Sopyan, Abdul Rachman
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelembagaan Partai Politik: Studi Kasus Partai Koalisi Incumbent Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada Jamil, Dzulkarnain; Maksum, Ali; Sopyan, Abdul Rachman; Huda, Alfan
Jurnal DinamikA Vol 5, No 1 (2024): Jurnal DinamikA
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/dinamika.v5i1.45-62

Abstract

Studi ini berangkat dari kesuksesan petahana dalam mempertahankan kemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Probolinggo, Jawa Timur. Penelitian bertujuan menguak proses pelembagaan partai politik dengan mengeksplorasi kekuasaan partai politik, karakter partai politik, serta situasi dan kondisi internal partai politik. Maka dari itu, penelitian ini mengimplementasikan Metodologi kualitatif dengan metode studi kasus dalam kajian partai politik. Dalam studi ini ditemukan bahwa partai politik secara internal mengalami kelemahan kelembagaan hal ini terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi tidak seimbang sebab hegemoni pengurus pusat benar-benar kentara dalam pengambilan kebijakan, Partai politik cenderung menjadi pragmatis dan oportunis dalam proses pengambilan keputusan sebab dalam pengambilam pertimbangan menegasikan nilai-nilai ideologis malah cenderung memikirkan keuntungan kekuasaan dan posisi politik pengurusnya sehingga partai politik mengabaikan prinsip yang menjadi dasar perjuangan mereka. Partai Politik kurang internalisasi pada kader. Riset ini memperluas logika kegagalan partai politik dalam membentuk kelembagaan partai. Dalam kajian kepartaian Pelembagaan partai merupakan sebuah usaha untuk penguatan nilai/ideologi terhadap para anggota, proses kaderisasi Institusionalisasi mengaitkan dua aspek bernilai ialah value infusion (nilai pendapatan) serta behavioral routinization (rutinitas pelakon). Value infusion mesti menjadi prioritas partai politik guna mengembangkan legitimiasi, penerimaan di rakyat, serta mengakarnya parpol (party rootedness). Sedangkan behavioral routinization mesti menjadi pertimbangan utama agar terbangun kelembagaan dalam partai politik.
Redefining the Islamic defenders front's (FPI) identity after its dissolution by the Indonesian government Maksum, Ali; Jubba, Hasse; Abdullah, Irwan; Wahyuni, Esa Nur; Sopyan, Abdul Rachman
Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol 13, No 2 (2023): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
Publisher : IAIN Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijims.v13i2.399-426

Abstract

This research aims to understand how identity redefinition occurs and whatcultural variables result in identity redefinition. The Indonesian governmenthas disbanded several mass organizations throughout the years. To ensure itssurvival, the group hid among the crowds. Meanwhile, the Islamic DefendersFront (FPI), which the government had disbanded in 2020, was renamed theIslamic United Front, and it maintained a milder stance toward the governmentto survive. Several research studies have examined the government’s rationalefor abolishment. However, research on how organizational actors react to theirorganizations’ dissolution is still scarce. The research examined the former IslamicDefenders Front (FPI) members’ perceptions of their organization’s dissolutionby the government in 2020. The study utilized a qualitative research design. Thedata analysis was performed inductively to ascertain the former FPI members’subjective opinions of the organizational redefinition. The findings indicatedthat former FPI members reinvented their identity after the government’sdisbandment as a means of survival by adopting more lenient, accommodating,and inclusive views toward the government and other mass groups. Also, thedisintegration of radical religious groups may catalyze a new relationship betweenradical Islamic organizations and the state.