Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Delia, Della
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Fitri, Winda; Tan, Winsherly; Delia, Della
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban konstitusional negara dalam memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat miskin dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan integrasi antara prinsip-prinsip konstitusional dan komitmen pembangunan global guna mengatasi ketimpangan sosial yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, dan instrumen hukum internasional yang mengatur pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional yang bersifat positif dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, tumpang tindih kebijakan antar sektor, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas institusional. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, studi ini menekankan pentingnya penguatan integrasi antara norma konstitusional dan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih substansial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pembangunan berbasis hak sebagai kerangka implementasi yang lebih efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat miskin secara menyeluruh.
Regulasi Hukum Ekonomi Digital: Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce dan Start-Up di Indonesia Delia, Della; Tan, David; Agustini, Shenti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d1hpnz59

Abstract

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor ekonomi dan hukum di Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis digital dan startup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha digital, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi startup dalam memenuhi ketentuan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UU ITE telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat bagi aktivitas digital, masih terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri digital guna memperkuat penerapan serta kepatuhan terhadap hukum di sektor ekonomi digital.
Co-Authors Agustini, Shenti Fitri, Winda Tan, David Tan, Winsherly