Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Media Hukum Indonesia (MHI)
Baransano, Jeremia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Podcast Mahfud MD Official dan Total Politik Terhadap Dinamika Politik dan Hukum Simanjuntak, Max Doan; Ibran, Jevon Alama; Ladjar, Lidwina Tuto; Baransano, Jeremia; Dori, Evan; Mulya, Ilham Indra; Lazarus, Lazarus; Hayatuddin, Raihan Ramadhan; Hidayat, Muhammad Rahmadzani; Putra, Gilang
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15553312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kanal YouTube Mahfud MD Official dan Total Politik dalam mempengaruhi dinamika politik dan hukum di Indonesia. Dalam konteks transformasi media digital, kedua channel ini berfungsi sebagai ruang publik baru yang memungkinkan dialog politik dan hukum berlangsung secara lebih terbuka, reflektif, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis isi terhadap episode-episode terpilih yang membahas isu-isu konstitusional, praktik kekuasaan, serta partisipasi politik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahfud MD Official cenderung bersifat edukatif, normatif, dan berbasis pengalaman institusional narasumber utamanya, sementara Total Politik lebih populis dan dialogis dalam mengangkat isu-isu politik kontemporer. Keduanya berkontribusi dalam membentuk persepsi publik terhadap supremasi hukum, etika kekuasaan, hingga ketegangan antar elite politik. Selain itu, kanal-kanal ini juga mendorong peningkatan literasi politik dan kesadaran hukum masyarakat melalui narasi yang bersifat informatif, kritis, dan inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa media digital seperti podcast memiliki potensi besar dalam memperkuat demokrasi deliberatif di Indonesia.
Legal Protection for The Owner of Warung Makan Ibu Gambreng Trademark: A Study of Supreme Court Decision No. 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Baransano, Jeremia; Tarina, Dwi Desi Yayi
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.49161

Abstract

This study meticulously analyzes the legal protection afforded to the owner of the prior registered trademark “Warung Makan Ibu Gambreng,” focusing on the landmark Supreme Court Decision Number 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. The research holds two primary objectives: first, to thoroughly examine the consistency and efficacy of legal protection under the Indonesian Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, and second, to dissect the detailed legal considerations and judicial reasoning that led the Supreme Court, as the Judex Juris, to decisively cancel the competing mark, “Nasi Gambreng Bu Esti.” The research utilizes a Normative Legal Research methodology, primarily employing the Case Approach focused on the specific decision, the Statute Approach analyzing the relevant trademark law, and the Conceptual Approach to interpret key legal principles. Data collection relies exclusively on secondary sources, including primary legal materials (the Supreme Court Decision) and secondary legal materials (academic journals, books, and articles), all subjected to Qualitative Content Analysis for critical interpretation. The findings reveal a significant and correctable discrepancy between the Commercial Court, which initially rejected the lawsuit based on formalistic visual differences, and the Supreme Court. The MA decisively established the defendant to have acted in bad faith, thereby overriding the Judex Facti’s restrictive formal approach, as the foundation for cancellation was the Defendant's proven misappropriation of the Plaintiff's goodwill established through the prior franchise agreement. The novelty of this research lies in its specific analysis of this Supreme Court judgment, which sets a crucial precedent: the abuse of an established contractual business relationship, such as a franchise, is confirmed as compelling and decisive evidence of bad faith under Article 21 paragraph (3), thereby significantly reinforcing the prioritization of substantive justice and ethical business conduct in Indonesian trademark law.
Analisis Hukum Transparansi Perbankan dan Stabilitas Keuangan Pasca Perubahan POJK No. 37/2019 Menjadi POJK No. 18/2025 Dori, Evan; Baransano, Jeremia; Jevon Alana Ibran; Dwi Desi Yayi Tarina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3118

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pergantian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dengan POJK Nomor 18 Tahun 2025. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kelemahan dalam pengaturan lama, antara lain lemahnya rezim sanksi, ambiguitas standar kompetensi penyusun laporan, keterbatasan prinsip kualitas data, serta format publikasi yang tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun kerangka hukum yang mampu menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif-analitis terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 18/2025 telah memperkuat efektivitas pengaturan melalui peningkatan sanksi, penerapan standar kompetensi objektif dengan sertifikasi profesional, penegasan prinsip kualitas data, perluasan kewenangan audit OJK, modernisasi publikasi data dalam format machine-readable, serta harmonisasi dengan regulasi lain. Dengan demikian, regulasi baru ini secara substantif berhasil membangun rezim transparansi yang lebih kredibel, komprehensif, dan selaras dengan kebutuhan industri perbankan modern maupun standar internasional
Co-Authors Dori, Evan Dwi Desi Yayi Tarina Hayatuddin, Raihan Ramadhan Hidayat, Muhammad Rahmadzani Ibran, Jevon Alama Jevon Alana Ibran Ladjar, Lidwina Tuto Lazarus, Lazarus Mulya, Ilham Indra Putra, Gilang Simanjuntak, Max Doan