Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Podcast Mahfud MD Official dan Total Politik Terhadap Dinamika Politik dan Hukum Simanjuntak, Max Doan; Ibran, Jevon Alama; Ladjar, Lidwina Tuto; Baransano, Jeremia; Dori, Evan; Mulya, Ilham Indra; Lazarus, Lazarus; Hayatuddin, Raihan Ramadhan; Hidayat, Muhammad Rahmadzani; Putra, Gilang
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15553312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kanal YouTube Mahfud MD Official dan Total Politik dalam mempengaruhi dinamika politik dan hukum di Indonesia. Dalam konteks transformasi media digital, kedua channel ini berfungsi sebagai ruang publik baru yang memungkinkan dialog politik dan hukum berlangsung secara lebih terbuka, reflektif, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis isi terhadap episode-episode terpilih yang membahas isu-isu konstitusional, praktik kekuasaan, serta partisipasi politik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahfud MD Official cenderung bersifat edukatif, normatif, dan berbasis pengalaman institusional narasumber utamanya, sementara Total Politik lebih populis dan dialogis dalam mengangkat isu-isu politik kontemporer. Keduanya berkontribusi dalam membentuk persepsi publik terhadap supremasi hukum, etika kekuasaan, hingga ketegangan antar elite politik. Selain itu, kanal-kanal ini juga mendorong peningkatan literasi politik dan kesadaran hukum masyarakat melalui narasi yang bersifat informatif, kritis, dan inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa media digital seperti podcast memiliki potensi besar dalam memperkuat demokrasi deliberatif di Indonesia.
Binding Force of Non-Disclosure Agreement as Means of Trade Secret Protection in Decision No. 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt Dori, Evan; Sakti, Muthia
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.48966

Abstract

This research is entitled “Binding Force of Non-Disclosure Agreement as Means of Trade Secret Protection in Decision No. 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt” The object of this study is the regulation and implementation of NDAs within the framework of Indonesia’s positive legal system. The purpose of this research is to explain the form of overlap between civil law and intellectual property law, which results in weak legal certainty in the protection of trade secrets. The research method applied is normative juridical research with a statutory and case study approach, focusing on Decision No. 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. The results show that NDAs are legally recognized as innominate agreements under Article 1338 of the Indonesian Civil Code. However, their application in the context of trade secret protection remains ineffective due to differences in legal regimes and institutional arrangements under Law No. 30 of 2000. The case analysis demonstrates that the court still interprets NDA violations narrowly as contractual breaches rather than as infringements of intellectual property rights. This condition reflects that the function of NDAs as instruments for trade secret protection has not yet been fully optimized. The findings of this research illustrate the need to strengthen the synergy between civil law and intellectual property law in the practice of trade secret protection in Indonesia.
Analisis Hukum Transparansi Perbankan dan Stabilitas Keuangan Pasca Perubahan POJK No. 37/2019 Menjadi POJK No. 18/2025 Dori, Evan; Baransano, Jeremia; Jevon Alana Ibran; Dwi Desi Yayi Tarina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3118

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pergantian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dengan POJK Nomor 18 Tahun 2025. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kelemahan dalam pengaturan lama, antara lain lemahnya rezim sanksi, ambiguitas standar kompetensi penyusun laporan, keterbatasan prinsip kualitas data, serta format publikasi yang tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun kerangka hukum yang mampu menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif-analitis terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 18/2025 telah memperkuat efektivitas pengaturan melalui peningkatan sanksi, penerapan standar kompetensi objektif dengan sertifikasi profesional, penegasan prinsip kualitas data, perluasan kewenangan audit OJK, modernisasi publikasi data dalam format machine-readable, serta harmonisasi dengan regulasi lain. Dengan demikian, regulasi baru ini secara substantif berhasil membangun rezim transparansi yang lebih kredibel, komprehensif, dan selaras dengan kebutuhan industri perbankan modern maupun standar internasional