Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Media Massa dan Regulasi Penyiran: Studi Kritis atas Peran KPI Aceh dalam menjaga Nilai Lokal dan Syariat Islam Nova, Acik; Irma, Ade
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i3.337

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam mengatur dan mengawasi isi siaran media massa guna menjaga nilai-nilai lokal dan implementasi syariat Islam di wilayah Aceh. Sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus, Aceh menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam ranah penyiaran. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan kunci, penelitian ini menganalisis bagaimana KPI Aceh menjalankan fungsi pengawasan serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi arus globalisasi media dan dominasi konten nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI Aceh memiliki komitmen untuk menjaga integritas budaya dan agama lokal melalui regulasi penyiaran, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, dukungan teknis, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kesadaran kolektif antara masyarakat, lembaga penyiaran, dan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem media yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan karakteristik sosial-religius masyarakat Aceh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan KPI Aceh serta peningkatan peran masyarakat sebagai mitra pengawasan untuk mewujudkan penyiaran yang berbasis nilai lokal dan syariat Islam secara lebih optimal.
Tantangan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh di Era Digitalisasi Nova, Acik; Tussalimah, Rafika; Muqaddamar, Aidil; Hamida, Nur; Sari, Rina
Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI) Vol 8, No 6 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik. Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/jnkti.v8i6.10104

Abstract

Abstrak - Penelitian ini membahas tantangan yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam menghadapi era digitalisasi media. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap sistem penyiaran di Indonesia, termasuk migrasi dari televisi analog ke digital serta munculnya platform Over The Top (OTT) seperti YouTube dan Netflix. Kondisi ini menuntut KPIA untuk beradaptasi dalam melakukan fungsi pengawasan dan penegakan etika penyiaran di tengah keterbatasan regulasi dan sumber daya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis berbagai referensi ilmiah dan hasil wawancara dengan komisioner KPI Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPIA menghadapi tiga tantangan utama, yaitu keterbatasan kewenangan terhadap platform digital global, lemahnya koordinasi antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta rendahnya literasi media masyarakat. Upaya yang dilakukan KPIA meliputi pelibatan masyarakat dalam pelaporan konten bermasalah, pembentukan tim pemantau konten digital, dan kerja sama dengan platform daring untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPI, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem penyiaran yang profesional, beretika, serta sesuai dengan nilai-nilai budaya dan hukum lokal, khususnya di Aceh.Kata kunci: KPI Aceh, penyiaran digital, regulasi media; literasi digital; pengawasan konten; Abstract – This study examines the challenges faced by the Aceh Broadcasting Commission (KPIA) in addressing the era of media digitalization. The rapid development of digital technology has significantly transformed Indonesia’s broadcasting system, including the migration from analog to digital television and the emergence of Over The Top (OTT) platforms such as YouTube and Netflix. These changes require KPIA to adapt its supervisory and regulatory functions amid limited authority, resources, and legal frameworks. This research employs a qualitative approach using a literature study method combined with interviews with KPI Aceh commissioners. The findings reveal three major challenges: limited regulatory power over global digital platforms, weak coordination between the central and regional broadcasting commissions, and low public media literacy. KPIA’s strategies include engaging the public in reporting inappropriate content, establishing a monitoring team for digital platforms, and collaborating with online service providers to enhance oversight effectiveness. The study emphasizes the importance of collaboration between KPI, the government, and society to build a professional, ethical broadcasting system that upholds cultural and legal values, particularly within the context of Aceh.Keywords: Aceh Broadcasting Commission, digital broadcasting, media regulation, digital literacy, content supervision
Implementas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Oleh KPI Aceh dalam Konten Siaran Televisi Lokal Aceh TV Nova, Acik; Azkia, Nisaul; Humaira, Humaira; Pratama, Hanif Riski; Fadhila, Nur
Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI) Vol 8, No 6 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik. Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/jnkti.v8i6.10102

