Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Notariil Jurnal Kompilasi Hukum Private Law Unizar Law Review
Any Suryani Hamzah
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Anida Firliana Dewi; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2130

Abstract

Penelitaian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. berdasarkan penelitian, tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan pasal 40,41, dan 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pengawasan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kewajiban Pengusaha Dalam Penerapan P3K Atas Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Tentang Ketenagakerjaan: (Studi PT. Alfaria Trijaya Tbk) Baiq Indi Cahya Aulya; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2136

Abstract

This research’ purposes are to know and to analyze implementation of implemented P3K by the company in their workers as the form PT. Alfaria Trijaya’s responsibilities in the work accident. This study was empirical legal research. Research’s result shows that implementation of P3K in PT. Alfaria Trijaya Tbk, can be said has been done according to the Ministry of Manpower Regulation Number 15 /MEN /VIII/2008 on the first assistance during work accident in workplace. It start with the first assistance officers, rooms, first aid cabinet or box and its contain, evacuation tools and transportation. However, the first aid implementation of company has not meets the standard according to the ministry regulation. The liability of PT Alfaria Trijaya Tbk in the event of a work accident in the workplace, as for the forms of liability including: Such as the provision of first aid for work accidents in the workplace (P3K), and the Employment Social Security Administration Agency (BPJS) covering transportation costs; Temporary compensation for being unable to work (STMB); Disability compensation; Compensation for death, funeral expenses and periodic compensation at once; Rehabilitation costs in the form of replacement of assistive devices (orthoses) and/or replacement devices (protheses); Reimbursement of dentures, hearing aids and glasses; Education Scholarship.
Kajian Yuridis-Empirik Konsolidasi Tanah Perumahan Dan Pemukiman Sebagai Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana Di Wilayah Kota Mataram M. Arba; Any Suryani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.1021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis-empirik model pengaturan pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman sebagai salah satu upaya mitigasi bencana; Untuk mengkaji dan menganalisis efektif atau tidak pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman; dan untuk mengkaji dan menganalisis dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukinan terhadap upaya mitigasi bencana. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif-empirik, yaitu pendekatan statuta (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiolegal (sociolegal approach). Analisis bahan hukum dan data dilakukan dengan penafsiran hukum dan analisis kualitatif, kemudian disimpulkan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Model pengaturan pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahan 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah model Zonasi, yaitu: Zona Mataram (Mataram-Selaparang) untuk perumahan dan pemukiman, perkantoran, sekolah-sekolah dan perdagangan, serta wisata religi; Zona Cakranegara (Cakranegara-Sandubaya) untuk perumaham dan pemukiman, perekonomian dan bisnis serta wisata religi; dan Zona Ampenan (Ampenan-Sekarbela) untuk pemukiman, wisata alam, dan perekonomian; Konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman di wilayah Kota Mataramsudah terlaksanasesuai amanat Perda Nomor 12 Tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahan 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, namun belum terlaksana dengan baik. Adapun hambatannya:penduduk padat, wilayah sempit, budaya masyarakat, kesadaran hukum masyarakat masih kurang; Dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah Kota Mataram adalah berkurangnya bencana longsor karena banjir, berkurangnya bencana kerusakan rumah karena gelombang pasang, dan berkurangnya bencana kebakaran.
Analisis Pelindungan Hukum Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia Dalam Perjanjian Penempatan Kerja Pada Masa Pandemi Covid 19: (Studi PT Genta Gumi Selapawis Cabang Selong) Baiq Auliya Wulandari; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2695

Abstract

Tujuan penyusunan skripsi untuk mengetahui pelindungan hukum pekerja migran wanita Indonesia dalam perjanjian penempatan kerja dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelindungan hukum dalam perjanjian penempatan kerja di PT Genta Gumi Selapawis pada masa covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan pelindungan hukum dalam perjanjian penempatan kerja bagi Calon Pekerja Migran Wanita Indonesia di PT Genta Gumi Selapawis sesuai dengan prosedur pelaksanaan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru BAB III huruf A sebelum bekerja. Faktor penghambat yang dihadapi PT Genta Gumi Selapawis diantaranya : faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.
Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Transportasi Online Terhadap Mitra Kerja Yang Terkena Risiko Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Di Kota Mataram) Dian Sri Wahyuni; Any Suryani Hamzah; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2618

