Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penataan Ruang di Bantargebang: Perspektif Hukum dalam Pengelolaan Kawasan Pembuangan Sampah Mahipal, Mahipal; Madina, Zaskia; Ali, Magnolia Nasywa; Herdiyanti, Habibah Pramelia; Gipari, Muhammad Hilman Al
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang di Bantargebang adalah masalah penting yang terkait dengan pengelolaan tempat pembuangan sampah, khususnya dalam aspek hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wilayah tersebut dari sudut pandang hukum, dengan fokus pada penerapan kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang masih lemah, menyebabkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Masalah ini diperburuk oleh pertumbuhan populasi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur yang memadai. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki situasi ini dengan regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan pembuangan sampah di Bantargebang harus memperhatikan aspek teknis, hukum, dan sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Regulasi Hukum Perdata Internasional atas Risiko Penipuan Transaksi QRIS di Era Digitalisasi Perdagangan Global Ghilma, Layya Iksiru; Madina, Zaskia; Putri, Endah Trisvina Rahayu; Azlin, Wildan Al Ghifari; Febrianty, Yenny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan digitalisasi perdagangan global, batasan geografis telah dihapus dan akses pasar menjadi lebih efisien. Standar nasional pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) mendukung inklusi keuangan dan memudahkan transaksi lintas negara, terutama di Asia. Namun, perluasan penggunaan QRIS lintas negara membutuhkan regulasi hukum perdata internasional yang kuat dan responsif. Kerangka hukum perdata internasional yang mengatur risiko penipuan transaksi QRIS lintas negara dianalisis melalui bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin keamanan dan keadilan dalam transaksi digital global, hukum harus disesuaikan, perlindungan data pribadi harus dilindungi, mekanisme penyelesaian sengketa harus dibuat, dan kerja sama antarnegara harus dilakukan. Dalam menghadapi tantangan perdagangan digital internasional, penelitian ini menyarankan penguatan regulasi yang fleksibel, kerja sama lintas yurisdiksi, dan penggunaan teknologi keamanan kontemporer sebagai prioritas.
Analisis Yuridis Implementasi Qris Dalam Sistem Pembayaran Nasional: Perspektif Hukum Ekonomi Indonesia Ghilma, Layya Iksiru; Madina, Zaskia; Putri, Endah Trisvina Rahayu; Azlin, Wildan Al Ghifari; Siswajanthy, Farahdinny
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7249

Abstract

Bank Indonesia has established the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), a national payment system standard based on QR codes, to integrate various digital payment instruments into the National Payment System. The purpose of this policy is to improve transaction convenience and the security of the payment system, especially for UMKM. The aim of this research is to examine how QRIS is regulated and implemented from the perspective of Indonesian economic law, as well as its legal impact on legal certainty, consumer protection, and healthy business competition. A normative juridical research method is used, employing legislation and conceptual analysis. The research results show that QRIS is a powerful economic legal tool with a strong legal basis. Additionally, it serves as a tool to reduce chaos in the payment system. However, there are still issues with personal data security, transaction security, and oversight efficiency. As a result, to ensure the national digital payment system continues to operate smoothly, regulatory strengthening and harmonization between regulators are needed.