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam mengawasi dan membina konten siaran televisi lokal Aceh TV. P3SPS merupakan pedoman yang menjadi dasar bagi lembaga penyiaran untuk menjaga kualitas, etika, serta kesesuaian isi siaran dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap aktivitas pengawasan dan laporan KPI Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI Aceh telah menerapkan pengawasan siaran secara berpedoman pada nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Beberapa pelanggaran ditemukan, seperti tidak ditayangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu wajib nasional, dan azan lima waktu. Namun, KPI Aceh menindaklanjuti temuan tersebut melalui pendekatan persuasif dan komunikasi langsung, yang kemudian direspons positif oleh pihak Aceh TV dengan melakukan perbaikan. Kendala utama dalam implementasi P3SPS di Aceh meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pemantauan, sementara kelemahan lainnya adalah rendahnya intensitas penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan konten lokal. Meskipun demikian, strategi pembinaan yang dilakukan KPI Aceh melalui rapat koordinasi, sosialisasi, serta pendekatan persuasif terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap P3SPS. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi P3SPS oleh KPI Aceh berperan penting dalam menjaga kualitas siaran yang berlandaskan nilai Islam dan budaya lokal Aceh.Kata kunci: KPI Aceh; P3SPS; pengawasan siaran; Aceh TV; budaya local; Abstract – This study aims to analyze the implementation of the Broadcasting Code of Conduct and Program Standards (P3SPS) by the Indonesian Broadcasting Commission of Aceh (KPIA) in supervising and guiding the content of local television broadcasts on Aceh TV. P3SPS serves as a regulatory guideline that ensures broadcasting institutions maintain the quality, ethics, and appropriateness of their programs in accordance with moral, religious, and cultural values. This research employs a descriptive qualitative method through interviews, observations, and documentation of KPI Aceh’s monitoring activities and reports. The results show that KPI Aceh has implemented broadcasting supervision based on Islamic values and Aceh’s local wisdom. Several violations were found, such as the omission of the national anthem “Indonesia Raya,” national patriotic songs, and the call to prayer (adhan). KPI Aceh addressed these issues through persuasive and communicative approaches, which were positively received by Aceh TV, resulting in immediate corrective actions. The main challenges in implementing P3SPS include limited human resources and monitoring facilities, as well as insufficient frequency of Public Service Announcements (PSAs) and local content broadcasts. Nevertheless, KPI Aceh’s strategies—such as coordination meetings, continuous outreach, and persuasive communication—have proven effective in improving broadcasters’ compliance with P3SPS. This study concludes that the implementation of P3SPS by KPI Aceh plays a vital role in maintaining broadcast quality grounded in Islamic principles and Acehnese cultural values.Keywords: KPI Aceh; P3SPS; broadcast supervision; Aceh TV; local culture;
Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Pengawasan Isi Siaran Lokal Rizka, Fathur Gebrina; Nova, Acik; Rezeki, Gian
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i1.399

Abstract

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independen yang memiliki mandat untuk mengawasi seluruh kegiatan penyiaran di Indonesia. Di tingkat daerah, fungsi ini dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), termasuk di Provinsi Aceh. Kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) menjadi krusial dalam memastikan bahwa isi siaran lokal tetap sejalan dengan norma-norma sosial, budaya, dan agama yang dianut masyarakat Aceh serta sesuai dengan regulasi penyiaran nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran KPIA dalam melakukan pengawasan isi siaran lokal. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan komisioner KPIA, observasi langsung terhadap proses pemantauan siaran, serta analisis dokumen terkait. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana KPIA melakukan pengawasan terhadap isi siaran yang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta bagaimana KPIA merespons aduan masyarakat dan memberikan pembinaan kepada lembaga penyiaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPIA menjalankan fungsi pengawasan melalui kegiatan pemantauan harian, tindak lanjut laporan masyarakat, dan pemberian rekomendasi kepada lembaga penyiaran. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya dukungan anggaran masih menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat antara KPIA, lembaga penyiaran lokal, serta partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan penyiaran yang sehat, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Aceh.