Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review
Naidi Faisal
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
FROM PEACE AGREEMENT TO POLITICAL ARENA: WOMEN’S PARTICIPATION IN POLITICS AFTER 15 YEARS OF THE MOU HELSINKI IN ACEH Teuku Muzaffarsyah; Bobby Rahman; Naidi Faisal; Fidhia Aruni; Rifki Elindawati
Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol. 10 No. 1 (2025): General Issues
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpi.v10i1.3170

Abstract

The Helsinki MoU is the peace agreement signed on August 15, 2005, between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) in Helsinki, Finland. In the context of political participation, the MoU urges Acehnese to increase women's participation in politics through affirmative action, particularly a 30% quota in legislative bodies. However, after 15 years of the MoU, Acehnese women’s participation in politics is still yet far from the quota. Thus, this study aims to examines the effectiveness affirmative action policy through the landscape of gender and the persistent gaps between policy intent and outcomes. This study used a qualitative reseach method with post-positivist approach. The data were collected through in-depth interviews with members of the Aceh People’s Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA), political party representatives, and women's empowerment officials. The secondary sources were derived from legislation, reports, and media. Findings reveal persistent structural, cultural, and institutional barriers, such as patriarchal norms, limited political support, insufficient resources, and weak institutional enforcement—that hinder the effectiveness of affirmative action policies. As the result we found that while legal frameworks exist, the actual empowerment of women in Aceh’s political sphere remains constrained and symbolic. 
Peran Pemerintah Daerah Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Asahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Najla Rihadatul Aisy; Muntasir; Naidi Faisal; M. Rizwan; Mulyadi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3830

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan dalam mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya angka partisipasi pemilih di Kabupaten Asahan yang mencapai 74% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 556.475 orang. Meski demikian, kenaikan partisipasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan transparansi data pemilu pada situs resmi KPU Asahan, akses informasi yang belum merata, serta kepercayaan publik yang belum sepenuhnya terbangun kembali.Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak KPU Asahan, Kesbangpol, tokoh masyarakat, serta pemilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa KPU Asahan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media dan pendekatan partisipatif. Sementara itu, Kesbangpol berfungsi sebagai mitra strategis yang memperkuat pendidikan politik berbasis komunitas sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun hambatan utama partisipasi pemilih antara lain keterbatasan akses terhadap informasi pemilu yang terpercaya, rendahnya literasi politik, serta kurang transparannya kanal digital resmi KPU. Di sisi lain, kerja sama antara KPU dan Kesbangpol menjadi faktor pendukung penting dalam mengedukasi pemilih serta membangun kesadaran politik, khususnya melalui pendekatan komunikasi politik yang adaptif dan berbasis lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya diukur secara kuantitatif, tetapi juga ditentukan oleh kualitas strategi komunikasi serta keterbukaan informasi yang disediakan oleh lembaga terkait
Co-Authors Bobby Rahman Fidhia Aruni M. Rizwan MULYADI Muntasir, Muntasir Muzaffarsyah, Teuku Najla Rihadatul Aisy Rifki Elindawati