Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI)
Shintauli, Margaretha
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kewajiban Perusahaan Pailit: Studi Kasus Putusan No. 226/PN Niaga Jakarta Pusat Tampubolon, Imagrace Triamorita; Shintauli, Margaretha; Permatasari, Audry; Aliya, Nayyara Putri; Ramadhani, Dwi Aryanti
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15491584

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks kepailitan perusahaan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada ahli waris dari pemilik perusahaan yang telah meninggal dunia, dalam sengketa mengenai pembayaran bonus berdasarkan Akta No. 78 Tahun 1998. Dalam kasus ini, permohonan PKPU diajukan terhadap ahli waris tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur subjek hukum dalam kepailitan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengenal konsep PKPU terhadap ahli waris, serta tidak terdapat hubungan hukum yang jelas antara pemohon dan termohon. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi No. 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 membatalkan putusan sebelumnya dan menolak permohonan pailit. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan hukum PMH terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum langsung serta perlunya pemahaman mendalam mengenai batas subjek dalam perkara kepailitan.
Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Satelit Komunikasi Pertahanan Indonesia dengan Navajo) Tampubolon, Imagrace Triamorita; Shintauli, Margaretha; Permatasari, Audry
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15513052

Abstract

This research aims to analyze dispute resolution from the perspective of international law, using the case study of the defense communication satellite dispute between Indonesia and the Navajo company. The issues examined include the definition of international disputes and their resolution mechanisms under international law, as well as the chronology of the dispute between Indonesia and Navajo and the legal remedies available to Indonesia. The study adopts a normative juridical approach by examining international legal instruments such as the Charter of the United Nations, principles of international treaty law, and the practice of peaceful dispute settlement. The findings indicate that an international dispute is a disagreement between subjects of international law regarding their rights and obligations in international relations. The dispute arose when the Indonesian government unilaterally canceled a satellite orbit slot agreement managed by Navajo, prompting a claim for damages. Under international law, Indonesia may pursue peaceful means of dispute resolution, including negotiation, mediation, or international arbitration, in accordance with Article 33 of the UN Charter. This study emphasizes the importance of legal certainty in international agreements and the protection of state interests in cross-border legal relations.
Analisis Peran Republik Indonesia sebagai Negara Non-Blok dalam Perang antara Rusia, Ukraina, dan NATO Tampubolon, Imagrace Triamorita; Shintauli, Margaretha; Permatasari, Audry
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15512873

Abstract

Konflik yang berlangsung antara Rusia, Ukraina, dan NATO telah mempengaruhi tatanan politik dan keamanan internasional. Di tengah ketegangan tersebut, Republik Indonesia, sebagai negara non-blok, memainkan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip perdamaian dan stabilitas global. Sebagai bagian dari Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai atas setiap konflik internasional. Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, Indonesia mengedepankan kebijakan luar negeri yang netral namun aktif, berusaha untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dengan mengajak semua pihak terlibat dalam upaya diplomatik. Artikel ini mengkaji bagaimana Indonesia, sebagai negara yang tidak terikat pada blok manapun, menjalankan perannya dalam meredakan ketegangan global. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, sikap diplomatik yang diambil, serta dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan internasional dan stabilitas dunia. Dengan mempertahankan independensi dan netralitasnya, Indonesia berupaya menjaga posisi strategisnya dalam menjaga perdamaian dunia dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur yang konstruktif dan damai.
ANALISIS DAMPAK KETIDAKPASTIAN HUKUM ADAT BALI TERHADAP HAK LAKI-LAKI DALAM PERCERAIAN PERNIKAHAN “NYEBURIN” Tampubolon, Imagrace Triamorita; Shintauli, Margaretha; Permatasari, Audry; Naibaho, Aldhy Wicaksana; Winanti, Atik
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, salah satu yang paling menonjol adalah budaya Bali. Budaya Bali merupakan perpaduan unik dari tradisi Hindu, adat istiadat, seni, dan kepercayaan lokal yang menjadikannya sebagai daya tarik utama tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga wisatawan internasional. Bali memiliki salah satu adat pernikahan,yaitu “nyeburin”. Namun adat “nyeburin “ tidak memiliki kepastian hukum adat bali atas beberapa hal termasuk salah satunya adalah hak laki-laki atas perceraian pernikahan “nyeburin”.Hal ini menjadi perdebatan, karena laki-laki merasa tidak dihargai dengan tidak adanya kepastian hukum adat bali atas hak laki-laki dalam perceraian pernikahan “nyeburin”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis dan pendekatan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketidakpastian hukum adat Bali terhadap hak-hak laki-laki dalam perceraian pernikahan "Nyeburin". Pernikahan "Nyeburin" merupakan salah satu bentuk pernikahan tradisional Bali yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan ritual adat. Namun, dalam konteks perceraian, pernikahan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan hak-hak laki-laki.
Co-Authors Aliya, Nayyara Putri Atik Winanti Naibaho, Aldhy Wicaksana Permatasari, Audry Ramadhani, Dwi Aryanti Tampubolon, Imagrace Triamorita