Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DINAMIKA MUDHARABAH KONTEMPORER: STUDI KOMPARATIF MUDHARABAH MUTLAQAH DAN MUQAYYADAH DI SEKTOR PERBANKAN SYARIAH Muhammad Taufiqurrohman; Muhris, Ahmad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57154

Abstract

Abstrak Akad mudharabah, sebagai salah satu pilar utama dalam hukum muamalah, memainkan peran penting dalam perbankan syariah melalui dua bentuk utama, yaitu mudharabah mutlaqah dan muqayyadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika penerapan akad mudharabah mutlaqah dan muqayyadah dalam praktik perbankan syariah, serta mengidentifikasi problematika kontemporer yang dihadapi. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis literatur fiqh klasik, regulasi perbankan, dan fatwa syariah untuk memahami karakteristik, perbedaan, dan aplikasi kedua akad tersebut dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah mutlaqah memberikan fleksibilitas kepada pengelola dana, sementara muqayyadah lebih terikat dengan syarat dari pemilik modal, namun keduanya menghadapi tantangan seperti risiko pengelolaan, kebutuhan jaminan, dan adaptasi terhadap keuangan modern. Problematika kontemporer, seperti penerapan jaminan yang bertentangan dengan prinsip syariah klasik, diatasi melalui prinsip kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi berbasis syariah diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga mudharabah dapat tetap relevan sebagai solusi finansial yang adil dan berkelanjutan dalam ekonomi modern. Kata Kunci: Mudharabah, Mutlaqah, Muqayyadah, Perbankan Syariah   Abstract Mudharabah, a fundamental pillar of muamalah law, plays a significant role in Islamic banking through its two primary forms: mudharabah mutlaqah and muqayyadah. This study aims to examine the dynamics of implementing mudharabah mutlaqah and muqayyadah in Islamic banking practices and identify contemporary challenges. Employing a literature review approach, this research analyzes classical fiqh literature, banking regulations, and sharia fatwas to understand the characteristics, differences, and applications of both contracts in fund mobilization and disbursement. The findings reveal that mudharabah mutlaqah offers flexibility to fund managers, while muqayyadah is more restricted by conditions set by capital owners. However, both face challenges such as management risks, the need for guarantees, and adaptation to modern finance. Contemporary issues, such as the application of guarantees conflicting with classical sharia principles, are addressed through the to ensure maslahah (public interest). This study concludes that sharia-based innovations are necessary to overcome these challenges, ensuring that mudharabah remains relevant as a just and sustainable financial solution in the modern economy. Keywords: Mudharabah Unrestricted Mudharabah, Restricted Mudharabah, Islamic Banking
Implementasi Hukum Jaminan dalam Akad Rahn Tasjliy di PT. Pegadaian Syariah: Analisis Ketidakwajiban APHT Rohman, Muhammad Taufiqur; Rosidah, A'immatur; Sholatiah, Lathifah; Muhris, Ahmad
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 1, Juli 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i1.6247

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum jaminan dalam akad Rahn Tasjily di PT. Pegadaian Syariah, dengan fokus pada kebijakan penggunaan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk jaminan tanah atau bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Pegadaian Syariah, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah tidak mewajibkan APHT untuk jaminan tanah atau bangunan, melainkan hanya menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Kebijakan ini, yang bertujuan untuk efisiensi dan kemudahan akses bagi nasabah mikro, tidak memenuhi asas publicitet dan spesialitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Akibatnya, posisi hukum PT. Pegadaian Syariah sebagai kreditur menjadi rentan dalam kasus wanprestasi atau sengketa kepemilikan, dengan risiko ketidakmampuan eksekusi jaminan secara langsung. Ketiadaan APHT mencerminkan ketidaksesuaian dengan hukum positif, yang dapat melemahkan perlindungan hukum kreditur. Penelitian ini merekomendasikan penerapan APHT secara selektif untuk pinjaman bernilai tinggi dan pemanfaatan sistem pendaftaran elektronik untuk menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kepastian hukum. Abstract. This research aims to analyze the implementation of collateral law in the Rahn Tasjily contract at PT Pegadaian Syariah, focusing on the policy of using the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) for land or building collateral. This research uses a descriptive-analytical qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with PT Pegadaian Syariah, while secondary data was collected from laws and regulations, and sharia law literature. The results showed that PT Pegadaian Syariah does not require APHT for land or building collateral, but only uses a Power of Attorney to Enforce Mortgage Rights (SKMHT). This policy, which aims for efficiency and ease of access for micro customers, does not fulfill the principles of publicity and specialty as stipulated in the Mortgage Law No. 4 of 1996. As a result, PT Pegadaian Syariah's legal position as a creditor becomes vulnerable in cases of default or ownership disputes, with the risk of being unable to execute the collateral directly. The absence of APHT reflects inconsistency with positive law, which can weaken the legal protection of creditors. This research recommends selective application of APHT for high-value loans and utilization of electronic registration systems to maintain efficiency without sacrificing legal certainty.
PARATE EKSEKUSI PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW Muhris, Ahmad; Taufiqurrohman, Muhammad
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3711

