Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner
Deswari, Meissy Putri
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pemberian Bantuan Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A Deswari, Meissy Putri; Sucia, Yossiramah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14592

Abstract

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan bantuan hukum ini masyarakat yang tidak mampu tidak perlu lagi terhalang biaya untuk memperoleh keadilan. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Layanan hukum yang diberikan oleh Posbakum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan serta pembuatan replik dan duplik yang dapat diberikan kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Layanan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang, tetapi pemberian bantuan hukum ini tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kendala. Untuk kedepannya Posbakum diharapkan dapat mengatasi kendala dalam pemberian bantuan hukum dengan sebaik-baiknya, agar kendala tersebut tidak ditemui lagi dan proses pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dalam berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang dapat berjalan dengan lancar.
Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran dan Validitasnya" Sucia, Yossiramah; Deswari, Meissy Putri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14698

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan memahami peranan dan validitas bukti elektronik dalam sistem peradilan di indonesia.Alat bukti diperlukan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana teknologi informasi di Indonesia melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Bukti Elektronik adalah data elektronik yang dibuat, dan/atau disimpan, dan/atau ditransmisikan dalam bentuk analog atau digital melalui perangkat elektronik, jaringan,sistem komunikasi atau sistem elektronik untuk membuktikan fakta atau peristiwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata ditentukan lima alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP juga menyebutkan bahwa yang termasuk dalam alat bukti adalah Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Menurut hukum acara, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Hal ini berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja. Dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini, benda elektronik telah menjadi kebutuhan baik dari sisi transaksi, komunikasi ataupun dokumentasi suatu peristiwa, sehingga banyak orang seringkali menggunakan sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut sebagai bukti dalam persidangan. Perkembangan masyarakat dan teknologi tersebut direspon dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang didalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Dengan adanya undang-undang tersebut, kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum yang ada di Indonesia menjadi sah, juga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang tertulis.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum serta bahan non-hukum lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen, laporan dan hasil penelitian lain yang berkaitan. Kata kunci : Validitas Bukti Elektronik;Sistem Peradilan;Alat Bukti;Teknologi
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Produk Cacat Deswari, Meissy Putri; Sucia, Yossiramah; Fikrina, Aulia
-
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jrpi.v2i1.30691

Abstract

Many countries already have laws to regulate consumer protection, but in reality there are still many companies that do not comply with legal obligations related to product safety and quality standards. This study aims to explore the extent of corporate legal responsibility in dealing with claims for losses due to defective products. The method used in writing this scientific paper uses a literature study research method with a qualitative approach. In Indonesia, consumer protection is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Consumer Protection Law). This law provides a strong legal basis for consumers to get compensation if they are harmed due to defective products. Consumers who feel disadvantaged due to defective products can submit a claim for compensation to business actors. In addition, the company is also expected to take preventive measures so that similar incidents do not recur.
Co-Authors Fikrina, Aulia Sucia, Yossiramah