Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok Susiana Setianingsih; Marisa Permatasari; Gede Wijaya Kusuma; Ratna Indriasari
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3622

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the local government of Depok City for the fiscal years 2019 to 2023 using four financial ratios: fiscal decentralization, financial independence, financial effectiveness, and financial efficiency. A qualitative approach was applied, with data sourced from the budget realization reports of Depok City during the study period. The findings indicate that Depok City’s financial performance is generally strong across all four indicators. The fiscal decentralization ratio reflects the city's growing capacity to generate its own revenue. The financial independence ratio places Depok at a medium-to-high level of autonomy, with an increasingly consultative relationship with the central government—signifying positive progress toward regional self-reliance. The financial effectiveness ratio is very good, as locally generated revenue consistently exceeded set targets, suggesting both accurate budgeting and effective execution. Lastly, the financial efficiency ratio shows that the city's spending was cost-effective and well-managed, with development goals largely achieved within budgetary constraints. These results suggest that Depok City is on the right track in managing its local finances and progressing toward good governance through improved financial accountability and performance.
PRAKTIK SUAP VS TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN DI LEMBAGA PERADILAN MENUJU GOOD COURT GOVERNANCE Susiana Setianingsih; Ratna Indriasari; Cornelia Evelin Cabui; Definitif Endrina Kartini Mendrofa; widiatmoko, catur; catur widiatmoko
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/r1ypg915

Abstract

Judicial institutions tend to avoid using information technology. The phenomenon of rampant bribery in judicial institutions, which is often used to speed up the process of handling cases, is often the main source of income for court officials. This condition makes some officials reluctant to adopt information technology. This descriptive research aims to find out the reasons behind the rampant practice of bribery - which is included in the category of judicial corruption - amidst the efforts of the Supreme Court, as one of the pinnacles of judicial power, to carry out digital transformation in services for justice seekers. The results show that legal morality is no longer the main guideline for some law enforcers. Monopolistic factors, greed, and protection from certain leadership hinder the optimization of digital transformation as a supporting system for Good Court Governance (GCG). As a result, services to the justice-seeking public have not been maximized. Bribery is clearly contrary to the principles of GCG, while digital transformation is precisely the core element to realize it.
Zonasi Dalam Penerimaan Murid Baru: Dampak Dan Upaya Penyelesaiannya: Penelitian Susiana Setianingsih; Otti Ilham Khair; Gede Wijaya Kusuma; Marisa Permatasari; Joko Susilo Raharjo
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.602

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah. Zonasi dimaksudkan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah di wilayah tempat tinggalnya dan mengurangi ketimpangan kapasitas antar sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis literatur terkait konsep, dampak, serta solusi atas tantangan dalam implementasi zonasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan memperkuat posisi sekolah di daerah tertinggal. Namun, juga menimbulkan segregasi sosial dan ketidakadilan bagi siswa dari wilayah yang kurang diminati. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur sekolah terpinggirkan, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.
Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Dasar Penguatan Kewirausahaan Hijau Berbasis Daur Ulang: Pengabdian Otti Ilham Khair; Welasari; Marisa Permatasari; Genta Arief Gunadi; Susiana Setianingsih; Gede Wijaya Kusuma
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3556

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Selain sosialisasi regulasi, kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi dan memperkuat potensi kewirausahaan hijau berbasis daur ulang di kalangan peserta. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, ceramah, dan diskusi interaktif, didukung dengan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil pre-test menunjukkan bahwa pengetahuan awal peserta tentang peraturan daerah, jenis sampah (organik/anorganik), konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta dampak membuang sampah sembarangan masih perlu ditingkatkan. Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, terutama pada aspek pemilahan sampah dan konsep 3R sebagai modal dasar untuk memulai wirausaha daur ulang. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi masyarakat untuk mengubah sampah menjadi nilai ekonomi, sehingga mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan berbasis lingkungan.