Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Ensuring Construction Workers Legal Protection: A Legal Analysis of Construction Competency Certificates under the Law on Personal Data Protection and Blockchain Frameworks Afrilies, Marlia Hafny; Lina, Angie Angel; Theresia, Maria; Simanjuntak, Efendi; Naili, Yuris Tri; Garunja, Evis; Mohd Aboobaider, Burhanuddin bin
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 4: October - Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i4.23948

Abstract

National development towards Indonesia 2045 is massively carried out, based on the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation Number 21 of 2022 that Indonesia has 210 development projects and 12 programs, in December 2022 a total of 152 projects have been implemented and are fully operational. Realizing national development, Construction Service Business Entities require Construction Workers to certify so that the quality and qualifications of the workforce can be recognized and professional accountability is formally clear. However, the security of the professional certificate of construction services is not guaranteed. The research uses normative juridical methods by examining all regulations related to the issues discussed. Determining the qualifications of construction service business entities that are assessed, one of which is the availability of construction labor. The procedures and flow of procedures for implementing construction work competency certificates are regulated in the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 8 of 2022 concerning Procedures for Implementing the Fulfillment of Construction Service Standard Certificates in order to support the ease of business licensing for construction service business actors. Repressive efforts in cybercrime are guaranteed by Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. To prevent cybercrime in the LPJK data storage system, it can cooperate with the Ministry of Communication and Information Technology regarding the policy of using Blockchain.
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM KERANGKA HUKUM PKDRT Surisdani A, Litya; Simanjuntak, Efendi; Puspa Dewi, Monica; Ayu Wahyuni, Hesti; Aditya Putri, Septiani
Perwira Journal of Community Development Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : Unperba Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54199/pjcd.v3i1.149

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi isu yang penting untuk dibahas, tercatat oleh KemenPPPA terdapat 18.261 kasus dengan 79.5% korbannya adalah perempuan. Sehingga penting dilakukan upaya Penghapusan KDRT sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemahaman terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga terutama permpuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sosialisasi terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam kerangka hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sasaran kegiatan adalah Perempuan (Perangkat Desa, Penggerak PKK dan Posyandu) Desa Ilir dengan usia 25-54 Tahun.
Sosialisasi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi kepada Siswa/Siswi Kelas VI SDN 2 Karangduren Yulianti, Tri; Simanjuntak, Efendi; Afrilies, Marlia Hafny; Jayusman, Hadi; Purwono, Purwono
Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2025 Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM 2023)
Publisher : Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/snppkm.v3i1.1314

Abstract

Artikel ini mengkaji upaya sosialisasi dengan judul ā€œPerlindungan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasiā€ di SD Negeri 2 Karangduren. Fokus utama adalah meningkatkan pemahaman siswa kelas VI terkait isu kekerasan dan diskriminasi. Pendahuluan menggambarkan urgensi perlindungan anak dari dampak jangka panjang kekerasan dan diskriminasi, sementara metode penelitian mencakup tahap persiapan melalui observasi dan wawancara. Pelaksanaan kegiatan mencakup penyampaian materi melalui ceramah dan media visual, seperti powerpoint dan video animasi. Hasilnya menunjukkan partisipasi aktif siswa, namun juga menghadapi hambatan, seperti kurangnya kerjasama sebagian siswa dan kendala teknis. Meskipun demikian, penggunaan teknologi dan interaksi langsung menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Kesimpulan menyoroti pemahaman mendalam siswa terhadap konsep kekerasan dan diskriminasi, ditunjang oleh partisipasi aktif dan pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai saran, disarankan kelanjutan kegiatan sosialisasi dan dukungan berkelanjutan dari pihak sekolah. Hasilnya diharapkan membentuk budaya perlindungan anak yang positif di lingkungan Pendidikan.
PENINGKATAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DI INDONESIA UNTUK MENDUKUNG TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PROSES KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI-MONEY LAUNDERING TERKAIT IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG Simanjuntak, Efendi; Hafny Afrilies, Marlia; Angel Lina, Angie
J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Vol. 6 No. 1 (2024): JUNI
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/j-lee.v6i1.1576

Abstract

The digital era has introduced new complexities to the global financial system, where advancements in information technology expand opportunities for criminals to engage in money laundering with increasingly sophisticated and harder-to-trace methods. Money laundering, which harms economic development through various negative impacts such as disruptions to financial stability, reduced state revenue, and damage to national reputation, requires effective preventive measures. This article is the result of research using a juridical-normative method. The findings indicate that the banking system is often used to conceal illegal funds due to its complexity and international nature, facilitating criminals to transfer and convert funds securely and legally. Therefore, blockchain provides a tamper-proof transaction record and allows open access to verify ownership and transactions. This can strengthen anti-money laundering compliance by reducing potential bias, enhancing protection against cyber threats, and ensuring transaction integrity. The adoption of blockchain technology in the financial system can bring paradigm shifts, assisting financial institutions and regulatory bodies in addressing money laundering challenges more effectively and transparently. With its characteristics of transparency and security, blockchain technology offers innovative solutions in Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) processes. Although Bank Indonesia has issued anti-money laundering policies, regulatory and compliance challenges remain in Indonesia. This study uses a normative approach with secondary data from various legal sources to assess the effectiveness of blockchain technology implementation in preventing money laundering.