Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Dinamika Sosial Budaya Jurnal Notariil Private Law Unizar Law Review
Hamzah, Any Suryani
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Any Suryani Hamzah; Lalu Husni; RR Cahyowati
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.964 KB)

Abstract

Isu perdagangan orang (human trafficking) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (human trafficking), khususnya aspek pencegahan perdagangan orang, seiring dengan dibukanya tambang tambang besar dibeberapa wilayah NTB serta pekembangnya sector pariwisata NTB menjadi daerah wilayah sending area, transit dan penerima. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa.sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Malaka merupakan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpatisipati dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariowisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang bahaya perdagangan orang, migrasi aman dan penempatan pekerja migran Indonesia.mengngat des amalaka merupakan pintu wisata tiga gili yaitu gili air,gili meno dan Gili Trawangan.dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata ,animo masyarakat masyarakat desa Malakayg untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri , migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia .
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Harian Lepas: Studi Kasus PT. Rinjani Tirta Abadi Di Desa Aik Berik Renda Hizanatul Ulumi; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.51 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1173

Abstract

This study aims to determine the legal protection of daily female laborers at PT. Rinjani Tirta Abadi in Aik Berik Village in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. A female worker is a woman who works for wages or other forms of remuneration. Daily laborers are workers or laborers who work for entrepreneurs to carry out certain jobs that can vary in terms of time and volume of work by receiving wages based on the daily attendance of workers. The type of research used in this study is empirical legal research with a sociological juridical approach and uses primary legal sources obtained from field data and interviews. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower has provided regulations regarding the rights of women workers. Based on the formulation of the problem and the purpose of this study, namely, to analyze further how the legal protection arrangements for daily workers at PT. Rinjani Tirta Abadi, and to find out the implementation of protection for daily female workers based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.
Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia Bayu Prawira Putra Haryawan; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.663 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1174

Abstract

This study aims to determine the legal protection and social security for migrant worker in Indonesia under Indonesia positive law and to determine the protections for migrant worker in their occupancy period. This study using normative method, and using qualitative analyze method. Result of this study showed that one of the efforts of Indonesia government to protect migrant worker is giving social security for migrant worker pursuant to Indonesian law. This social security given to the migrant worker in their occupancy period.
Penerapan Hak Cuti Bagi Pekerja Perempuan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN): (Studi Di PT BTN Kantor Cabang Mataram) Putu Mitha Alfiyana; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1559

Abstract

This study aims to find out how to arrange leave rights for women workers according to labor laws and the implementation of women's leave rights according to labor laws against regulations at Bank BTN KC Mataram companies. Implementation of research using empirical research methods. Based on the results of the study, the rights of women workers to leave have been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Bank BTN KC Mataram has an official bond agreement. Female workers get special leave rights in the form of leave for menstruation, pregnancy, childbirth, and miscarriage. This provision is regulated in the signing of the cooperation. The company should give special leave to all female workers regardless of whether the worker is in service or not.
Efektivitas Pelayanan Tenaga Kesehatan Terhadap Peserta BPJS Kesehatan: (Studi Pada Puskesmas Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur) Agustiarini Agustiarini; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1561

Abstract

This study aims to determine and discuss the effectiveness of services for BPJS Health participants and the factors that influence the implementation of health services for BPJS health participants. This type of research is empirical legal research with a statutory approach, conceptual approach and sociological approach. The results showed that the Labuhan Haji Health Center had the capacity of health facilities, health administration, health center safety standards that were effective and in accordance with applicable regulations, as well as the factors that influenced the implementation of BPJS services at the Labuhan Haji Health Center consisting of geographical factors, the availability of Labuhan Haji Health Center facilities, and capacity. Health Human Resources. The availability of health services will affect the success of the implementation of BPJS services at the Labuhan Haji Health Center.
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Timur Lalu Husni; Any Suryani Hamzah; Hirsanuddin Hirsanuddin
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2113

Abstract

Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Penempatan Pejerja Migran Indonesia ke Luar Negeri dan pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa. Sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Pemenang Timur merupakan salah satu desa pengirim pekerja migran Indonesia ke Luar negeri dan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpatisipati dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariwisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang penempatan pekerja migran yang benara serta bahaya perdagangan orang serta migrasi aman dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata ,animo masyarakat masyarakat Desa Pemenang Timur yang untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri , migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Anida Firliana Dewi; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2130

Abstract

Penelitaian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. berdasarkan penelitian, tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan pasal 40,41, dan 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pengawasan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kewajiban Pengusaha Dalam Penerapan P3K Atas Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Tentang Ketenagakerjaan: (Studi PT. Alfaria Trijaya Tbk) Baiq Indi Cahya Aulya; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2136

Abstract

This research’ purposes are to know and to analyze implementation of implemented P3K by the company in their workers as the form PT. Alfaria Trijaya’s responsibilities in the work accident. This study was empirical legal research. Research’s result shows that implementation of P3K in PT. Alfaria Trijaya Tbk, can be said has been done according to the Ministry of Manpower Regulation Number 15 /MEN /VIII/2008 on the first assistance during work accident in workplace. It start with the first assistance officers, rooms, first aid cabinet or box and its contain, evacuation tools and transportation. However, the first aid implementation of company has not meets the standard according to the ministry regulation. The liability of PT Alfaria Trijaya Tbk in the event of a work accident in the workplace, as for the forms of liability including: Such as the provision of first aid for work accidents in the workplace (P3K), and the Employment Social Security Administration Agency (BPJS) covering transportation costs; Temporary compensation for being unable to work (STMB); Disability compensation; Compensation for death, funeral expenses and periodic compensation at once; Rehabilitation costs in the form of replacement of assistive devices (orthoses) and/or replacement devices (protheses); Reimbursement of dentures, hearing aids and glasses; Education Scholarship.
Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Transportasi Online Terhadap Mitra Kerja Yang Terkena Risiko Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Di Kota Mataram) Dian Sri Wahyuni; Any Suryani Hamzah; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2618

Abstract

This study aims to determine the responsibilities of online transportation service companies to partners exposed to risk in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the factors that affect the responsibility of transportation service companies online to partners. This research uses conceptual, legislation, and sociological approaches to normative-empirical law. In contrast, the data collection techniques used in this study were library materials and interviews. The study results show that the company provides an alternative in the form of insurance to partners as a form of concern for the company. And the factors that affect the responsibility of the company with the driver are the non-fulfilment of the elements of the working relationship because the company's relationship with the driver is only a partnership relationship.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI MENURUT PP NO. 59 TAHUN 2021 Muttami Maturrahmah; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 di Kabupaten Lombok Tengah, yang membahas tentang bagaimana pengaturan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Serta faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia di kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif–Empiris. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasca penempatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait, status Pekerja Migran Indonesia yang ilegal, dan rendahnya pengetahuan pekerja Migran Indonesia sehingga mereka dapat ditipu oleh pihak lain.
Co-Authors Adinda Rizka Agustiarini Agustiarini Anida Firliana Dewi Baiq Indi Cahya Aulya Bayu Prawira Putra Haryawan Dian Sri Wahyuni Hariadi Hariadi Hirsanuddin Hirsanuddin husaini husaini Jayeng Tinon Irfani Kusuma, Rahmawati L. Husni Lalu Husni Linda Yulianti Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mohammad Irfan Muh. Risnain Muttami Maturrahmah Ni Putu Juniasti Nurhadi, Syiis Nurhaliza Nurhaliza Putu Mitha Alfiyana Renda Hizanatul Ulumi Rizky Yuniansari rodliyah rodliyah Rodliyah Rodliyah Rr Cahyowati Zunnuraeni Zunnuraeni