Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Tinjauan Hukum Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Investasi Usaha Konveksi : Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN. Pdl Agung Madhani; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2140

Abstract

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi usaha sering mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor akibat kewajiban kontraktual tidak dipenuhi oleh pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses wanprestasi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah bagi investor, dan majelis hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan tergugat bukan hanya ingkar janji, tetapi juga termasuk perbuatan melawan hukum yang melemahkan kepercayaan sebagai dasar utama dalam kegiatan investasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme penegakan perjanjian, perlindungan hukum bagi investor, serta perluasan penggunaan penyelesaian sengketa alternatif agar dapat meminimalisir risiko kerugian dan memperkuat kepercayaan dalam praktik bisnis
Tinjauan Hukum Penanganan Kredit Macet di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Studi Putusan Perkara Nomor : 163/Pdt.G/2020/PN.Srg Tegar Muhammad Zaidan; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2145

Abstract

Penelitian ini menganalisis proses hukum penanganan kredit macet pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian adalah menelaah kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Srg dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adira Finance menerapkan prosedur standar seperti penjadwalan ulang jatuh tempo, restrukturisasi, pelunasan khusus, dan eksekusi fidusia. Namun, putusan pengadilan justru membatalkan perjanjian dan memerintahkan pengembalian objek kepada konsumen, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan hukum dan berpotensi melemahkan fungsi jaminan fidusia sebagai perlindungan bagi kreditur. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi interpretasi peradilan dengan ketentuan hukum fidusia guna menjamin keadilan yang seimbang bagi kreditur dan debitur di Indonesia
Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Kabupaten Pandeglang : Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Pdl Ruth Arnesia Purba; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2146

Abstract

Meningkatnya sengketa jual beli tanah menegaskan urgensi kajian yuridis mengenai wanprestasi dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah di Kabupaten Pandeglang dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pdl. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan sumber hukum utama berupa KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran oleh tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, namun gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuur libel, disebabkan ketidakjelasan uraian fakta hukum, objek sengketa, serta hubungan antara posita dan petitum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya perjanjian formal di hadapan pejabat berwenang sebagai landasan kepastian hukum dalam transaksi tanah
PENGARUH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI INDONESIA Dini Rosdiani; M. Nassir Agustiawan; Laila Fatmawati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.1037

Abstract

Hukum pidana internasional mengatur penerapan hukum terhadap kejahatan yang didefinisikan sebagai kejahatan internasional yang persidangannya dapat dilakukan di dalam negeri atau internasional. Penerapan hukum pidana internasional bergantung pada pengadilan nasional dan beberapa kejahatan dapat diadili secara internasional. Salah satu fungsi hukum pidana internasional adalah memberikan solusi terhadap permasalahan pidana internasional. Realitas penerapan hukum pidana internasional dengan pengadilan yang disesuaikan dengan pengadilan internasional ditunjukkan dengan adanya Nuremberg International Military Tribunal (TIMI), Mixed Court, dan Court of Justice. Pengadilan Militer di Tokyo (IMTT). Sedangkan pemberantasan kejahatan internasional dilakukan oleh pengadilan nasional, misalnya di Indonesia terdapat pengadilan HAM dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan teroris. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran teroris telah dinyatakan sebagai kejahatan internasional. Pengadilan hak asasi manusia diatur dengan undang-undang no. Keputusan No. 26/2000 tentang pengadilan hak asasi manusia memberikan dasar hukum bagi pengadilan para pelaku kejahatan hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan fenomena yang terus mencoreng keadilan di Indonesia. Hingga saat ini, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang diduga terjadi pada masa Orde Baru. Namun permasalahan ini belum terselesaikan secara jelas dan adil, sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia internasional. Pemulihan supremasi hukum masih menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun proses reformasi telah berlangsung selama 25 tahun, yaitu dari tahun 1998 hingga 2023, masih diperlukan upaya untuk mewujudkan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait pengaruh hukum pidana internasional terhadap hukum nasional dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia serta peneliti juga ingin meneliti tentang bentuk penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sehingga hasil dari penelitian dapat mengetahui faktor tidak terselesaikannya pelanggaran HAM berat di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia.