Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi Antara Pemilik Tanah Dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang: Studi Kasus Putusan Nomor Perkara : 53/PDT./2019/PN.SRG Rifkhi Iqbal Fitroni; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2081

Abstract

Sengketa wanprestasi antara pemilik tanah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menunjukkan kompleksitas hubungan hukum dalam pengelolaan aset negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim, implikasi putusan, dan efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangan pada KUHPerdata dan peraturan teknis lelang, KPKNL dinyatakan melakukan wanprestasi karena melelang tanah yang masih bersengketa, serta putusan pengadilan memberikan perlindungan hukum repressif berupa ganti rugi dan pembatalan lelang. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dalam pengelolaan lelang aset negara. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya perbaikan regulasi dan peningkatan akuntabilitas KPKNL agar sengketa serupa dapat diminimalisasi
Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus Putusan PN Serang Nomor 120/PDT.KONS/2024/PN.SRG Shabrian Yusuf Maulana; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2083

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan instrumen penting negara dalam pembangunan infrastruktur, namun sering menimbulkan sengketa terkait ganti rugi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pengajuan gugatan ganti rugi serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 120/Pdt.Kons/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum gugatan telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUPA dan Perpres No. 134 Tahun 2021, dan majelis hakim memberikan perlindungan hukum represif melalui penyesuaian nilai ganti rugi. Putusan tersebut juga mencerminkan penerapan asas keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan, meskipun terdapat catatan terkait transparansi proses musyawarah dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi penerapan hukum agar penyelesaian sengketa tidak hanya formalistik, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya evaluasi regulasi dan praktik pengadaan tanah untuk memperkuat legitimasi pembangunan serta perlindungan hak masyarakat
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus Putusan PN Serang 23/PDT.G.S/2024/PN.SRG Sintha Andiningtyas Kirani; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Dani Darmawan; Muhamad Jahiri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2085

Abstract

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata yang berimplikasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan, didukung dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 1234–1252 KUHPerdata secara konsisten, dengan mempertimbangkan kelengkapan bukti, itikad para pihak, serta prinsip pacta sunt servanda. Putusan ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui ganti rugi dan pemenuhan kewajiban, sekaligus menegaskan pentingnya kesadaran hukum dalam membuat perjanjian tertulis. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan literasi hukum dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa agar sistem hukum lebih efektif dan responsif