Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Restrukturisasi Sistem Hukum Penangungalangan Darurat Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum Muh. Risnain; Any Suryani Hamzah; Rizky Yuniansari
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i2.55

Abstract

Penanganan Covid-19 selain menghadirkan problem kesehatan yang mengancam manusia, resesi ekonomi, tetapi juga kompleksitas persoalan hukum. Sistem hukum penanggulangan darurat kesehatan dengan undang-undang onomr 18 tahun 2016 tentang karantina kesehatan ternyata tidak memadai bagi pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebara covid 19. Pendekatan penyelesaian covid 19 melalui pembatasan social berskala besar ternyata bukan satu-satunya jalan untuk penyebaran covid-19 setelah ditemukan vaksin. Namun persoalan hukum baru muncul mana kala tidak ada instrument hokum bagi pemerintah yang dapat memaksa mayarakat yang menolak dilakukan vaksinasi. Sementara di sisi lain sistem hokum kesehatan nasional yang dianut dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang nomor 36 tahun tahun 2014 telah menempatkan prinsip hokum bahwa segala tindakan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang memberikan hak kepada pasien untuk setuju atau tidak setuju terhadap setiap tindakan medis (informed consent). Kompleksitas dan Ketidakharmonisan sistem hokum penanggulangan kesehatan dengan hokum kesehatan yang ada tentu saja berdampak pada kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menanggulangi covid-19. Maka perlu dilakukan kajian untuk itu dalam rangka memberikan solusi bagi pemerintah dan DPR dalam menanggulangi penanggulangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum.Persoalan hokum dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimanakah mengharmoniskan sistem hokum penanggulangan kesehatan dengan hokum kesehatan dalam kerangka hak asasi manusia ? bagaimana arah konsep restrukturisasi Sistem Hukum Penangungalangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum ? hasil penelitian menemukan, pertama, Instrument hukum penganggulangan darurat kesehatan merupakan sebuah sistem dalam kerangka Negara hukum. Harmonisasi Sistem Hukum Penanggulangan Darurat Kesehatan dengan melakukan penyesuaian norma-norma dalam Undang-undang bidang kesehatan dan undang-undang Hak Asasi Manusia. Kedua, Konsep Restrukturisasi Sistem Hukum Penangungalangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum kedepan dilakukan dengan menggunakan metode omnibus law dalam penyusunan RUU perubahan UU Kekarantinaan kesehatan. Oleh karena kami menyarankan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan terhadap UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dilakukan perubahan.
LAW ENFORCEMENT OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 69/PUU -XII/2015 (Mixed Marriage Issue Without Marriage Agreement) Any Suryani Hamzah; Mohammad Irfan
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2018)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.597.1-12

Abstract

Abstrak The aims of this research is to find the model of traditional tourism governance format so that it can be used as a benchmark in the development of village tourism or sustainable hamlet tourism by re-arranging regulations based on local wisdom that support traditional tourism. Another objective is to evaluate and refine the implementation of village regulations that have been developed and implemented in the village tourism domain to determine the extent of their implications on improving the economy of people in tourist villages. This paper is authored using a qualitative approach with the orientation of literature study as an employed strategy in this study. The literature study is used in social research methodologies to trace historical data, as is found in this study. The results showed that the development of rural tourism is able to minimize the potential of urbanization from rural to urban society caused by the ability of local people to create economic activities based on tourism activities (tourism economy) in rural areas. The productive power of local potentials, including the potentials of rural areas, can be encouraged to grow and develop by utilizing the resources owned by the village, so that it can be an effective instrument in encouraging the development of socio-cultural and economic fields of rural communities. Furthermore, efforts will be encouraged to conserve and empower the potential of local culture and local wisdom values that tend to be threatened with extinction due to the heavily globalized currents that have entered rural areas. In the development of a tourist village, certain guidelines are needed so that the impact of the development of tourism activities in each rural area can be controlled. Keywords: tourism village; sustainable tourism development; economic empowerment; local wisdom.