Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Kabupaten Pandeglang : Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Pdl Ruth Arnesia Purba; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2146

Abstract

Meningkatnya sengketa jual beli tanah menegaskan urgensi kajian yuridis mengenai wanprestasi dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah di Kabupaten Pandeglang dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pdl. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan sumber hukum utama berupa KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran oleh tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, namun gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuur libel, disebabkan ketidakjelasan uraian fakta hukum, objek sengketa, serta hubungan antara posita dan petitum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya perjanjian formal di hadapan pejabat berwenang sebagai landasan kepastian hukum dalam transaksi tanah
Optimalisasi Perlindungan Anak Dalam Kebijakan Hukum Pidana Faturohman Faturohman; Tegar Muhammad Zaidan; Ruth Arnesia Purba
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v1i1.8708

Abstract

Anak secara filosofis memiliki kedudukan yang penting dalam suatu bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus, termasuk ketika anak melakukan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana anak). Seorang anak mempunyai hak-hak yang sudah tercantum dalam peraturan hukum, Dimana peraturan tersebut termasuk bentuk perlindungan hukum. Pada artikel ini penulis menggunakan metode studi Pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data-data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pasal 13 UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak, yang menyebutkan bahwa proses peradilan anak dilanjutkan ketika proses diversi tidakmenghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapatdilakukan dengan cara mediasi antara pelaku korban, mendukung diversi,pemberian ganti rugi kepadakorbandan keluarganya, dan memberikan pengakuan bersalah karena telah melakukan tindak pidana.