Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Jurnal Fakta Hukum (JFH)
Daviska, Donis
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penerapan Pedoman Pemidanaan bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru Wira Pratama, M. Ilham; Daviska, Donis
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 1 (2025): September
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i1.180

Abstract

Indonesia telah mempunyai hukum pidana yang terkodifikasi untuk menggantikan KUHP Lama yang masih berlaku dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang, di mana salah satu kebaharuannya ialah terdapat pedoman pemidanaan bagi hakim yang tidak terdapat pada KUHP yang saat ini masih berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pedoman pemidanaan tersebut oleh hakim sebelum diberlakukannya KUHP Baru. Permasalahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru sudah dapat digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan agar putusan yang dijatuhkan dapat benar-benar mewujudkan keadilan, mengingat bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP baru telah memuat aspek pertimbangan yang komprehensif bagi hakim. Meskipun baru akan diberlakukan tahun 2026, namun KUHP Baru telah mempunyai pedoman pemidanaan yang telah diakui dan disahkan oleh negara melalui undang-undang. Dengan demikian, pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru sudah dapat dan sangat tepat untuk diterapkan oleh dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan meskipun KUHP Baru tersebut saat ini belum berlaku.
Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Robuwan, Rahmat; Agustian, Rio Armanda; Daviska, Donis
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 1 (2025): September
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i1.181

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan birokrasi yang profesional. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan penerapan prinsip netralitas ASN dalam perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai netralitas ASN telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 42 Tahun 2004, serta berbagai kebijakan teknis lainnya, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Di antaranya adalah ambiguitas regulasi, intervensi politik, lemahnya penegakan sanksi, serta kurangnya pemahaman ASN terhadap etika dan hukum administrasi negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan pengawasan seperti KASN dan BKN, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, edukasi ASN secara berkelanjutan, serta perlindungan hukum bagi ASN dari tekanan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip netralitas ASN, dan penguatan instrumen hukumnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sosialisasi Urgensi Paralegal dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa Donis Daviska, Donis Daviska; Rio Armanda Agustian, Rio Armanda Agustian; Toni, Toni; Sintong Arion Hutapea, Sintong Arion Hutapea
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 1 No 01 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/2a2y2s52

Abstract

Dalam proses pengabdian terhadap masyarakat desa peranan institusi amatlah penting agar menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi untuk menyelesaikan permasalahan yang relevan terjadi di masyarakat. Terkhususnya di tingkat desa, urgensi kehadiran Paralegal menjadi hal yang perlu di prioritaskan karena dengan adanya Paralegal tentu dapat membantu penyelesaian permasalahan pada tingkat desa non-litigasi termasuk dalam hal Kekarasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan bina desa ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 di Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan serta diskusi dan hasil interaksi antara narasumber dan para peserta akan dijabarkan secara deskriptif dalam bagian pembahasan. Selain itu kegiatan ini menjadi langkah awal pembekalan mengenai pentingnya Paralegal yang diberikan kepada masyarakat khususnya Desa Sinar Sari serta perangkat desa.
Rekayasa Sistem Pemilu Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024 dalam Negara Demokrasi Daviska, Donis; Robuwan, Rahmat; Agustian, Rio Armanda; Permatasari, Bunga
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82476

Abstract

Dalam sistem demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden seharusnya mencerminkan kedaulatan rakyat secara langsung, proporsional, dan inklusif tanpa hambatan berlebihan yang membatasi hak konstitusional peserta pemilu. Namun, di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) selama ini kerap membatasi jumlah pasangan calon dan berpotensi mereduksi pilihan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024 kemudian mengubah lanskap hukum tersebut dengan meninjau ulang relevansi ambang batas dalam sistem presidensial multipartai. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis rekayasa sistem pemilu presiden pasca-putusan MK tersebut, khususnya dalam konteks negara demokrasi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan merujuk pada pendapat para ahli, buku, serta jurnal hukum dan politik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial multipartai, presidential threshold kerap menimbulkan ketegangan antara stabilitas koalisi dan hak partai politik untuk mengusung calon. Putusan MK membuka peluang untuk mengevaluasi kembali ambang batas tersebut, meskipun masih terdapat perdebatan mengenai relevansinya ke depan. Simpulan dari tulisan ini adalah bahwa rekayasa sistem pemilu presiden perlu menyeimbangkan antara kebutuhan penyederhanaan kontestasi dan prinsip demokrasi yang partisipatif. Putusan MK menjadi momentum penting untuk mendesain ulang ambang batas yang lebih adil, serta memberikan gambaran tentang potensi perubahan proses dan partisipasi dalam pemilu presiden.
Co-Authors M. Ilham Wira Pratama Permatasari, Bunga Rio Armanda Agustian Rio Armanda Agustian, Rio Armanda Agustian Robuwan, Rahmat Sintong Arion Hutapea, Sintong Arion Hutapea Toni, Toni