Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Yuka, Catrina
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan : Studi Kasus PTUN No.244/G/2024 Angeline, Felicia; Yuka, Catrina; Nugraha, Dwi Putra; Vallensia, Devita; Perera, Mirelle Elicia; Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4643

Abstract

Putusan Nomor 244/G/2024 membahas gugatan yang diajukan oleh PT Samudra Hindia Jaya terhadap keputusan “Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”. Dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang seharusnya, khususnya asas kepastian hukum dan asas transparansi. Penggugat berpendapat bahwa pencabutan izin tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selama persidangan, kedua belah pihak menyampaikan bukti, termasuk dokumen tertulis serta keterangan saksi ahli. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumen yang disampaikan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa pencabutan izin usaha tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dibatalkan. Selain itu, pengadilan memerintahkan Menteri Investasi untuk mengembalikan izin usaha PT Samudra Hindia Jaya serta membayar biaya perkara. Putusan ini memiliki dampak penting terhadap kepastian hukum dalam sistem perizinan dalam sektor pertambangan.
Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Perkara Wanprestasi : Analisa Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah; Yuka, Catrina; Angeline, Felicia; Tanaya, Velliana; Perera, Mirelle Elicia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4640

Abstract

Perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi persyaratan perjanjian. Namun, permasalahan yang seringkali muncul adalah ketika debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Dalam konteks hukum perdata, pembuktian terhadap perjanjian lisan menjadi tantangan utama karena tidak adanya dokumen tertulis yang secara eksplisit mencatat isi perjanjian. Tujuan penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi serta bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis yuridis normatif, dengan sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt dan KUHPerdata, serta data sekunder seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Teknik dalam mengumpulkan data dilaksanakan dengan studi dokumen dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt menyatakan perjanjian lisan sah antara para pihak dan mengikat. Hakim mempertimbangkan kesaksian saksi, bukti berupa transfer  dan kwitansi sebagai alat bukti yang mendukung adanya perjanjian serta wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian dibuat secara lisan, selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Analisis Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga; Yuka, Catrina; Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah; Perera, Mirelle Elicia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6721

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan media sosial sebagai ruang interaksi baru yang terbuka dan dinamis. Kemudahan akses dan kebebasan berekspresi di media sosial sering kali menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindakan pencemaran nama baik di media sosial dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta bagaimana penerapan tanggung jawab perdata dalam bentuk ganti rugi dapat diberlakukan terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian korban. Penerapan tanggung jawab perdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, serta menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap kehormatan individu di ruang digital.
Co-Authors Angeline, Felicia Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah Dwi Putra Nugraha Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga Perera, Mirelle Elicia Vallensia, Devita Velliana Tanaya