Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perencanaan Tata Ruang dalam Pengembangan Goa Kunthi sebagai Objek Wisata Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat Domestik di Dusun Bolo Desa Bulurejo Kabupaten Wonogiri Mahipal, Mahipal; Ghilma, Layya Iksiru; Putri, Endah Trisvina Rahayu; Ainii, Nisrinaa Quurotu; Ghifari, Wildan Al
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Wonogiri sering kali tidak mendapatkan perhatian lebih bagi warga Indonesia ataupun Luar Indonesia untuk menjadikan Kabupaten ini sebagai tempat berlibur atau berwisata. Tujuan penilitian ini untuk menganalisis pembangunan perencanaan tata ruang berkelanjutan dalam bentuk objek wisata alam untuk meningkatan kualitas kesejahteraan hidup masayarakat domestik khusunya di Dusun Bolo Desa Bulurejo Kecamatan Nguntoronadi di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang untuk pengembangan suatu tempat yang bisa dijadikan objek wisata alam yaitu Goa Kunthi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat domestik yang melibatkan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam rencana tata ruang. Dalam penataan ruang yang baik akan meciptakan aksesbilitas dan fasilitas yang mendukung pariwisata, serta melibatkan partisipasi dalam proses perencanaan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan tata ruang ini dapat memberikan manfaat seperti wonogiri lebih dikenal terutama dusun didalmnya yang memiliki keindahan alam, lalu memberikan manfaat ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui peluang kerja dan juga peningkatan infrastruktur.
Regulasi Hukum Perdata Internasional atas Risiko Penipuan Transaksi QRIS di Era Digitalisasi Perdagangan Global Ghilma, Layya Iksiru; Madina, Zaskia; Putri, Endah Trisvina Rahayu; Azlin, Wildan Al Ghifari; Febrianty, Yenny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan digitalisasi perdagangan global, batasan geografis telah dihapus dan akses pasar menjadi lebih efisien. Standar nasional pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) mendukung inklusi keuangan dan memudahkan transaksi lintas negara, terutama di Asia. Namun, perluasan penggunaan QRIS lintas negara membutuhkan regulasi hukum perdata internasional yang kuat dan responsif. Kerangka hukum perdata internasional yang mengatur risiko penipuan transaksi QRIS lintas negara dianalisis melalui bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin keamanan dan keadilan dalam transaksi digital global, hukum harus disesuaikan, perlindungan data pribadi harus dilindungi, mekanisme penyelesaian sengketa harus dibuat, dan kerja sama antarnegara harus dilakukan. Dalam menghadapi tantangan perdagangan digital internasional, penelitian ini menyarankan penguatan regulasi yang fleksibel, kerja sama lintas yurisdiksi, dan penggunaan teknologi keamanan kontemporer sebagai prioritas.
Analisis Yuridis Implementasi Qris Dalam Sistem Pembayaran Nasional: Perspektif Hukum Ekonomi Indonesia Ghilma, Layya Iksiru; Madina, Zaskia; Putri, Endah Trisvina Rahayu; Azlin, Wildan Al Ghifari; Siswajanthy, Farahdinny
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7249

Abstract

Bank Indonesia has established the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), a national payment system standard based on QR codes, to integrate various digital payment instruments into the National Payment System. The purpose of this policy is to improve transaction convenience and the security of the payment system, especially for UMKM. The aim of this research is to examine how QRIS is regulated and implemented from the perspective of Indonesian economic law, as well as its legal impact on legal certainty, consumer protection, and healthy business competition. A normative juridical research method is used, employing legislation and conceptual analysis. The research results show that QRIS is a powerful economic legal tool with a strong legal basis. Additionally, it serves as a tool to reduce chaos in the payment system. However, there are still issues with personal data security, transaction security, and oversight efficiency. As a result, to ensure the national digital payment system continues to operate smoothly, regulatory strengthening and harmonization between regulators are needed.