Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Dinamika Sosial Budaya Jurnal Notariil Private Law Unizar Law Review
Hamzah, Any Suryani
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Transportasi Online Terhadap Mitra Kerja Yang Terkena Risiko Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Di Kota Mataram) Dian Sri Wahyuni; Any Suryani Hamzah; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2618

Abstract

This study aims to determine the responsibilities of online transportation service companies to partners exposed to risk in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the factors that affect the responsibility of transportation service companies online to partners. This research uses conceptual, legislation, and sociological approaches to normative-empirical law. In contrast, the data collection techniques used in this study were library materials and interviews. The study results show that the company provides an alternative in the form of insurance to partners as a form of concern for the company. And the factors that affect the responsibility of the company with the driver are the non-fulfilment of the elements of the working relationship because the company's relationship with the driver is only a partnership relationship.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI MENURUT PP NO. 59 TAHUN 2021 Muttami Maturrahmah; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 di Kabupaten Lombok Tengah, yang membahas tentang bagaimana pengaturan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Serta faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia di kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif–Empiris. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasca penempatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait, status Pekerja Migran Indonesia yang ilegal, dan rendahnya pengetahuan pekerja Migran Indonesia sehingga mereka dapat ditipu oleh pihak lain.
Restrukturisasi Sistem Hukum Penangungalangan Darurat Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum Muh. Risnain; Any Suryani Hamzah; Rizky Yuniansari
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i2.55

Abstract

Penanganan Covid-19 selain menghadirkan problem kesehatan yang mengancam manusia, resesi ekonomi, tetapi juga kompleksitas persoalan hukum. Sistem hukum penanggulangan darurat kesehatan dengan undang-undang onomr 18 tahun 2016 tentang karantina kesehatan ternyata tidak memadai bagi pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebara covid 19. Pendekatan penyelesaian covid 19 melalui pembatasan social berskala besar ternyata bukan satu-satunya jalan untuk penyebaran covid-19 setelah ditemukan vaksin. Namun persoalan hukum baru muncul mana kala tidak ada instrument hokum bagi pemerintah yang dapat memaksa mayarakat yang menolak dilakukan vaksinasi. Sementara di sisi lain sistem hokum kesehatan nasional yang dianut dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang nomor 36 tahun tahun 2014 telah menempatkan prinsip hokum bahwa segala tindakan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang memberikan hak kepada pasien untuk setuju atau tidak setuju terhadap setiap tindakan medis (informed consent). Kompleksitas dan Ketidakharmonisan sistem hokum penanggulangan kesehatan dengan hokum kesehatan yang ada tentu saja berdampak pada kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menanggulangi covid-19. Maka perlu dilakukan kajian untuk itu dalam rangka memberikan solusi bagi pemerintah dan DPR dalam menanggulangi penanggulangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum.Persoalan hokum dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimanakah mengharmoniskan sistem hokum penanggulangan kesehatan dengan hokum kesehatan dalam kerangka hak asasi manusia ? bagaimana arah konsep restrukturisasi Sistem Hukum Penangungalangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum ? hasil penelitian menemukan, pertama, Instrument hukum penganggulangan darurat kesehatan merupakan sebuah sistem dalam kerangka Negara hukum. Harmonisasi Sistem Hukum Penanggulangan Darurat Kesehatan dengan melakukan penyesuaian norma-norma dalam Undang-undang bidang kesehatan dan undang-undang Hak Asasi Manusia. Kedua, Konsep Restrukturisasi Sistem Hukum Penangungalangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum kedepan dilakukan dengan menggunakan metode omnibus law dalam penyusunan RUU perubahan UU Kekarantinaan kesehatan. Oleh karena kami menyarankan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan terhadap UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dilakukan perubahan.
Co-Authors Adinda Rizka Agustiarini Agustiarini Anida Firliana Dewi Baiq Indi Cahya Aulya Bayu Prawira Putra Haryawan Dian Sri Wahyuni Hariadi Hariadi Hirsanuddin Hirsanuddin husaini husaini Jayeng Tinon Irfani Kusuma, Rahmawati L. Husni Lalu Husni Linda Yulianti Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mohammad Irfan Muh. Risnain Muttami Maturrahmah Ni Putu Juniasti Nurhadi, Syiis Nurhaliza Nurhaliza Putu Mitha Alfiyana Renda Hizanatul Ulumi Rizky Yuniansari rodliyah rodliyah Rodliyah Rodliyah Rr Cahyowati Zunnuraeni Zunnuraeni