Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Global Legal Review Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner Melayunesia Law
Sucia, Yossiramah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pendidikan Hukum di Era Digital: Mempersiapkan Siswa Menghadapi Kontrak Elektronik Fikrina, Aulia; Sucia, Yossiramah; Putri Deswari, Meissy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25772

Abstract

Perkembangan era digital telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi, termasuk dalam pembuatan kontrak. Kontrak digital semakin banyak digunakan, sehingga pemahaman hukum perjanjian dalam konteks digital menjadi krusial, terutama bagi siswa sebagai generasi masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pendidikan hukum perjanjian guna mempersiapkan siswa menghadapi kontrak digital. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, studi ini mengkaji regulasi terkait kontrak digital serta implementasi pendidikan hukum perjanjian di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan digitalisasi materi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam metode pengajaran, serta peningkatan literasi digital bagi siswa dan guru. Diharapkan temuan ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pendidikan hukum yang lebih adaptif terhadap era digital.
Konten Youtube Sebagai Referensi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Pada Pengadilan Agama Abdullah, Mhd. Khadafi; Putra, Doni Eka; Sucia, Yossiramah
Journal of Global Legal Review Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Global Legal Review
Publisher : Universitas Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59963/jglegar.v2i1.320

Abstract

This article is an analysis of the legal considerations of the judges of the Pariaman Religious Court in examining, deciding and adjudicating divorce divorce cases, case number 1129/Pdt.G/2022/PA.Prm. In its considerations, the panel of judges cited YouTube content as a reference for the judge's consideration in deciding the divorce divorce case. YouTube is a social media platform that is commonly used by all people, so the scientific responsibility for the content is still questionable. YouTube content is a source of income for content creators. Namely what is obtained from endorsements and promotions or what is called Active income and what is obtained from video monetization or collaboration between Google Adsense and YouTube by fulfilling certain conditions and criteria which is called passive income. In examining and deciding a case, the panel of judges explores existing legal sources, both formal legal sources and material legal sources. Formal legal sources are legal sources. Formal legal sources are legal sources in terms of their formation. In this formal source of law there are formulations of various rules which are the basis for the binding force of regulations so that they are obeyed by society and law enforcers, while material sources of law are factors that help form law, for example social relations, political power relations, socio-economic situations, prevailing traditions, research results. scientific, international developments, geographical conditions etc.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Fikrina, Aulia; Jawaz Muslim, Mutia; Putri Deswari, Meissy; Sucia, Yossiramah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.13844

Abstract

Anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju Namun kenyataan dewasa ini, angka statistik anak berkonflik hukum mengalami eskalasi yang memprihatinkan. Dalam sistem hukum pidana indonesia adanya mekanisme pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga menyebabkan anak juga bisa menjalani hukuman sebagaimana pidana orang dewasa berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun anak berkonflik dengan hukum telah terbukti bersalah di Pengadilan, namun mereka masih memiliki masa depan yang panjang setelah selesai menjalankan hukuman sehingga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relefan dengan kasus ataupun topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data bersumber pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer mengenai ketentuan yang mengatur Peradilan Anak, serta bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan seperti buku majalah, makalah, jurnal, hasil penelitian dan situs internet yang berkaitan dengan topik yang ditulis. Hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidaan Anak di Indonesia, bisa disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan ABH di LPKA yang ada di Indonesia masih belum merata, namun demikian jaminan akses pemenuhan hak pada anak dalam hal hak pendidikan, masyarakat ataupun negara wajib memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi.
Pemberian Bantuan Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A Deswari, Meissy Putri; Sucia, Yossiramah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14592

Abstract

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan bantuan hukum ini masyarakat yang tidak mampu tidak perlu lagi terhalang biaya untuk memperoleh keadilan. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Layanan hukum yang diberikan oleh Posbakum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan serta pembuatan replik dan duplik yang dapat diberikan kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Layanan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang, tetapi pemberian bantuan hukum ini tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kendala. Untuk kedepannya Posbakum diharapkan dapat mengatasi kendala dalam pemberian bantuan hukum dengan sebaik-baiknya, agar kendala tersebut tidak ditemui lagi dan proses pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dalam berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang dapat berjalan dengan lancar.
Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran dan Validitasnya" Sucia, Yossiramah; Deswari, Meissy Putri
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14698

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan memahami peranan dan validitas bukti elektronik dalam sistem peradilan di indonesia.Alat bukti diperlukan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana teknologi informasi di Indonesia melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Bukti Elektronik adalah data elektronik yang dibuat, dan/atau disimpan, dan/atau ditransmisikan dalam bentuk analog atau digital melalui perangkat elektronik, jaringan,sistem komunikasi atau sistem elektronik untuk membuktikan fakta atau peristiwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata ditentukan lima alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP juga menyebutkan bahwa yang termasuk dalam alat bukti adalah Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Menurut hukum acara, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Hal ini berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja. Dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini, benda elektronik telah menjadi kebutuhan baik dari sisi transaksi, komunikasi ataupun dokumentasi suatu peristiwa, sehingga banyak orang seringkali menggunakan sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut sebagai bukti dalam persidangan. Perkembangan masyarakat dan teknologi tersebut direspon dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang didalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Dengan adanya undang-undang tersebut, kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum yang ada di Indonesia menjadi sah, juga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang tertulis.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum serta bahan non-hukum lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen, laporan dan hasil penelitian lain yang berkaitan. Kata kunci : Validitas Bukti Elektronik;Sistem Peradilan;Alat Bukti;Teknologi
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Produk Cacat Deswari, Meissy Putri; Sucia, Yossiramah; Fikrina, Aulia
-
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jrpi.v2i1.30691