Abstract

This study aims to determine the responsibilities of online transportation service companies to partners exposed to risk in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the factors that affect the responsibility of transportation service companies online to partners. This research uses conceptual, legislation, and sociological approaches to normative-empirical law. In contrast, the data collection techniques used in this study were library materials and interviews. The study results show that the company provides an alternative in the form of insurance to partners as a form of concern for the company. And the factors that affect the responsibility of the company with the driver are the non-fulfilment of the elements of the working relationship because the company's relationship with the driver is only a partnership relationship.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI MENURUT PP NO. 59 TAHUN 2021 Muttami Maturrahmah; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 di Kabupaten Lombok Tengah, yang membahas tentang bagaimana pengaturan Pekerja Migran Indonesia Pasca Penempatan di Luar Negeri menurut PP No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Serta faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia di kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif–Empiris. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasca penempatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait, status Pekerja Migran Indonesia yang ilegal, dan rendahnya pengetahuan pekerja Migran Indonesia sehingga mereka dapat ditipu oleh pihak lain.
Restrukturisasi Sistem Hukum Penangungalangan Darurat Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum Muh. Risnain; Any Suryani Hamzah; Rizky Yuniansari
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i2.55

Abstract

Penanganan Covid-19 selain menghadirkan problem kesehatan yang mengancam manusia, resesi ekonomi, tetapi juga kompleksitas persoalan hukum. Sistem hukum penanggulangan darurat kesehatan dengan undang-undang onomr 18 tahun 2016 tentang karantina kesehatan ternyata tidak memadai bagi pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebara covid 19. Pendekatan penyelesaian covid 19 melalui pembatasan social berskala besar ternyata bukan satu-satunya jalan untuk penyebaran covid-19 setelah ditemukan vaksin. Namun persoalan hukum baru muncul mana kala tidak ada instrument hokum bagi pemerintah yang dapat memaksa mayarakat yang menolak dilakukan vaksinasi. Sementara di sisi lain sistem hokum kesehatan nasional yang dianut dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang nomor 36 tahun tahun 2014 telah menempatkan prinsip hokum bahwa segala tindakan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang memberikan hak kepada pasien untuk setuju atau tidak setuju terhadap setiap tindakan medis (informed consent). Kompleksitas dan Ketidakharmonisan sistem hokum penanggulangan kesehatan dengan hokum kesehatan yang ada tentu saja berdampak pada kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menanggulangi covid-19. Maka perlu dilakukan kajian untuk itu dalam rangka memberikan solusi bagi pemerintah dan DPR dalam menanggulangi penanggulangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum.Persoalan hokum dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimanakah mengharmoniskan sistem hokum penanggulangan kesehatan dengan hokum kesehatan dalam kerangka hak asasi manusia ? bagaimana arah konsep restrukturisasi Sistem Hukum Penangungalangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum ? hasil penelitian menemukan, pertama, Instrument hukum penganggulangan darurat kesehatan merupakan sebuah sistem dalam kerangka Negara hukum. Harmonisasi Sistem Hukum Penanggulangan Darurat Kesehatan dengan melakukan penyesuaian norma-norma dalam Undang-undang bidang kesehatan dan undang-undang Hak Asasi Manusia. Kedua, Konsep Restrukturisasi Sistem Hukum Penangungalangan Darurat Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum kedepan dilakukan dengan menggunakan metode omnibus law dalam penyusunan RUU perubahan UU Kekarantinaan kesehatan. Oleh karena kami menyarankan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan terhadap UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dilakukan perubahan.
LAW ENFORCEMENT OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 69/PUU -XII/2015 (Mixed Marriage Issue Without Marriage Agreement) Any Suryani Hamzah; Mohammad Irfan
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2018)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.597.1-12

