Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah sebagai Konsekuensi dari Politik Engtangling Alliance Kusmin, Achmad Fauzi; Danar Hafidz Adi Wardhana; Muhammad Sajidin; Dewi Nuraliah; Nurfadilah Nasiruddin; Rezky Ramadhan Antuli
Jurnal Arajang Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Arajang Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/arajang.v6i1.2769

Abstract

Banyak negara-negara di dunia yang membangun hubungan melalui berbagai perjanjian, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun militer. Hal ini kemudian menyebabkan adanya hubungan antar negara yang cenderung mengikat. Hal ini terjadi kepada Amerika pada keterlibatannya dalam konflik Suriah. Banyak faktor yang menyebabkan Amerika untuk terlibat di konflik Suriah, salah satunya adalah keterlibatan sekutu-sekutu Amerika dalam konflik tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode library research. Pada tahap awal penulis melakukan penentuan topik penelitian. Setelah menemukan topik penelitian, penulis kemudian menggunakan berbagai teori dan konsep dalam hubungan internasional. Teori yang digunakan adalah neorealisme, balance of power dan entangling alliance. Penulis mengumpulkan berbagai data yang dikelompokkan menjadi analisis menggunakan data mengenai situasi Suriah, implementasi kebijakan AS dan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Terdapat banyak aktor yang terlibat dalam konflik di Suriah. Aktor-aktor tersebut memiliki peran masing-masing dalam konflik ini. Aktor-aktor domestik yang menjadi oposisi Assad diantaranya adalah National Coalition dan beberapa kelompok bersenjata lainnya. Sedangkan Partai Ba’ath, Institusi Keamanan dan kelompok agama minoritas memilih untuk mendukung pemerintahan Assad. Program Pelatihan dan Perlengkapan AS untuk Kelompok Oposisi, Bantuan Kemanusiaan, Sanksi Ekonomi AS. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah bukan semata-mata atas dasar kepentingan Amerika untuk membantu warga Suriah, namun hal ini didorong oleh keterlibatan sekutu-sekutu Amerika Serikat, sehingga secara moral Amerika Serikat harus terlibat dalam konflik itu demi menjaga hubungannya dengan sekutu-sekutunya. Sesuai dengan konsep entangling alliance yang menyatakan bahwa negara dapat terlibat dalam suatu permasalahan sebagai hasil dari keterikatannya terhadap sekutu-sekutunya.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Makuang Kabupaten Mamasa dalam Meminimalisir Terjadinya Kekerasan Seksual Pratiwi, Andi Dewi; Fadhil, Fadhlan; Ichsan, Muh Arfhani; Mausili, Dwi Rianisa; Danar Hafidz Adi Wardhana; Rezki Rahmawati; Achmad Fauzi Kusmin; Rezky Ramadhan; Andi Muhammad Ikbal Salam; Usri
MALAQBIQ Vol. 4 No. 1 (2025): Malaqbiq : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jam.v4i1.1514

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa Makuang, Kabupaten Mamasa, dalam upaya meminimalisir terjadinya kekerasan seksual melalui metode ceramah dan tanya jawab. Kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan, di mana pemahaman tentang pencegahan dan penanganannya sering kali terbatas. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparat desa dan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi interaktif dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga untuk memastikan penyebaran informasi yang merata. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman mendasar, sedangkan sesi tanya jawab memungkinkan peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami serta berbagi pengalaman terkait isu kekerasan seksual di lingkungan tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam menangani kasus kekerasan seksual, mulai dari aspek preventif hingga responsif. Selain itu, peserta juga memahami prosedur pelaporan dan pendampingan korban yang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Kegiatan ini turut menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah desa untuk membuat regulasi atau program khusus yang mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual, seperti sosialisasi berkala, pembentukan tim respons cepat, dan kerja sama dengan lembaga terkait. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak langsung berupa peningkatan pengetahuan tetapi juga mendorong tindakan nyata dari pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.
Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Mendukung Pembangunan Desa Pamboborang Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Danar Hafidz Adi Wardhana; Achmad Fauzi Kusmin; Muhammad Sajidin; Riady IK
Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2025): November : Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/inovasisosial.v2i4.2522

Abstract

Village Community Institutions (LKD) play a strategic role in supporting village governance and the implementation of community-based development. However, various challenges remain for many LKDs, particularly in terms of institutional capacity, regulatory understanding, and collaboration among stakeholders. This community service activity aims to strengthen the capacity of the LKD of Pamboborang Village, Banggae Sub-District, Majene Regency, in supporting sustainable village development. The activity was conducted through interactive lectures focusing on improving understanding of institutional functions, strategic roles in planning and monitoring development, and the importance of synergy between the LKD, village government, and the community. Participants included LKD members, village officials, and local community representatives. The results showed an increase in participants’ understanding of the main duties and functions of LKDs, along with a growing collective awareness of the importance of local institutional roles in sustainable development. This activity serves as a tangible contribution to transforming village governance through institutional empowerment. In the future, follow-up actions such as continuous mentoring and practice-based training will be needed so that LKD institutional capacity can develop systematically and independently.