Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Melayunesia Law Jurnal Yuridis DIVERSI : Jurnal Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Prophetic Law Review
Fahrazi, Mahfud
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRES KEDIRI KOTA BERDASAR UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Trisnawaty, Olly Egilia; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5336

Abstract

Kajian ini membahas tentang Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Apa kendala dan upaya yang harus di lakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversi berjalan efektif. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk menganalisa Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Untuk menganalisa kendala dan upaya yang harus di lakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversi berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian ini yang dilakukan di tingkat Penyidikan di Polres Kediri Kota menemukan bahwa, penerapan diversi di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Iptu Neny S Selaku Kanit PPA Polres Kediri Kota mengatakan bahwa : “Pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalam menangani ABH daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak tetapi tidak semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi hanya kasus-kasus yang digolongkan ringan saja dapat dilakukan diversi, dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya”.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Trenggalek) Ning Imas, Dhynar Mayank; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5332

Abstract

This study examines the implementation of Restorative Justice by investigators against crimes of domestic violence (a case study at the Trenggalek resort police). The purpose of this study is to analyze the implementation of regulations related to crimes of domestic violence according to the perspective of normative law and the process of Restorative Justice for crimes of domestic violence committed by investigators at the Trenggalek District Police. This research method uses empirical legal research. The results of this study explain that in general the implementation of rules related to the crime of domestic violence according to the perspective of normative law, namely that it has been regulated as a lex specialist in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, explains that "Violence in the Household is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household sphere. The process of Restorative Justice for crimes of domestic violence carried out by investigators from the Trenggalek Regency Resort Police, namely: After a preventive approach is taken between the victim and the perpetrator who agrees to make peace, the investigator will carry out a further level action plan, namely by holding a Restorative Justice Case, Conducting Termination of Investigation, Completing SP3 investigation administration (Warrant for Termination of Investigation), Sending SP3 Notification Letters to related parties (Reporter, Reported Party, and Trenggalek District Attorney), and reporting to the leadership. After these actions are deemed sufficient, the suspect will be released immediately.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017) Anwar, Misbakhul; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4855

Abstract

After the amendment to the constitution, the election of the president and vice president was directly elected by the people. In the election, there is a presidential threshold norm which is considered to violate constitution norms and limit people’s rights in election. In this research, the authors used normative legal research methods. This research explained that the presidential threshold was first applied to the Presidential Election in 2004. In the 2009, 2014, 2019 presidential elections there was an increase in the presidential threshold. The application of the presidential threshold in the Presidential Election causes a legal disagreement between the Constitution and the Electoral Act. Article 6A Section 2 of the Constitution actually lists the threshold for presidential candidacy but the legislature added a certain percentage. In simultaneous elections between the presidential election and the election of members of representative institutions, the application of the presidential threshold becomes irrelevant. The application of the presidential threshold is irrelevant to be applied in a country that adheres to a presidential system. The reason is that the President immediately gets a mandate from the people. So that the application of the presidential threshold can lead to a parliamentary system.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TLE (ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) MENURUT PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN ... Purnomo, Bagus Tejo; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4846

Abstract

Di Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk menindaklanjuti Undang-undang tersebut kemudian pemerintah membuat pedoman sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) adalah kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menggunakan perangkat peralatan elektronik sebagai upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Sebenarnya penerapan tilang elektronik pertama kali diujicobakan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan secara nasional. Dengan adanya E-tilang tersebut, untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas, menghilangkan fenomena pemungutan liar saat penindakan serta mempermudah proses penindakan tilang dan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Untuk mewujudkan program E-Tilang agar efektif diterapkan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu yang harus diperbaiki yaitu program/aplikasi dari E-Tilang itu sendiri karena dirasa masih sangat perlu adanya pembenahan dari program aplikasinya. Adanya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan memaksimalkan koordinasi anatara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program E-Tilang.
PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL SEBAGAI PENCEGAHAN CYBER BULLYING PADA REMAJA Hartanto, Riski Slamet; Lisnanti, Ertika Fitri; Fahrazi, Mahfud
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Abdi Masyarakat November 2025
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v9i1.6963

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan kemudahan dalam komunikasi namun juga membawa tantangan yang besar dalam pengelolaan media sosial, salah satu yang marak terjadi yaitu cyber bullying. Fenomena ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan sosial bermasyarakat, Khususnya pada remaja yang mana saat ini sudah bukan hal yang tabu. Program pelaksanaan Pengabdian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua dalam membentuk etika bermedia sosial pada anak sebagai Langkah preventif terhadap cyber bullying. kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui sosialisasi interaktif dan Forum Grup Diskusi yang melibatkan orangtua peserta didik di Negara Malaysia sebagai bagian dari program kerja Kuliah kerja Nyata KKN Internasional. Materi yang disampaikan meliputi konsep etika bermedia sosial yang baik serta Langkah pencegahan cyber bullying. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan orang tua mengenai pencegahan dan penanganan cyberbullying. Sebelum sosialisasi, sebagian besar orang tua hanya memiliki pemahaman terbatas tentang bentuk-bentuk cyberbullying dan dampaknya terhadap anak. Namun, setelah kegiatan, pemahaman mereka meningkat signifikan, terutama dalam mengenali tanda-tanda awal anak menjadi korban maupun pelaku, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan di rumah.  Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi role model pemberdayaan keluarga dalam menghadapi tantangan di era digital secara etis dan bertanggung jawab.
Co-Authors Anwar, Misbakhul Azalia, Vania Ertanti, Indriana Hartanto, Riski Slamet Lisnanti, Ertika Fitri Ma'rufah, Murni Ning Imas, Dhynar Mayank Pramodhawardani, Roro Indah Purnomo, Bagus Tejo Sutrisno, Sutrisno Trinas Dewi Hariyana Trisnawaty, Olly Egilia Yuniati, Anik