Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JUDGE: Jurnal Hukum
Lena Claudia Angwarmasse
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perbuatan Membantu Demonstran Anarkis yang Dikualifikasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 218 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP Lena Claudia Angwarmasse
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i4.2795

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang kejelian hakim melihat, sehingga dalam penerapan hukum, diharapkan ada peran penting hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serta membedah tiap unsur pasal demi terciptanya hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat agar tidak ada kekeliruan dalam memutus perkara. Menjawab isu hukum ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengandalkan pendekatan Perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kasus yang dianalisa, Pengaturan delik “ikut serta dalam perkelompokan” (deelneming aan samenscholing) dalam Pasal 218 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Nomor 902/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tidak terpenuhi. Terdakwa tidak turut serta dalam melakukan aksi anarkis, dan tidak membantu para demonstran anarkis sehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pelaku yang membantu memperlancar aksi demonstran anarkis. Penerapan hukum pidana oleh majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dalam Putusan ini menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah memenuhi semua unsur dari Pasal 218 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Hakim keliru dalam menggunakan ratio legis bahwa Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, saat Terdakwa berada ditempat terjadinya demonstrasi bukan untuk membantu melainkan untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang teknisi.
Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia Lena Claudia Angwarmasse
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi berlakunya KUHP Baru terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia melalui pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pembaruan ini ditandai dengan penguatan prinsip individualisasi pemidanaan, diversifikasi jenis pidana, serta penegasan tujuan pemidanaan yang lebih sistematis. Dalam jangka panjang, KUHP Baru berpotensi menjadi landasan strategis bagi pembaruan hukum pidana nasional yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial.
Reformulasi Delik Keamanan Negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023): Analisis Normatif terhadap Perubahan dan Implikasi Yuridisnya Dian Rahadian; Lena Claudia Angwarmasse
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2203

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif reformulasi delik keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta mengkaji implikasi yuridisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi delik keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pembaruan yang bersifat substantif dan konseptual. Analisis normatif terhadap delik keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menitikberatkan pada penguatan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum dengan menghadirkan rumusan yang lebih presisi dan operasional. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Implikasi yuridisnya tercermin pada penegakan hukum yang lebih terarah, penerapan sanksi yang lebih proporsional, serta menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial kontemporer. Namun demikian, efektivitas pengaturannya tetap bergantung pada kehati-hatian dalam penafsiran dan konsistensi putusan pengadilan, terutama dalam membedakan antara kritik yang sah dan tindakan yang benar-benar mengarah pada ancaman terhadap keamanan negara.
Persekongkolan dalam Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kota Jayapura Berd Elkiopas Pelupessy; Lena Claudia Angwarmasse; Sri Indra Yani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2286

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas bahwa persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum dan mengetahui dampak penunjukan pengadaan langsung barang/jasa pemerintah terhadap kegiatan usaha di Kota Jayapura. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka penulisan ini lebih menekankan pada penelitian hukum empiris untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai persekongkolan dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah pada unit kerja kantor Walikota Jayapura dan kantor Badan Karantina Pertanian Kelas I Jayapura. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persekongkolan dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ketua Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang berkonspirasi dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa yang beritikad baik. Oleh sebab itu, perlu pengaturan mengenai kontrol administrasi yang melanggar hukum sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut paham kedaulatan hukum.
Co-Authors Berd Elkiopas Pelupessy Dian Rahadian Sri Indra Yani