Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Judge , Zulfikar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum terhadap Pt. Sekai Hikari Indonesia Atas Kerugian pada Perjanjian Kerjasama Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing Saido, Rochmat; Judge , Zulfikar; Susetio, Wasis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.473

Abstract

Program pemagangan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di Jepang merupakan bentuk kerja sama internasional yang penting bagi peningkatan kompetensi. Namun, perjanjian kerja sama antara PT. Sekai Hikari Indonesia dan Kochi Hitomaru Association Jepang sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kerugian akibat wanprestasi peserta magang yang berdampak pada beban tanggung jawab pihak pengirim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia atas tagihan kerugian yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut. Teori yang digunakan adalah teori perjanjian  kerja dan teori perlindungan hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Hasil penelitiannya bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia antara lain melalui klausul pembatasan tanggung jawab, mekanisme pengawasan penempatan, serta perlunya perjanjian tambahan dengan peserta magang yang mengatur ganti rugi secara rinci apabila terjadi pelanggaran kontrak. Kesimpulan bahwa untuk memitigasi risiko kerugian, PT. Sekai Hikari Indonesia perlu membuat perjanjian tersendiri dengan peserta magang serta memastikan harmonisasi ketentuan perjanjian dengan regulasi Jepang. Sarannya diperlukan standardisasi perjanjian kerja sama pemagangan internasional yang lebih komprehensif serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh instansi terkait di Indonesia.
Kedudukan Hukum Asas Rebus Sic Stantibus pada Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia Antara Sanko Suisan Co, Ltd Dengan Pt. Srijati Gandasari Terhadap Konvensi Apostille Budiman, Budiman; Judge , Zulfikar; Susetio, Wasis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.474

Abstract

Sulitnya pengurusan dokumen legalisasi antarnegara dalam penempatan tenaga kerja migran Indonesia menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan implementasi terhadap Konvensi Apostille 1961, meskipun konvensi tersebut telah resmi berlaku di Indonesia sejak tahun 2022. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum hal pengakuan dokumen hukum oleh negara tujuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemberlakuan apostille terhadap Perjanjian Kerja Sama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd dan PT. Srijati Gandasari dikaitkan dengan asas rebus sic stantibus. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, dan konvensi internasional. Hasil penelitiannya bahwa asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar hukum untuk menyesuaikan perjanjian kerja sama internasional ketika terjadi perubahan fundamental yang mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Konvensi apostille memberikan kemudahan dalam pembuktian dokumen tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Kesimpulannya penerapan Asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali perjanjian apabila terdapat kondisi luar biasa yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak. Saran dari penelitian ini adalah agar BP2MI menyusun pedoman teknis yang mengintegrasikan ketentuan Konvensi Apostille dengan standar perlindungan hukum tenaga kerja.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Kreditur Separatis Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-Gll/2017/Pn. Niaga Smg) Pandiangan, Murni Ardina; Widarto, Joko; Kantikha, I Made; Judge , Zulfikar; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.486

Abstract

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh bank sebagai kreditur separatis kerap menghadapi hambatan, terutama ketika debitur mengalami pailit atau wanprestasi. Meskipun hak tanggungan memberikan kedudukan istimewa melalui hak mendahului, praktiknya sering terkendala oleh perlawanan dari debitur atau pihak ketiga. Masalah tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-GLL/2017/PN. Niaga Smg, di mana proses eksekusi tidak berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan dan solusi bagi bank dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur separatis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan akibat adanya gugatan terjadi ketika debitur atau pihak ketiga mengajukan perlawanan atau derden verzet terhadap rencana eksekusi. Gugatan ini menunda proses lelang, serta membebani bank dengan biaya perkara tambahan. Dalam Putusan PN Semarang No.03/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga Smg, eksekusi tertunda karena klaim kepemilikan dari pihak ketiga atas objek jaminan, sehingga hak mendahului kreditur separatis tidak dapat segera direalisasikan. Kesimpulannya, akibat adanya gugatan dari debitur maupun pihak ketiga menyebabkan tertundanya lelang, menurunnya kepastian hukum, dan berkurangnya efektivitas hak mendahului kreditur separatis, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Tanggungan belum sepenuhnya terwujud. Sarannya adalah penyederhanaan prosedur eksekusi, peningkatan koordinasi antara pengadilan, kurator, dan kreditur, serta penguatan penerapan asas kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya hak kreditur separatis.
Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menduduki Lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/Lh/2022/Pn.Sgl): (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl) Pangaribuan, Rudy Alexander; Widarto, Joko; Kantikha, I Made; Judge , Zulfikar; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.487

Abstract

Penegakan hukum kehutanan di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl menunjukkan adanya vonis yang relatif ringan, yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, berpotensi melemahkan efek jera, dan memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl bagi Masyarakat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung. Teori yang digunakan adalah Teori penegakan hukum, teori pemidanaan, dan teori ratio decidendi serta obiter dicta. Metode penelitiannya yuridis normatif. Hasil penelitiannya bahwa Putusan tersebut berdampak pada persepsi hukum masyarakat yang menilai vonis ringan, menurunkan efek jera bagi pelaku, serta berpotensi meningkatkan risiko pengulangan pelanggaran. Dampak lain mencakup pengaruh terhadap pelestarian hutan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat lokal. Kesimpulannya putusan menegaskan tanggung jawab terdakwa melalui ratio decidendi, sementara obiter dicta memberikan arahan normatif tambahan. Meskipun formalitas kepastian hukum terpenuhi, efektivitas hukuman dan perlindungan lingkungan belum optimal. Hakim tidak memberikan pidana tambahan kepada Terdakwa.Disarankan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan partisipasi publik dalam konservasi hutan. Aparat penegak hukum diharapkan menerapkan hukuman secara proporsional, memastikan integrasi aspek preventif, retributif, dan restitutif, serta melaksanakan pemulihan ekologis sesuai putusan.
Co-Authors Budiman Budiman Elawati, Tuti Kantikha, I Made Pandiangan, Murni Ardina Pangaribuan, Rudy Alexander Saido, Rochmat Wasis Susetio