Abstract

Abstrak The aims of this research is to find the model of traditional tourism governance format so that it can be used as a benchmark in the development of village tourism or sustainable hamlet tourism by re-arranging regulations based on local wisdom that support traditional tourism. Another objective is to evaluate and refine the implementation of village regulations that have been developed and implemented in the village tourism domain to determine the extent of their implications on improving the economy of people in tourist villages. This paper is authored using a qualitative approach with the orientation of literature study as an employed strategy in this study. The literature study is used in social research methodologies to trace historical data, as is found in this study. The results showed that the development of rural tourism is able to minimize the potential of urbanization from rural to urban society caused by the ability of local people to create economic activities based on tourism activities (tourism economy) in rural areas. The productive power of local potentials, including the potentials of rural areas, can be encouraged to grow and develop by utilizing the resources owned by the village, so that it can be an effective instrument in encouraging the development of socio-cultural and economic fields of rural communities. Furthermore, efforts will be encouraged to conserve and empower the potential of local culture and local wisdom values that tend to be threatened with extinction due to the heavily globalized currents that have entered rural areas. In the development of a tourist village, certain guidelines are needed so that the impact of the development of tourism activities in each rural area can be controlled. Keywords: tourism village; sustainable tourism development; economic empowerment; local wisdom.
RESIDENTIAL OWNERSHIP FOR FOREIGN EMPLOYEES DOMICILED IN INDONESIA Lalu Husni; Idrus Abdullah; R R. Cahyowati; Any Suryani
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.4.1.1156.38-46

Abstract

The aims of this research is to examine and analyze: the reasons for justifying the policies issued by the government on residential ownership for foreign employees domiciled in Indonesia, the regulation of residential ownership for foreign employees domiciled in Indonesia, and the procedures of residential ownership for foreign employees domiciled in Indonesia. The method used is legal normative with a statute approach and conceptual approach. Sources and types of legal materials, primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is done through literature research. The process and analysis of legal materials is carried out in a coherent, and systematic manner, by carrying out classification techniques. As the result, a principle of benefit is the reason for government to issue the policies in which the presence of Foreign employees in Indonesia must beneficial to the national development and not harmful to discipline and security of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The regulation started from Indonesian constitution of 1945, Law. No.5 of 1960 concerning Agraria, Law No. 20 of 2011 concerning Flats, Government Regulation No.103 of 2015 concerning Residence Ownership or Occupancy by Foreigners domiciled in Indonesia, Law No.6 of 2011 concerning Immigration and Government Regulation No.26 of 2016 concerning Regulation of Government Regulation No.31 of 2013 concerning Implementation Regulations of Law No. 6 of 2011. The procedures for the ownership of residential houses for Foreign employees domiciled in Indonesia must meet the requirements as stipulated in Government Regulation No.103 of 2015.
Co-Authors Adinda Rizka Agustiarini Agustiarini Anida Firliana Dewi Baiq Auliya Wulandari Baiq Indi Cahya Aulya Bayu Prawira Putra Haryawan Dian Sri Wahyuni Hariadi Hariadi Hirsanuddin Hirsanuddin husaini husaini Idrus Abdullah Jayeng Tinon Irfani Kusuma, Rahmawati L. Husni Lalu Husni Lalu Husni Lalu Husni Linda Yulianti M. Arba Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mohammad Irfan Muh. Risnain Muhammad Arba Muttami Maturrahmah Ni Putu Juniasti Nurhadi, Syiis Nurhaliza Nurhaliza Putu Kusumayadi Windhu Putu Mitha Alfiyana R R. Cahyowati Renda Hizanatul Ulumi Rizky Yuniansari Rodliyah . Rodliyah Rodliyah rodliyah rodliyah Rodliyah Rodliyah Rr Cahyowati Sahnan Sahnan Shinta Andriyani Wiwiek Wahyuningsih Zunnuraeni Zunnuraeni