Abstract

Many countries already have laws to regulate consumer protection, but in reality there are still many companies that do not comply with legal obligations related to product safety and quality standards. This study aims to explore the extent of corporate legal responsibility in dealing with claims for losses due to defective products. The method used in writing this scientific paper uses a literature study research method with a qualitative approach. In Indonesia, consumer protection is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Consumer Protection Law). This law provides a strong legal basis for consumers to get compensation if they are harmed due to defective products. Consumers who feel disadvantaged due to defective products can submit a claim for compensation to business actors. In addition, the company is also expected to take preventive measures so that similar incidents do not recur.
The Transformation of Contract Law in the Era of Digital Contracts in Indonesia Fikrina, Aulia; Putri Deswari, Meissy; Sucia, Yossiramah; Silvia Putri, Amanda
Melayunesia Law Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/cwnhf292

Abstract

This study examines the transformation of contract law in Indonesia in response to the increasing prevalence of digital agreements and automated contracts, particularly smart contracts. The central issue addressed is the adaptability of conventional legal paradigms to digital interactions, wherein agreements are frequently formed and executed through code without direct human negotiation. Employing a normative-qualitative method and a comparative conceptual approach, the research identifies key challenges and legal gaps in the recognition, validity, and enforcement of digital contracts. The findings indicate that, although digital contracts have gained some legal recognition, existing doctrines remain anchored in traditional principles, which are inadequate for regulating autonomous contract execution and digital evidentiary mechanisms. The study's contribution lies in proposing a paradigm shift: contract law must evolve beyond merely accepting digital formats to reinterpreting core principles—such as consent, freedom of contract, and legal certainty—within algorithmic frameworks. This necessitates a reorientation of legal thought, recognizing technology not only as a medium but as an influential actor in legal relationships. The study offers a critical theoretical and regulatory framework to support the development of responsive and equitable contract law in the digital age.
Sinergi Akademisi Dan Nagari: Strategi Peningkatan Literasi Hukum Dan Akses Bantuan Hukum Gratis Sucia, Yossiramah; Fikrina, Aulia; Annisa, Ridha; Jode, Ziza Nurzila Septiani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.659

Abstract

Pengabdian ini bertujuan merumuskan dan mengevaluasi model penguatan literasi hukum serta perluasan akses bantuan hukum melalui kolaborasi akademisi dan pemerintahan lokal di Kecamatan Kuranji, Padang. Metode meliputi pengembangan materi literasi hukum berbahasa populer; penyuluhan tematik mengenai perlindungan konsumen, kekerasan dalam rumah tangga, serta pertanahan atau administrasi; pembentukan dan aktivasi posko konsultasi yang dihubungkan dengan Klinik Hukum perguruan tinggi dan organisasi bantuan hukum terakreditasi; penyusunan prosedur operasional standar rujukan dan formulir administratif; serta pendampingan beberapa kasus percontohan. Evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan memadukan pengukuran pra dan pasca pengetahuan, pencatatan jumlah konsultasi dan rujukan, serta audit ketersediaan dokumen operasional. Hasil menunjukkan kenaikan yang konsisten pada pengetahuan prosedural, peningkatan volume konsultasi awal di posko, berfungsinya jalur rujukan formal antarlembaga, dan tersedianya instrumen operasional yang dapat digunakan ulang. Pemantauan berkelanjutan memanfaatkan log layanan posko, umpan balik peserta, dan peninjauan berkala oleh tim lintas institusi. Implikasi praktisnya mencakup standardisasi alur layanan, efisiensi rujukan, serta peningkatan kepercayaan warga. Kesimpulannya, pendekatan terpadu yang menggabungkan edukasi, layanan garda depan, dan sistem rujukan memperkuat budaya hukum sekaligus memperluas akses keadilan; model ini potensial direplikasi melalui dukungan kebijakan, kemitraan berkelanjutan, dan kader lokal.
AgreementTech: Innovation of Employment Agreements Based on Digital Leadership in the Era of Disruption in West Sumatra Fikrina, Aulia; Sarianti, Kiki; Sucia, Yossiramah
Melayunesia Law Vol. 9 No. 2 (2025): Melayunesia Law
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ec3chr69

Abstract

This study aims to analyze the innovation of AgreementTech in employment agreements based on digital leadership in the disruption era, with a specific focus on the socio-cultural and legal context of West Sumatra. Digital transformation has reshaped employment relations through the emergence of electronic contracts and technology-based systems, yet legal certainty and organizational readiness remain major challenges. A mixed-methods approach with a sequential explanatory design was employed, in which quantitative data were collected through surveys of employees and company managers, followed by qualitative data obtained through in-depth interviews with company leaders, HR practitioners, and labor law experts. The findings reveal that the Disruption Era significantly influences employment contract innovation through AgreementTech, while the direct effect of digital leadership is not significant. Nevertheless, digital leadership strongly influences organizational readiness to face the disruption era, thereby indirectly encouraging the adoption of AgreementTech. From a legal perspective, the study highlights the need for a reconstruction of contract law norms to accommodate electronic agreements, including stronger regulation of digital signatures and the evidentiary status of digital contracts in court. Accordingly, the combination of external pressures, digital leadership, and the renewal of contract law constitutes the foundation for the implementation of AgreementTech in the digital era.
Co-Authors ANNISA, RIDHA Deswari, Meissy Putri Fikrina, Aulia Jawaz Muslim, Mutia Jode, Ziza Nurzila Septiani Mhd. Khadafi Abdullah Putra, Doni Eka Putri Deswari, Meissy Sarianti, Kiki Silvia Putri, Amanda