<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban konstitusional negara dalam memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat miskin dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan integrasi antara prinsip-prinsip konstitusional dan komitmen pembangunan global guna mengatasi ketimpangan sosial yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, dan instrumen hukum internasional yang mengatur pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional yang bersifat positif dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, tumpang tindih kebijakan antar sektor, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas institusional. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, studi ini menekankan pentingnya penguatan integrasi antara norma konstitusional dan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih substansial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pembangunan berbasis hak sebagai kerangka implementasi yang lebih efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat miskin secara menyeluruh.]]>
