Mulya, Ilham Indra
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kegiatan Jual-Beli E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdata Mulya, Ilham Indra
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i2.9367

Abstract

Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Hal ini telah mengubah pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yang dikenal sebagai Electronic Commerce. E-commerce merupakan aktivitas perdagangan antara pembeli dan penjual yang dilakukan melalui media internet. Namun, sering terjadi juga tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum dalam aktivitas jual beli secara online ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum dalam E-commerce berdasarkan Hukum Perdata dan akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian E-commerce berdasarkan Hukum Perdata. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Yuridis mengacu pada penggunaan norma-norma hukum sebagai dasar untuk menyelidiki dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku saat ini. Sementara itu, pendekatan normatif melibatkan penelaahan terhadap produk-produk hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta pengamatan terhadap realitas sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.
Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Haryanto, Imam; Wahdah, Azzhara Nikita; Almagfira, Anisa; Amelia, Dean Putri; Mulya, Ilham Indra; Tambunan, Joy Catherine Carina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11623459

Abstract

Children are precious assets for the future of the nation, so legal protection for them is a crucial aspect in realizing a just and prosperous society. In Indonesia, child protection is regulated in various laws, including for children involved in criminal acts. The involvement of children in criminal acts raises concerns because they are still in the developmental stage and are vulnerable to negative environmental influences. Therefore, the authors will examine the concept of legal protection for children who participate in committing criminal acts based on Indonesian positive law. The research employs a normative juridical method, which relies on legal norms as a foundation for examining and analyzing prevailing legal regulations. Its objective is to explore and investigate a type of safeguard for minors engaged in criminal activities within the framework of Indonesian positive law, and to probe into the factors hindering the provision of legal aid to children involved in such criminal activities. The findings reveal that despite existing regulations governing legal protection for juveniles in the justice system, their execution has been suboptimal due to insufficient facilities, awareness, and funding.
Analisis Podcast Mahfud MD Official dan Total Politik Terhadap Dinamika Politik dan Hukum Simanjuntak, Max Doan; Ibran, Jevon Alama; Ladjar, Lidwina Tuto; Baransano, Jeremia; Dori, Evan; Mulya, Ilham Indra; Lazarus, Lazarus; Hayatuddin, Raihan Ramadhan; Hidayat, Muhammad Rahmadzani; Putra, Gilang
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15553312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kanal YouTube Mahfud MD Official dan Total Politik dalam mempengaruhi dinamika politik dan hukum di Indonesia. Dalam konteks transformasi media digital, kedua channel ini berfungsi sebagai ruang publik baru yang memungkinkan dialog politik dan hukum berlangsung secara lebih terbuka, reflektif, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis isi terhadap episode-episode terpilih yang membahas isu-isu konstitusional, praktik kekuasaan, serta partisipasi politik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahfud MD Official cenderung bersifat edukatif, normatif, dan berbasis pengalaman institusional narasumber utamanya, sementara Total Politik lebih populis dan dialogis dalam mengangkat isu-isu politik kontemporer. Keduanya berkontribusi dalam membentuk persepsi publik terhadap supremasi hukum, etika kekuasaan, hingga ketegangan antar elite politik. Selain itu, kanal-kanal ini juga mendorong peningkatan literasi politik dan kesadaran hukum masyarakat melalui narasi yang bersifat informatif, kritis, dan inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa media digital seperti podcast memiliki potensi besar dalam memperkuat demokrasi deliberatif di Indonesia.
Analisis Kerentanan Siber Kebocoran Data Polri oleh Bjorka Mulya, Ilham Indra; L, Lazarus; Saputra, Muhammad Dewanto Adi; Hidayat, Muhammad Rahmadzani
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17850680

Abstract

Technological development has transformed many aspects of human life and provided innovations that significantly improve efficiency and convenience. However, the rapid digitalization of society has increased the vulnerability of personal data to cyberattacks and unauthorized access. In Indonesia, public concern over data security escalated following a series of massive data breaches in August 2022, allegedly carried out by an anonymous hacker known as Bjorka. One of the most alarming incidents was the leakage of sensitive data belonging to the Indonesian National Police, revealing critical weaknesses in national cybersecurity systems.This case triggered public distrust and highlighted the urgent need for stronger data protection mechanisms at the state level. Although the government enacted Law Number 27 of 2025 on Personal Data Protection as a legal framework for safeguarding citizens' information, enforcement and implementation remain major challenges. This study aims to analyze the cybersecurity vulnerabilities exposed by the Polri data breach and evaluate Indonesia’s readiness to respond to increasingly complex cyber threats. The research emphasizes the importance of strengthening cybersecurity infrastructure, improving digital literacy, and enhancing regulatory oversight to build a secure, transparent, and trustworthy digital ecosystem.