Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Muhamad Jahiri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak : Studi Kasus Putusan PN Serang Nomor 21/PDT. SUS-PHI/2025/PN SRG Abdul Gofar; Mohammad Hifni; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1963

Abstract

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berdampak langsung pada keamanan ekonomi pekerja dan stabilitas hubungan industrial dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja korban PHK sepihak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2025/PN SRG, mengevaluasi keselarasan putusan dengan norma hukum positif, dan mengkaji implikasinya bagi praktik hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, didukung analisis deskriptif-preskriptif atas dokumen putusan dan peraturan terkait, serta pelengkap yuridis empiris melalui telaah literatur dan standar internasional ketenagakerjaan. Hasil menunjukkan bahwa PHK dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga pengusaha diwajibkan membayar upah, pesangon, dan hak lainnya sebagai pengejawantahan prinsip perlindungan lebih dan keadilan sosial. Implikasi riset menekankan urgensi penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas mediasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif agar kepastian hukum, keseimbangan kepentingan para pihak, dan daya saing pasar kerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan : Study Kasus Putusan No.12/PDT/2025/PT BTN Desi Pratiwi; Mohammad Hifni; Dani Darmawan; Muhamad Jahiri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2026

Abstract

Jual beli tanah di bawah tangan masih banyak dilakukan masyarakat karena dianggap lebih mudah dan murah, namun menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi pembeli. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli dalam praktik jual beli tanah di bawah tangan dengan studi kasus Putusan No. 12/PDT/2025/PT BTN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi di bawah tangan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, pengadilan tetap dapat mengesahkan perjanjian tersebut apabila pembeli dapat membuktikan adanya itikad baik, bukti pembayaran, serta penguasaan nyata atas tanah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan penegakan hukum agar masyarakat lebih memahami risiko jual beli tanah di bawah tangan serta mendorong penggunaan akta otentik PPAT untuk menjamin kepastian hukum.
Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi Antara Pemilik Tanah Dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang: Studi Kasus Putusan Nomor Perkara : 53/PDT./2019/PN.SRG Rifkhi Iqbal Fitroni; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2081

Abstract

Sengketa wanprestasi antara pemilik tanah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menunjukkan kompleksitas hubungan hukum dalam pengelolaan aset negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim, implikasi putusan, dan efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangan pada KUHPerdata dan peraturan teknis lelang, KPKNL dinyatakan melakukan wanprestasi karena melelang tanah yang masih bersengketa, serta putusan pengadilan memberikan perlindungan hukum repressif berupa ganti rugi dan pembatalan lelang. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dalam pengelolaan lelang aset negara. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya perbaikan regulasi dan peningkatan akuntabilitas KPKNL agar sengketa serupa dapat diminimalisasi
Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus Putusan PN Serang Nomor 120/PDT.KONS/2024/PN.SRG Shabrian Yusuf Maulana; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2083

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan instrumen penting negara dalam pembangunan infrastruktur, namun sering menimbulkan sengketa terkait ganti rugi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pengajuan gugatan ganti rugi serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 120/Pdt.Kons/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum gugatan telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUPA dan Perpres No. 134 Tahun 2021, dan majelis hakim memberikan perlindungan hukum represif melalui penyesuaian nilai ganti rugi. Putusan tersebut juga mencerminkan penerapan asas keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan, meskipun terdapat catatan terkait transparansi proses musyawarah dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi penerapan hukum agar penyelesaian sengketa tidak hanya formalistik, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya evaluasi regulasi dan praktik pengadaan tanah untuk memperkuat legitimasi pembangunan serta perlindungan hak masyarakat
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus Putusan PN Serang 23/PDT.G.S/2024/PN.SRG Sintha Andiningtyas Kirani; Mohammad Hifni; Galuh Sulyana; Dani Darmawan; Muhamad Jahiri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2085

Abstract

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata yang berimplikasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Srg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan, didukung dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 1234–1252 KUHPerdata secara konsisten, dengan mempertimbangkan kelengkapan bukti, itikad para pihak, serta prinsip pacta sunt servanda. Putusan ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui ganti rugi dan pemenuhan kewajiban, sekaligus menegaskan pentingnya kesadaran hukum dalam membuat perjanjian tertulis. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan literasi hukum dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa agar sistem hukum lebih efektif dan responsif
Legal Review Of Breach Of Land Dispute Over Land Sale And Purchase Between Land Owner And PT. Pancapuri Indoperkasa : Serang District Court Decision Number 123/PDT/2025/PN. SRG Mutari Madhuri; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni; Najar Pratama; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2300

Abstract

This study examines the legal implications of a breach of contract dispute between a landowner and PT. Pancapuri Indoperkasa, as ruled in Serang District Court Decision Number 123/Pdt/2025/PN.Srg. The research employs a normative juridical approach with a case study method to analyze the application of civil law. Data were obtained from the Supreme Court’s Case Tracking Information System (SIPP), relevant legislation, legal journals, and expert opinions, analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that PT. Pancapuri Indoperkasa was proven to have defaulted by failing to fulfill payment obligations despite having received the land, which had been delivered more than two years earlier. The court rejected the company’s argument of force majeure due to internal delays in permits and funding changes, affirming that such business risks are the company’s responsibility. The judges confirmed that all elements of breach valid agreement, unfulfilled obligation, delay, loss, and causal relation were legally proven, reflecting the correct application of Articles 1244 1252 of the Civil Code. This decision illustrates the court’s progressive interpretation of pacta sunt servanda and good faith, ensuring protection for the weaker party and achieving substantive justice
Co-Authors Abdul Gofar Agustiawan, M. Nassir Dani Darmawan Desi Pratiwi Galuh Sulyana Mohammad Hifni Mutari Madhuri Najar Pratama Rifkhi Iqbal Fitroni Shabrian Yusuf Maulana Sintha Andiningtyas Kirani