin; Qorry Ainaf; Indriani Anggita Putri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/j54cjz59

Abstract

Penelitian ini mengkaji resistensi masyarakat terhadap penggusuran paksa di Kelurahan Sukarame Baru dan Desa Sabah Balau, Bandar Lampung, oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Penggusuran dilakukan atas dasar klaim hukum atas tanah negara, namun dihadapkan dengan kenyataan sosial bahwa warga telah menghuni lahan tersebut secara turun-temurun. Metode kualitatif digunakan melalui studi pustaka dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggusuran dilakukan tanpa pendekatan partisipatif dan tanpa kompensasi yang layak, sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan bagi warga terdampak. Studi ini menyoroti pentingnya prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak atas tempat tinggal dalam kebijakan pengadaan tanah. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada model penyelesaian konflik agraria yang adil dan berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan reforma agraria.
Penegakan Hukum Pada Kebijakan TAPERA Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia Deva Diani; Febri Hana Nurholisah; Dian Permata Sari; Umi Wahyutin; Febra Anjar Kusuma
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/fwx9y695

Abstract

Artikel ini membahas terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. TAPERA, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mengatasi masalah keterjangkauan perumahan dengan menyediakan solusi konkret bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum pada kebijakan TAPERA diimplementasikan dan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis penegakan hukum pada kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan tabungan perumahan rakyat dijalankan dan sejauh mana efektivitas penegakan hukumnya dalam mencapai tujuan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan TAPERA memiliki potensi untuk meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan informasi dan prosedur yang rumit. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan pengawasan yang kurang optimal berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana serta ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Diperlukan upaya untuk memperkuat penegakan hukum dan melibatkan partisipasi masyarakat agar kebijakan TAPERA dapat mencapai tujuan keadilan sosial yang diharapkan.