Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Eksploitasi Tubuh Perempuan Melalui Human Egg Farm Berdasarkan Kaidah Ad-Dhararu Yuzal dan Kaidah Mafasid-Maslahah Aulia, Ajeng Hijriatul; Helim, Abdul
Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/jkga.v9i1.16030

Abstract

Fenomena Human Egg Farm menyingkap sisi gelap industrialisasi tubuh manusia dalam lanskap biokapitalisme modern. Kajian ini mengkaji praktik tersebut melalui perspektif hukum Islam dengan menggunakan prinsip ad-dhararu yuzal dan dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih sebagai kerangka normatif. Dengan pendekatan normatif-kualitatif, kajian ini mengeksplorasi dimensi eksploitatif praktik peternakan telur, khususnya terhadap perempuan dari kelas sosial ekonomi rendah yang rentan terhadap tekanan ekonomi terselubung. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya bermasalah secara medis dan etika, tetapi juga bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap kehidupan, kehormatan, dan martabat manusia. Human Egg Farm berpotensi melanggengkan kekerasan struktural melalui legitimasi pasar atas tubuh perempuan, mereduksi otonomi reproduksi menjadi kontrak hukum yang bias terhadap kekuasaan. Tujuan yang diberikan oleh pendonor perempuan tidak dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan sejati, melainkan sebagai bentuk ketundukan terhadap tekanan ekonomi sistemik. Oleh karena itu, regulasi yang hanya bersifat prosedural saja tidak cukup. Penelitian ini menantang otoritas etika dan hukum untuk tidak hanya menyatakan sikap reaktif, tetapi juga transformatif, dengan menetapkan kebijakan bioetika dan fikih yang mendukung keadilan substantif, serta mengungkap struktur eksploitatif yang tertanam dalam praktik medis modern.Kata Kunci: peternakan telur manusia; eksploitasi tubuh perempuan; bioetika Islam;AbstrakFenomena Human Egg Farm mengungkap wajah gelap industrialisasi tubuh manusia dalam lanskap biokapitalisme modern. Penelitian ini mengkaji praktik tersebut melalui perspektif hukum Islam dengan menggunakan kaidah ad-dhararu yuzal dan dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih sebagai kerangka normatif. Dengan pendekatan normatif-kualitatif, kajian ini menelusuri dimensi eksploitatif dari praktik peternakan telur , khususnya terhadap perempuan dari kelas sosial-ekonomi rendah yang rentan terhadap tekanan ekonomi terselubung. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya masalah medis dan etika, tetapi juga berbeda dengan maqā ṣ id al-syar ī' ah yang menjunjung tinggi perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat manusia. Human Egg Farm berpotensi melanggengkan kekerasan struktural melalui legitimasi pasar atas tubuh perempuan, mereduksi otonomi reproduktif menjadi kontrak legal yang bias kuasa. persetujuan yang diberikan oleh donor perempuan tidak dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan sejati, melainkan sebagai bentuk ketundukan pada tekanan ekonomi sistemik. Oleh karena itu, regulasi yang hanya bersifat prosedural menjadi tidak cukup. Penelitian ini menantang otoritas etik dan hukum untuk tidak sekadar menjadi reaktif, tetapi juga transformatif, dengan menetapkan kebijakan bioetika dan fikih yang berpihak pada keadilan substantif, dan mengungkap struktur eksploitatif yang menyaru dalam praktik medis modern.Kata Kunci: peternakan telur manusia ; eksploitasi tubuh perempuan; bioetika Islam;.
Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam: Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais Aulia, Ajeng Hijriatul; Wiraganti, Risna Wendy; Fatmawati, Yuliana; Sugiyarti, Anita; Sukti, Surya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11502