Abstract

Parate eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT masih banyak dipakai di dunia perbankan, namun menggunakan parate eksekusi disatu sisi sebagai perlindungan kreditur tapi disisi lain masih mengorbankan nasabah. Problem hukum nyata di lapangan bagi debitur terdapat ketidakadilan, disebabkan: 1) harga limit di jual di bawah standart. 2) potensi moral hazard. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.  Hasil penelitian adalah Penggunaan parate eksekusi berdasarkan pasal 6 dan pasal 20 huruf a UUHT dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur dinyatakan wanprestasi dengan  syarat pada APHT terdapat janji eksekusi hak tanggungan secara mendiri apabila debitur wanpresatasi. Adapun dapun prosedur pelaksanaan parate eksekusi jika debitur sudah dinyatakan wanprestasi, maka proses eksekusi dilakukan berdasarkan 6 tahapan yaitu : 1) Tahap persiapan, 2) Tahap pelaksaan lelang, 3)  Tahap penawaran, 4) Tahap pembayaran, 5)  Tahap Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang, 6) pembutan risalah lelang, Sedangkan parate eksekusi dari analisi teori efisiensi (economic analysis of law) terlepas dari adanya moral hazard dan limit dibawah standart adalah sudah termasuk efisiensi, karena hal demikian sudah memenuhi kriteria efisiensi dimana dalam pengunaan parate eksekusi ini tidak ada pihak yang merasa lebih berbahagia (kreditur, karena assetnya kembali) tanpa ada satu pihak yang merasa lebih menderita (debitur yang tanggungannya dijual dengan harga normal). Dengan terciptanya afisiensi ini menunjukkan adanya keadilan diantra pihak, karena adil dalam teori ini apabila mencapai efisiensi
Legal labeling of halal products using the official names of haram products (A case study of halal certification for tuak, beer, and wine products) Firdaus, Muh Nur Ridho Chaerul; Dahlan, Muh Nur Fithri; Elizatun, Elizatun; Muhris, Ahmad
Journal of Halal Science and Research Vol. 6 No. 2 (2025): September
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/jhsr.v6i2.14451

Abstract

With Muslims comprising 91% of its populace, Indonesia is home to the world's largest Islamic community. This demographic landscape makes the integrity of halal certification essential for the nation's ambition to become a leading global hub for the halal industry. Consequently, this study offers a critical analysis of the practice of using nomenclature associated with forbidden (haram) items on the labels of halal-certified products. It was found that products containing the names ‘tuak’, ‘beer’, and ‘wine’ received halal certification. According to BPJPH, this issue is only a difference of opinion regarding the naming of the product, while the halal content has been guaranteed. However, in muamalah, the measure is the object of naming, not the name. This study aims to determine the legal status of the use of these names on halal products in Islam. The method used in this research is a descriptive analysis method with the Maqashid Sharia approach. The result of this study is that the legal status of using halal product names for products with names containing those names in Islam is not allowed. The results of this study can serve as a recommendation for the government to establish clear regulations regarding product naming in order to create legal certainty in this matter and prevent similar debates in the future. Keywords: BPJPH MUI conflict, Halal certification Indonesia, Halal product naming, Indonesia halal economy, Maqashid syariah halal.