Garuda - Garba Rujukan Digital

Differential Profile of Cytokine TNF-Α, MDA and SOD Level in Sepsis Induced By Cecal Ligation and Puncture Compared with Induced By LPS Dian Samudra
Journal of Global Pharma Technology Volume 11 Issue 01.
Publisher : Journal of Global Pharma Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.552 KB)

Objective: The aim of this study is to analyse the differential of TNF-α cytokine profile, MDA, and SOD levels between sepsis-induced in mice by cecal ligation and puncture (CLP) which were then compared with lipopolysaccharide (LPS) injection. Methods: This study made use of experimental animals, 28 mice divided into 4 groups: control (healthy mice), mice model of sepsis due to cecal ligation and puncture (CLP), a group of mice modeled sepsis due to LPS i.p injection of 103 (LPS1) and LPS 105 CFU i.p injection dose (LPS2). Afterward, TNF-α levels were examined using a sandwich enzyme immunoassay technique and calculation of MDA and SOD levels in blood, liver, and kidneys. Results: The results showed that the level of TNF-α cytokines in mice model of sepsis with LPS induction of 105 CFU (LPS2) increased significantly (p <0.05) compared to the sepsis model with CLP (LPS2: 1.11 ng/ml vs 0.34 ng/ml). MDA levels in serums, livers, and kidneys of the experimental animals were also found to increase after LPS induction of 103 and 105 CFU doses. In contrast, SOD levels experienced a significant decrease due to LPS injection of dose 105 CFU in comparison with the CLP sepsis model. Conclusion: This study found that the best sepsis model was the one with LPS induction of 105 CFU doses which was characterized by a high production of TNFα cytokines, excessive MDA levels, and low levels of SOD antioxidant enzymes. By finding the best sepsis model, it can be used for therapeutic needs by targeting the inhibition of TNF-α proinflammatory cytokines and oxidative stress indicators MDA and SOD. Keywords: cecal ligation and puncture (CLP), LPS, MDA, sepsis, SOD, TNF-α

Tinjauan Hukum Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Investasi Usaha Konveksi : Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN. Pdl Agung Madhani; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2140

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi usaha sering mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor akibat kewajiban kontraktual tidak dipenuhi oleh pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses wanprestasi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah bagi investor, dan majelis hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan tergugat bukan hanya ingkar janji, tetapi juga termasuk perbuatan melawan hukum yang melemahkan kepercayaan sebagai dasar utama dalam kegiatan investasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme penegakan perjanjian, perlindungan hukum bagi investor, serta perluasan penggunaan penyelesaian sengketa alternatif agar dapat meminimalisir risiko kerugian dan memperkuat kepercayaan dalam praktik bisnis

Tinjauan Hukum Penanganan Kredit Macet di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Studi Putusan Perkara Nomor : 163/Pdt.G/2020/PN.Srg Tegar Muhammad Zaidan; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2145

Penelitian ini menganalisis proses hukum penanganan kredit macet pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian adalah menelaah kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Srg dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adira Finance menerapkan prosedur standar seperti penjadwalan ulang jatuh tempo, restrukturisasi, pelunasan khusus, dan eksekusi fidusia. Namun, putusan pengadilan justru membatalkan perjanjian dan memerintahkan pengembalian objek kepada konsumen, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan hukum dan berpotensi melemahkan fungsi jaminan fidusia sebagai perlindungan bagi kreditur. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi interpretasi peradilan dengan ketentuan hukum fidusia guna menjamin keadilan yang seimbang bagi kreditur dan debitur di Indonesia

Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Kabupaten Pandeglang : Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Pdl Ruth Arnesia Purba; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2146

Meningkatnya sengketa jual beli tanah menegaskan urgensi kajian yuridis mengenai wanprestasi dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah di Kabupaten Pandeglang dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pdl. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan sumber hukum utama berupa KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran oleh tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, namun gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuur libel, disebabkan ketidakjelasan uraian fakta hukum, objek sengketa, serta hubungan antara posita dan petitum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya perjanjian formal di hadapan pejabat berwenang sebagai landasan kepastian hukum dalam transaksi tanah

Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 2024 : Studi Kasus Perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 Muhamad Suwandi; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2258

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi yang menentukan legitimasi kekuasaan rakyat melalui proses yang transparan dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengkaji dasar pertimbangan Majelis Bawaslu dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis dokumen dan wawancara pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Bawaslu Provinsi Banten telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana pelanggaran administratif terbukti dilakukan oleh beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rekapitulasi hasil suara. Namun, sanksi administratif tidak dapat diterapkan karena hasil pemilu nasional telah ditetapkan dan menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip LUBER dan JURDIL secara konsisten untuk menjaga integritas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mekanisme Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 Tb. Faisal Sukma Wijaya; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2259

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan legitimasi politik berjalan secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam mekanisme penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam tahapan akhir pemilihan anggota DPRD Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait, disertai analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Serang telah menjalankan perannya sesuai ketentuan hukum melalui penerbitan Keputusan Nomor 129 Tahun 2023 tentang DCS dan Nomor 148 Tahun 2023 tentang DCT, namun menghadapi beberapa kendala seperti permasalahan teknis pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), keterlambatan dana hibah, serta hambatan koordinasi di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan, kesiapan teknis, dan transparansi prosedural untuk memperkuat integritas pemilu di masa mendatang.

Analisis Perlindungan Hukum UMKN di Kota Serang Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha : Studi Kasus UMKN Batik Banten Andri Subandrio; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2260

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, serta mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan data hasil wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM, khususnya pada sektor Batik Banten, belum berjalan secara optimal. Ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, terutama terkait pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap lemahnya jaminan hukum bagi pelaku UMKM dan perlunya reformulasi kebijakan agar sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search