Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Struktur Kekerabatan Karo (Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, Sembuyak) Terhadap Implementasi Hukum Waris Islam Pane, Agnes; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan G; Manalu, Irga S F; Fadilla, Nur; Pangaribuan, Rio O; Manalu, Rohana
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6375

This research focuses on legal pluralism in Indonesia, where the Karo kinship structure (Daliken Si Telu), which includes Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, and Sembuyak, interacts with Islamic inheritance law in the inheritance practices of the Karo Muslim community, creating potential tension between patrilineal customary norms (which prioritise men as inheritors of communal assets) and Islamic faraid provisions (which guarantee women's inheritance rights). The aim of this research is to analyse the influence of these kinship structures on the implementation of Islamic inheritance law, examine the process of adaptation and negotiation between the two legal systems, and evaluate the role of customary leaders and religious scholars in harmonisation. Using a legal-anthropological approach and descriptive qualitative methods, data was collected through participatory observation, in-depth interviews with IMKA UNIMED students, and analysis of customary and legal documents in Medan. The results of the study reveal that: (1) Karo kinship structures influence inheritance distribution through the separation of property categories immovable property (kuta land, traditional houses) is retained within the merga system for male children, while movable property (savings, livestock) is distributed according to Sharia law; (2) harmony is achieved through customary deliberation (runggu) involving customary leaders and religious scholars to formulate a ‘dual track’ agreement, as well as a benefit-sharing mechanism for communal assets; (3) customary leaders and religious scholars act as key mediators bridging customary values and Sharia law, resulting in notarised minutes formalised in the Religious Court. The research conclusion affirms that the interaction between the Karo kinship system and Islamic inheritance law is not a diametric conflict, but rather a dynamic negotiation process that combines cultural preservation with gender justice through the active role of local actors.

Pengaruh Struktur Kekerabatan Karo (Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, Sembuyak) Terhadap Implementasi Hukum Waris Islam Pane, Agnes; Hadiningrum, Sri; Siahaan, Parlaungan G; Manalu, Irga S F; Fadilla, Nur; Pangaribuan, Rio O; Manalu, Rohana
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6375

This research focuses on legal pluralism in Indonesia, where the Karo kinship structure (Daliken Si Telu), which includes Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, and Sembuyak, interacts with Islamic inheritance law in the inheritance practices of the Karo Muslim community, creating potential tension between patrilineal customary norms (which prioritise men as inheritors of communal assets) and Islamic faraid provisions (which guarantee women's inheritance rights). The aim of this research is to analyse the influence of these kinship structures on the implementation of Islamic inheritance law, examine the process of adaptation and negotiation between the two legal systems, and evaluate the role of customary leaders and religious scholars in harmonisation. Using a legal-anthropological approach and descriptive qualitative methods, data was collected through participatory observation, in-depth interviews with IMKA UNIMED students, and analysis of customary and legal documents in Medan. The results of the study reveal that: (1) Karo kinship structures influence inheritance distribution through the separation of property categories immovable property (kuta land, traditional houses) is retained within the merga system for male children, while movable property (savings, livestock) is distributed according to Sharia law; (2) harmony is achieved through customary deliberation (runggu) involving customary leaders and religious scholars to formulate a ‘dual track’ agreement, as well as a benefit-sharing mechanism for communal assets; (3) customary leaders and religious scholars act as key mediators bridging customary values and Sharia law, resulting in notarised minutes formalised in the Religious Court. The research conclusion affirms that the interaction between the Karo kinship system and Islamic inheritance law is not a diametric conflict, but rather a dynamic negotiation process that combines cultural preservation with gender justice through the active role of local actors.

Analisis Yuridis Konsep Opportunity Cost Sebagai Komponen Ganti Kerugian Dalam Wanprestasi Perjanjian Peminjaman Uang Ambarita, Hanaya Manuela; Siahaan, Parlaungan G; Dari, Ulan; Azizah, Nur Cahyu; Ligoriker, Alfonsius
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6458

Penelitian ini membahas konsep opportunity cost sebagai komponen ganti kerugian dalam wanprestasi perjanjian peminjaman uang dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Selama ini, KUHPerdata hanya mengatur ganti kerugian berupa biaya, kerugian nyata, dan bunga, tanpa secara eksplisit menyebutkan opportunity cost. Padahal dalam praktik, kreditur sering kali mengalami kerugian berupa hilangnya peluang investasi akibat dana tertahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap ketentuan KUHPerdata dan teori-teori relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, opportunity cost dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kerugian yang dapat diganti berdasarkan Pasal 1243 dan 1246 KUHPerdata, sepanjang memenuhi syarat pembuktian yang ketat, seperti adanya peluang ekonomi nyata yang hilang, nilai kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis, serta hubungan sebab akibat langsung. Pengakuan terhadap opportunity cost secara proporsional dapat memberikan kepastian hukum yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern.

Perlindungan Hukum bagi Anak di Luar Kawin Dalam Pewarisan Melalui Surat Wasiat Orangtua: Analisis Perbandingan Antara Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Suku Batak Mandailing Cahyani, Nabila Fri; Siahaan, Parlaungan G; Surbakti, Arini Br; Tambunan, Mikha Valdo; Sinaga, Putriana
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6343

Anak di luar kawin seringkali mengalami diskriminasi dalam pewarisan, baik dari segi hukum, terutama dalam masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin dalam pewarisan melalui surat wasiat orangtua, dengan membandingkan ketentuan dalam hukum perdata dan hukum adat Batak Mandailing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Jl. Komp. Pemda Deli Serdang No.8, Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20515. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum perdata memberikan ruang bagi anak di luar kawin untuk menerima warisan melalui surat wasiat berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, meskipun dengan batasan tertentu seperti legitimasi. Dan sebaliknya hukum adat Batak Mandailing memiliki pandangan yang lebih cenderung membatasi terhadap hak waris anak di luar kawin, bahkan seringkali tidak mengakui anak diluar kawin sebagai ahli waris yang sah dalam garis keturunan patrilineal, kecuali terdapat pengakuan adat. Penelitian ini menyimpulkan meskipun terdapat perbedaan yang mendasar, kedua sistem hukum ini memiliki potensi untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak di luar kawin dalam pewarisan melalui surat wasiat, meskipun dengan mekanisme dan syarat yang berbeda. Penelitian ini dan menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum perdata dan hukum adat untuk di implementasikan dalam mewujudkan keadilan yang mutlak bagi anak di luar kawin dalam masyarakat pluralistik.

Analisis Putusan Perkara Pencurian dengan Pemberatan: Studi Kasus Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan Padang, Poliman; Siahaan, Parlaungan G; Batu, Dewi Pika L; Pasaribu, Ertika; Nababan, Iwain; Simanjuntak, Rian; Daely, Victoria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7244

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan dengan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap jalannya persidangan pada 16 September 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk faktor memberatkan seperti keresahan masyarakat dan faktor meringankan berupa penyesalan terdakwa. Putusan berupa pidana penjara 2 tahun 6 bulan dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang penerapan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan di Indonesia.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Haganta Barus, Deo Agung; Siahaan, Parlaungan G; Lumban Batu, Dewi Puka; Nababan, Limra G.M; Sitanggang, Adelina; Sidabutar, Eirene Dahlia
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. Penelitian ini mengkaji permasalahan narkotika menjadi tantangan utama bagi bangsa Indonesia. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang terus mengancam kehidupan bangsa Indonesi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Putusan pengadilan dalam perkara Narkotika serta penerapan hukum acara pidana yang berlaku, menganalisis kronologi perkara serta menganalisis putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search