Abstract

Dalam era kontemporer, sejarah Islam dicirikan oleh dua peristiwa penting: dekolonisasi negara-negara Muslim dan gelombang migrasi ke Barat pasca Perang Dunia II. Perubahan ini juga mencerminkan dinamika kompleks antara Islam dan prinsip-prinsip sekuler dalam politik negara-bangsa modern. pemikiran tokoh-tokoh Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, dan Muhammad Amien Rais menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan Library Research serta Internet Searching untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais tentang ketatanegaraan dalam konteks kontemporer. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara Islam, Muslim kontemporer, dan ketatanegaraan dalam zaman modern. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan antara Islam dan negara serta konsep demokrasi. Rahman menekankan bahwa Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pembentukan negara Islam, sementara Amien Rais memperjuangkan integrasi nilai-nilai agama ke dalam struktur pemerintahan modern.
Dialektika Normatiitas Wahyu dan Realitas Sosial Dalam Pemikiran Hukum Munawir Sjadjali Saifullah, Muhammad; Syarifuddin, Syarifuddin; Emzaed, Ali Murtadho; Aulia, Ajeng Hijriatul
Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the dialectical relationship between the normativity of revelation and social reality in the Islamic legal thought of Munawir Sjadzali. Islamic law is not merely a normative-legal system derived textually from the Qur’an and Sunnah, but also an ethical framework that must be continuously interpreted in response to changing social conditions. Using a qualitative library research approach, this study critically analyzes Munawir Sjadzali’s major works to explore his epistemological framework, methodology of contextual ijtihad, and his contribution to the reactualization of Islamic law in modern Indonesia. The findings demonstrate that Munawir Sjadzali conceptualizes revelation as a source of moral objectives rather than rigid legal formulations, while social reality functions as the arena for the actualization of these objectives. His approach challenges legalistic and textualist paradigms that tend to absolutize historical formulations of fiqh without considering socio-historical transformations. Through his reinterpretation of issues such as Islamic inheritance law and banking interest, Munawir articulates a model of substantive justice grounded in maqāṣid al-sharī‘ah. However, this study also reveals critical tensions within his approach, particularly regarding methodological boundaries that prevent excessive relativism in legal interpretation. Overall, Munawir Sjadzali’s thought represents a significant intellectual contribution to the development of Islamic law as a dynamic, contextual, and justice-oriented system, offering a viable framework for reconciling divine normativity with the complexities of contemporary social life.
AI-Legislation in Indonesian Legal System: A Legal Analysis and Reformulation of AI-Based Legislative Planning Tarantang, Jefry; Pelu, Ibnu Elmi A.S. Pelu; Witro, Doli; Maimunah, Maimunah; Aulia, Ajeng Hijriatul
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v4i1.63

Abstract

This study aims to find out and analyze the potential use of AI at the pre-drafting stage of law, as well as formulate an initial model of AI integration as an initial testing mechanism for proposed regulations before being included in the National Legislation Program (Prolegnas) and Regional Legislation Program (Prolegda). The study offers novelty through the concept of AI-Legislation, an artificial intelligence-based system designed to automatically and predictively test the feasibility of legal substance before entering the regulatory drafting stage. This research uses a juridical-normative approach that is developed in a reflective-critical manner. Primary data is obtained through laws and regulations, judicial decisions, as well as Prolegnas and Prolegda documents. Meanwhile, secondary data is in the form of scientific articles (journals), books, and other literature materials. The data analysis techniques used are descriptive-critical with a framework analysis approach to build a conceptual framework of AI-Legislation in three layers, namely automatic analysis, policy prediction, and institutional integration. The research findings show that AI can help in mapping regulatory needs, detecting legal conflicts, and harmonizing norms with greater precision. AI-Legislation fundamentally shows a paradigm shift from the classical legislative model to smart-modern legislation. AI implementation faces challenges in terms of digital infrastructure readiness, technological literacy among government officials, and legal validity of AI recommendations. Therefore, the study recommends the integration of the AI testing phase as an initial requirement in the legislative planning process, as well as the need to establish national governance and regulations governing the use of AI in the legislative regulatory development cycle.