Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Normalisasi Sungai Berbasis Ekosistem dengan Pengelolaan Eceng Gondok yang Berkelanjutan Lutfi, Raihansyah; Hutagalung, Yorio Arwandi Wisdom; Pratama, Dimas; Mardiansyah, M Rizki; Tarigan, Anggun Kinanti; Annisa, Annisa; Wahyuni, Ida; Yusriyana, Yusriyana; Ananda, Silvia; Nuryana, Nuryana; Yulinazira, Ulfa; Angela, Angela; Fikry, Muhammad
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.21101

Abstract

Normalisasi sungai berbasis ekosistem menjadi pendekatan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali. Sungai Alue Masyik di Desa Alue Gunto, Kecamatan Syamtalira Aron, mengalami pendangkalan dan penyempitan aliran akibat akumulasi eceng gondok, yang berpotensi meningkatkan risiko banjir serta menurunkan kualitas ekosistem perairan. Program normalisasi sungai yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif tersebut melalui pengelolaan eceng gondok yang sistematis dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan penumpukan eceng gondok berdampak positif terhadap kelancaran aliran sungai, pemulihan ekosistem, serta peningkatan kualitas air. Pengelolaan yang terkontrol, termasuk pemangkasan rutin dan pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan kompos, berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi pencemaran akibat pembusukan tanaman. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan eceng gondok meningkatkan kesadaran lingkungan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Pemanfaatan eceng gondok sebagai kompos tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Program normalisasi sungai ini memiliki dampak luas, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Peningkatan kualitas air mendukung keberlanjutan ekosistem perairan dan sektor perikanan, sementara manfaat ekonomi dari kompos dan hasil pertanian yang lebih baik turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan utama dalam pengelolaan eceng gondok adalah perlunya pemeliharaan rutin untuk mencegah pertumbuhan kembali yang tidak terkendali. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MEMATUHI KETENTUAN BERHENTI DAN PARKIR (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe) Yusriyana, Yusriyana; Sumiadi, Sumiadi; Nur, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran lalu lintas terkait ketentuan berhenti dan parkir merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Permasalahan ini tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran serta menelaah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas parkir, budaya berkendara yang kurang tertib, serta lemahnya pengawasan. Lokasi pelanggaran umumnya berada di area strategis seperti pasar, rumah sakit, dan pusat kota. Satlantas Polres Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, patroli, peneguran, penilangan, dan operasi gabungan, baik secara persuasif maupun represif. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan personel pengawasan.